Cara Mengurangi Sampah Plastik Tanpa Harus Patuh pada Neolib

Cara Mengurangi Sampah Plastik Tanpa Harus Patuh pada Neolib

Ilustrasi (Photo by Kenny Luo on Unsplash)

Belakangan, di media sosial, semua orang berlomba menunjukkan siapa yang paling ramah lingkungan. Sedotan plastik sekali pakai diganti aluminium atau silikon, kantong plastik diganti dengan kantong belanja dan kantong sayuran, dan botol air mineral sekali pakai diganti dengan botol minum isi ulang.

Masyarakat juga berbenah. Kalau lima belas tahun lalu, saya pernah disangka mengutil karena belanja menggunakan tas sendiri. Sekarang, kita justru mendapatkan potongan harga karena membawa kantong belanja atau gelas kopi sendiri.

Tentu hal-hal seperti ini patut diapresiasi. Namun, saya khawatir ini adalah cara kapitalisme membuat individu bertanggung jawab atas persoalan yang mereka buat, sementara perusahaan tenang-tenang saja dan tidak berbenah.

Dalam isu lingkungan, hal ini adalah bagian dari neoliberalisme, yakni ketika persoalan dilimpahkan kepada individu semata, alih-alih berfokus pada perubahan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam perekonomian, bisnis, dan bernegara.

Baca juga: Anak Muda Amerika Menolak Kapitalisme, tapi Tak Yakin dengan Sosialisme, lalu Apa Penggantinya?

Jangan salah sangka, tentu setiap perubahan gaya hidup untuk menjadi lebih lestari dan berkesinambungan adalah baik. Saya senang vegetarian tidak lagi dianggap aneh, membawa kantong belanja sendiri tidak lagi dinyinyiri, dan membawa kotak makan untuk bungkus tidak lagi dibilang ribet. Jika tujuh miliar manusia di bumi ini berperilaku demikian, maka sampah di lautan mungkin akan berkurang. Mungkin.

Namun, akan jauh lebih efektif jika pemerintah dan perusahaan berbenah diri, mengurangi produksi sampah plastik. Karena, ibarat mengeringkan lantai yang basah akibat keran air bocor, kita tentu tidak bisa terus menerus mengepel lantainya. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah menutup kebocoran tersebut.

Bagaimana caranya menutup kebocoran tersebut? Tentu dengan menghentikan produksi sampah.

Masyarakat kelas menengah yang memiliki waktu luang dan lebih banyak pilihan untuk mengurangi memproduksi sampah personal, misalnya, dengan membuat deodoran sendiri, membuat sabun sendiri, atau dengan tidak mengonsumsi produk tertentu.

Namun, bagaimana dengan kelas pekerja? Bagaimana dengan mereka yang mau makan saja harus disambi ganti popok anak, sambil membereskan laporan keuangan, atau cuma bisa makan snack dalam bis menuju kantor?

Baca juga: Mamak-mamak Penyelamat Bumi

Itu pun membeli bahan untuk deodorannya masih dibungkus plastik. Termasuk juga saat kita membeli susu, membeli sabun cuci piring, atau membeli mie instan. Plastik kecil-kecil ini kemudian berakhir di lautan juga. Menjadi monster yang membunuh satwa laut atau masuk sebagai partikel kecil dalam ikan, udang, dan cumi-cumi, lalu akhirnya kita santap.

Plastik yang kita buang, akhirnya kembali lagi ke kita.

Sama halnya ketika aktivis menuntut perusahaan dan negara untuk membenahi industri kelapa sawit, membenahi distribusi dan produksi energi, serta terakhir membenahi tata kelola batu bara, maka kita juga harus menuntut perusahaan besar yang memproduksi ribuan hingga jutaan ton plastik per hari untuk berhenti berbisnis seperti biasa (business as usual).

Sebagai gambaran, betapa pentingnya menghentikan business as usual. Sebab, ada perusahaan multinasional yang memproduksi 1,7 juta ton sampah plastik dalam satu hari atau setara 300 truk sampah. Itu baru satu perusahaan saja.

Alih-alih menuntut perusahaan untuk berbenah, kita masih saja berantem sesama individu, menyinyiri teman yang masih pakai sedotan, dan lain-lain. Kecuali memiliki alasan khusus (misalnya difabel), tentu kawan yang masih pakai sedotan perlu berubah, tetapi nyinyir sama kawan justru bikin antipati. Bagus juga energi nyinyirnya disalurkan untuk meminta perusahaan-perusahaan yang memproduksi jutaan ton plastik untuk berbenah.

Baca juga: Diminta Beberes setelah Makan di Restoran Cepat Saji, kok Malah Ngegas?

Apakah pelarangan penggunaan plastik sekali pakai dapat terjadi dalam lingkup luas perekonomian dan bernegara? Melarang kantong plastik saja sih seharusnya tidak sulit. Bali sudah melakukannya sejak akhir 2018 dan negara-negara Eropa juga sudah menerapkannya dalam 15 tahun terakhir.

Persoalannya lebih dari sekadar kantong belanja, yaitu melarang kemasan plastik dalam barang sehari-hari. Mulai dari plastik bungkus kopi saset hingga plastik kemasan roti sobek. Apalagi, hari gini jajan pisang sebiji aja dikemas dalam plastik dengan embel-embel: single and available. Duh.

Bulan lalu, Uni Eropa berjanji akan melarang 10 jenis plastik pada 2021. Pelarangan ini tak sekadar melarang saja. Ada aturan detil. Misal, perusahaan rokok akan bertanggung jawab memunguti puntung rokok dan mengatasai persoalan seputar sampah puntung rokok. Begitu juga dengan perusahaan lain yang memproduksi kemasan plastik.

Perusahaan-perusahaan itu bertanggung jawab untuk membereskan masalah terkait sampah plastik yang mereka produksi. Pilihannya bisa dengan mendaur ulang 100% atau mengganti kemasan dengan yang dapat terurai.

Dengan demikian, perusahaan belajar bertanggung jawab atas efek negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka. Atau, disebut juga externality, meski externality bisa jadi positif.

Artikel populer: Hidup Minimalis tapi Ujung-ujungnya Tetap Kapitalis

Bagaimana dengan Indonesia?

Siapa yang bertanggung jawab atas sampah-sampah yang diproduksi oleh perusahaan di Indonesia? Masyarakat kah? Pemerintah kah (yang ujung-ujungnya masyarakat juga karena kalau pemerintah yang membersihkan, dananya dari pajak kita)? Atau, perusahaan?

Beberapa inisiatif Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan layanan daur ulang sampah memang sudah muncul dari pemerintah dan swasta. Namun, upaya ini masih belum TSM alias terstruktur, sistematis, dan masif.

Edukasi untuk memilah sampah juga belum ada. Yah, boro-boro memilah sampah, disuruh buang sampah bekas makan di restoran cepat saji saja kita maunya berantem dulu.

Jadi, kita cuma punya dua solusi: mengurangi dan mengubah pola konsumsi menjadi lebih lestari, serta meminta perusahaan untuk bertanggung jawab atas sampah-sampah plastik mereka.

Sebab, sebagaimana hukum tarik-menarik (law of attraction), perbuatan kita akan kembali lagi ke kita, termasuk sampah.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.