Ilustrasi belajar. (Pixabay)

Tahun 2004, saya yang masih SMP mengalami transisi seragam sekolah. Saat itu, sekolah negeri di Jakarta mulai mewajibkan siswa laki-laki dan perempuan untuk mengenakan celana dan rok panjang dari sebelumnya celana dan rok pendek. Alasannya agar para murid tidak terkena demam berdarah dan guru lelaki tidak terganggu oleh tubuh perempuan.

Kalau dipikir-pikir, dua alasan tersebut tidak masuk akal. Pertama, jika ingin para murid sehat dan terhindar dari demam berdarah, maka sudah menjadi tugas sekolah untuk memastikan gedung bersih dari sarang penyakit. Bukan malah membebani orangtua yang mungkin saja tidak mampu membeli seragam baru untuk anaknya.

Kedua, jika alasannya karena guru lelaki merasa terganggu oleh tubuh perempuan, maka seharusnya guru tersebut tidak boleh mengajar. Dia bisa berpotensi menjadi pedofil. Ngapain pelihara pedofil di sekolah?

Baca juga: Mau Melawan Predator Seks, tapi kok Ada Saja Hambatannya?

Begitu pula dengan murid lelaki yang sengaja mengintip di toilet ketika murid perempuan mengganti baju olahraga. Kemudian, para murid lelaki akan merundung bila mengetahui warna celana dalam atau motif bra yang dipakai murid perempuan.

Sementara, guru BK (bimbingan konseling) tidak menegur siswa lelaki yang melakukan pelecehan, tapi malah menyuruh perempuan untuk menjaga sikap atau menutup bagian tubuh tertentu. Padahal, siswa perempuan tidak melakukan apa-apa. Perempuan pergi ke sekolah untuk belajar, bukan untuk diobjektifikasi.

Tubuh perempuan sudah dijadikan objek sejak kecil. Bayangkan, betapa menjijikkannya orang dewasa yang berpikir bahwa tubuh anak perempuan adalah objek yang dapat dijadikan fantasi seksual oleh lelaki dewasa.

Bukankah itu melanggengkan budaya kekerasan seksual?

Baca juga: Seandainya Nanno “Girl from Nowhere” Pindah ke Indonesia

Pemeliharaan budaya kekerasan seksual ini sekaligus mengirim pesan bahwa apa pun yang dilakukan perempuan, maka yang dilihat adalah tubuhnya, bukan otak. Anak perempuan akan besar dengan pemikiran bahwa penampilan tubuhnya memberi nilai pada produktivitasnya, bukan apa yang dikerjakan dan diberikan perempuan dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Perempuan mau belajar, eh malah mengalami kekerasan seksual.

Pernah juga suatu ketika saya malas menghadiri kelas olahraga karena ketakutan akan dilihat dengan tatapan tak senonoh oleh guru olahraga. Siswi-siswi di sekolah tahu betapa menjijikkannya guru olahraga kami ketika ia berdekatan dengan para siswi. Namun, saat itu kami tidak memiliki bahasa yang pas untuk menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan adalah pelecehan dan membuat para siswi tidak nyaman.

Baca juga: Siklus Kekerasan dalam Dunia Kesehatan yang Tidak Kita Sadari

Tingkah laku guru di sekolah yang melakukan pelecehan seksual itulah, yang menghambat para siswi untuk belajar. Lantas, buat apa mempekerjakan mereka? Bukankah yang paling penting adalah memastikan para murid merasa aman dan nyaman ketika belajar?

Kekerasan terhadap perempuan di sekolah lalu berlanjut di kampus. Budaya itu dipelihara oleh sistem yang menyulitkan korban mendapat keadilan.

Budaya dalam masyarakat kita yang cenderung feodal dan hierarkis memudahkan terjadinya ketimpangan kuasa dalam ruang-ruang pendidikan. Mudah bagi tenaga pengajar untuk melakukan kekerasan seksual.

Barulah belakangan ini, para pembuat kebijakan memikirkan keamanan dan kenyamanan para mahasiswa di lingkungan kampus. Belum lagi, mahasiswa/i yang merantau. Mereka harus mulai belajar menata hidupnya. Bagaimana mereka bisa produktif dalam belajar, jika sampai mengalami kekerasan seksual?

Artikel populer: Masa sih Denger Kata “Penis” dan “Vagina” Mikirnya Ngeres Melulu?

Untuk SD-SMA, sudah ada Permendikbud No 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Seandainya dulu ada peraturan seperti itu dan orangtua sudah mendapat sosialisasi, maka sudah pasti saya akan menuntut guru yang melecehkan saya dan murid lainnya!

Untuk perguruan tinggi, kini ada Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Sudah selayaknya peraturan ini diberlakukan. Sebab mahasiswa ingin belajar, bukan untuk dilecehkan.

Jika ada yang berpikir permendikbud tersebut melegalkan hubungan seksual, mending pikir-pikir lagi deh. Masa iya capek-capek belajar dan bayar mahal untuk pendidikan hanya untuk berhubungan seks? Lalu, bagaimana dengan orang yang mau belajar, tapi rentan atau bahkan mengalami kekerasan seksual di sekolah atau kampus? Bagaimana bisa mencapai potensi terbaik, jika merasa tidak aman dalam belajar?

Yuk, dipikir-pikir lagi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini