Ilustrasi petani (Image by Mote Oo Education from Pixabay)

Beberapa bulan terakhir, saya menghabiskan rata-rata seperdelapan waktu keseharian untuk bercocok tanam. Sebagian merupakan kelanjutan aktivitas menanam sayur dan buah di depan rumah, yang sudah saya lakukan sebelum pandemi. Sisanya adalah kegiatan bersama kawan-kawan baru sejak pandemi.

Oh ya, kami bercocok tanam di lahan tidak terpakai milik orang lain. Sebab, hampir keseluruhan dari kami adalah pendatang, yang hanya punya semeter dua meter persegi sisa lahan pekarangan rumah, tempat kos, dan kontrakan. Ini untuk berjaga-jaga kalau sampai datang krisis pangan akibat pandemi, jangan sampai kelaparan.

Hingga suatu hari, muncul seorang bapak bernama Solikin. Umurnya kira-kira berkepala enam. Kulitnya gelap mengilap, khas kulit yang banyak terjemur. Belakangan diketahui, ia menanam di dekat lahan yang kami tanami, padahal rumahnya berjarak sekitar tujuh kilometer. Ia juga menggunakan lahan menganggur (tidak ditanami, tidak pula difungsikan untuk hal lain) milik orang lain. Itu bahkan sudah berlangsung cukup lama.

Pak Solikin menanam kacang hijau yang berbuah sangat lebat. Ilmu bertani yang dimilikinya seakan melampaui level master. Masa sih dia tidak punya lahan sendiri sampai-sampai menanami lahan milik orang lain yang bahkan jauh dari rumahnya?

Baca juga: Orang Sering Keluhkan Bahan Pangan, Kini Saatnya Anak Petani Bicara

Tapi dipikir-pikir, masih mending jika lahan tetap bisa ‘dipegang’ walaupun jauh. Sebab banyak petani yang tanah garapannya dipindahkan lebih jauh dari tempat tinggal karena pembangunan. Ada yang sama sekali terlepas dan berganti dengan uang, ada pula yang berujung konflik panjang.

Hal-hal seperti itu tidak asing, terjadi terlalu sering. Angkanya mudah sekali ditemukan di internet dengan mesin pencari. Pembangunan tol, pabrik-pabrik, perluasan perkebunan, hingga pembangunan bandara menyisakan hal yang sama, bukan?

Semua terjadi di republik yang memiliki Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), peraturan yang dijuluki sebagai spirit perombak struktur agraria di Indonesia. Semangat perombakan yang dimulai sejak persiapan kemerdekaan Indonesia mengawali sejarah panjang kelahiran UUPA.

Sebelum merdeka, di bawah kolonialisme Belanda, ada struktur agraria yang timpang dan sarat kepentingan sebagian golongan. Struktur itulah disepakati bakal dibenahi pertama kali setelah merdeka.

Setahun setelah kemerdekaan, lahir Undang-Undang Penghapusan Desa-Desa Perdikan (UU No 13/1946). Pada masa sistem kerajaan, desa-desa merdeka (perdikan) memiliki keistimewaan untuk tidak membayar upeti. Sistem itu membuat elite desa perdikan menguasai tanah-tanah di dalamnya. Penghapusan desa perdikan sukses menata ulang dan membagi lahan desa di Banyumas, yang sebelumnya dikuasai elite, kepada petani.

Konsesi 40 perusahaan perkebunan tebu di Surakarta dan Yogyakarta kemudian berhasil dihapus pada 1948. Pada tahun itu pula dibentuk Panitia Agraria Yogya yang bertugas merumuskan pengganti perundangan agraria warisan Belanda, Agrarische Wet 1870. Tapi, panitia tak bisa kerja karena agresi militer Belanda.

Baca juga: Kisi-kisi Menghadapi Resesi Akibat Pandemi

Kembali bekerja tahun 1951, panitia merumuskan: bagi bangsa Indonesia, tanah adalah milik bersama. Domein verklaring yang menyebut “semua tanah tanpa bukti hak milik mutlak jadi milik negara” tidak dipakai. Materi perundangan terus mengalami perdebatan hingga disahkan pada 24 September 1960 menjadi UUPA.

Meski sudah 60 tahun diundangkan, yang terjadi saat ini jauh dari apa yang disebut sebagai perombakan. Konsep bagi-bagi sertifikat (sertifikasi lahan) yang dilakukan pemerintah tidak meredistribusi lahan-lahan luas yang dikuasai oleh sangat sedikit orang. Itu berbeda sama sekali dengan penataan dan pembagian lahan elite di desa perdikan.

Yang terus menerus terjadi adalah ‘penyalahgunaan’ UUPA. Pasal 6 UUPA yang menyebut semua hak tanah harus berfungsi sosial dan Pasal 2 UUPA yang menyebut negara memiliki hak menguasai, dipakai sebagai dalih legal oleh negara untuk menggusur orang bertani.

Gunawan Wiradi, peneliti bidang agraria sejak masa kemerdekaan, dalam bukunya Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir menyebutkan bahwa penguasaan dengan dalih fungsi sosial untuk kepentingan umum, menggunakan alat hak-menguasai oleh negara, menimbulkan sejumlah ketimpangan.

Di Indonesia, masa setelah UUPA, setidaknya muncul tiga macam ketimpangan. Pertama, perbedaan persepsi dan konsepsi mengenai bermacam hak atas tanah. Ada kesenjangan antara mereka yang memakai konsep hukum positif (legal formal), dengan mereka yang berada dalam dunia masyarakat adat. Konflik yang timbul karena ketimpangan ini ujung-ujungnya menyingkirkan petani penggarap lahan yang kalah di ranah hukum positif.

Baca juga: 3 Golongan Orang yang Ngegas soal Kemiskinan Berdasarkan Cara Pandang

Kedua, ketimpangan dalam hal struktur pemilikan dan penguasaan lahan. Ketimpangan ini dapat dilihat dari Sensus Pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun. Sensus Pertanian terbaru pada tahun 2013 menyebutkan, terdapat 25,7 juta rumah tangga pertanian pengguna lahan. Sebanyak 14,2 juta di antaranya adalah rumah tangga pertanian gurem (penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare).

Artinya, lebih dari separuh rumah tangga pertanian di Indonesia berlahan sempit. Jumlah itu pun merosot dari tahun ke tahun. Angka pertumbuhan rumah tangga petani gurem minus 25% dari Sensus Pertanian 2003. Penguasaan lahan oleh rumah tangga petani secara keseluruhan turun hingga 15,3%.

Ketiga, ketimpangan peruntukan lahan. Ketimpangan ini kerap berkaitan dengan ketimpangan kedua. Merosotnya angka penguasaan lahan rumah tangga petani itu beriringan dengan alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian.

Petani Kulonprogo harus menyingkir sebelum bandara internasional dibangun di atas ladang bercocok tanam. Petani Jatirunggo melepas lahannya untuk ganti lahan hutan yang kena pangkas proyek tol. Petani Surokonto berurusan di meja hijau menyoal ladang yang mereka garap juga dipakai ganti lahan hutan yang kena gusur pembangunan pabrik semen. Petani Urutsewu berhadapan dengan militer, lahan bercocok tanam dipakai latihan perang. Terlalu panjang untuk dituliskan semua.

Di sisi lain, indikasi ketimpangan ketiga ini dapat pula dilihat dari tanah perkebunan besar yang bertambah luas, sedangkan tanah untuk pertanian rakyat makin ciut. Sensus Petanian tahun 2013 menunjukkan, jumlah rumah tangga usaha pertanian perkebunan turun sebesar 9,6%. Sementara, jumlah perusahaan pertanian perkebunan meningkat 19%.

Artikel populer: Kerja Sesuai Passion, Jurusan, dan Gaji yang Diharapkan? Itu Halu, Kawan

Tiga ketimpangan itu menurut Gunawan Wiradi merupakan sumber konflik. Ia menyebut tentang perilaku rakyat/petani yang mewujud dalam bentuk ‘pendudukan liar’. Istilah itu merujuk pada penggunaan lahan tanpa hak secara legal formal (sertifikat). Istilah yang dipakai sebagai jargon-jargon oleh pers zaman orde baru, selain ‘penjarahan’, ‘pencurian’, ‘pembabatan’, saat membicarakan konflik lahan. Istilah yang bahkan pada beberapa ruang masih bertahan hingga sekarang.

Perilaku-perilaku itu muncul sebagai ekses dari ketimpangan-ketimpangan penguasaan lahan. Dalam urusan bercocok tanam, lahan adalah hal dasar atau bisa disebut sebagai faktor produksi utama. Pun, jika cocok tanam itu dilakukan tanpa medium tanah, lahan tetap harus ada. Bagaimanapun caranya untuk menanam tetap harus menemukan pintu masuk ke lahan.

Yang dilakukan Pak Solikin tadi bisa saja dimasukkan dalam pengertian ‘pendudukan liar’. Bercocok tanam di lahan yang bukan haknya, tidak ia pegang atau miliki. Tapi, ia tidak sendiri. Ada orang-orang yang menanam singkong di bantaran kali, orang-orang yang menanam pisang di tebing-tebing tepian jalan, mungkin juga orang-orang seperti kami yang entah mampu menanam sampai kapan. Selama perombakan tak kunjung terjadi, mau bagaimana lagi?

1 KOMENTAR

  1. Hal itu masih sering terjadi di kalangan masyarakat bawah. Bisa dipastikan, ego probadi terhadap tetangga malah bisa menimbulkan petaka psikologis dalam masyarakat. Saya sendiri adalah warga yang juga pernah mengalamainya sendiri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini