Bukan Musisi, tapi Boleh kan Kasih Masukan soal RUU Permusikan?

Bukan Musisi, tapi Boleh kan Kasih Masukan soal RUU Permusikan?

Ilustrasi (Francisco Moreno via Unsplash)

Belum lama ini netijen dibikin terkejut oleh surat edaran Menpora tentang imbauan menyanyikan lagu “Indonesia Raya” sebelum nonton film di bioskop. Kini, giliran kubu legislatif yang ndagel. Komisi X DPR yang dimotori oleh maz Anang berhasil meloloskan RUU Permusikan di sidang paripurna.

RUU itupun masuk ke daftar prioritas Prolegnas (program legislasi nasional) di urutan ke-48 dari 55 RUU. Artinya, tinggal tunggu proses pengesahan. Ibarat orang mau kawin, tinggal nunggu proses ijab qobul, semua pihak sudah sama-sama mau.

“Eh tunggu dulu, ini pihak-pihak yang mana?” teriak para musisi independen, karena dari muatan materinya, RUU tersebut bikin risau. “Pasal karet didalamnya bakal memberi ruang bagi para penguasa untuk mempersekusi karya yang tidak mereka sukai,” kata Cholil dari Efek Rumah Kaca.

RUU ini sebenarnya nggak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan hidup saya, sih. Tapi sebagai seorang penikmat dan penggemar karya musik, saya kok ngeri juga membayangkan seandainya karya-karya musik indie bernada kritis jadi senyap gara-gara direpresi.

Maka, tertariklah saya membaca naskah akademik (NA) dan draf RUU-nya. Di sisi lain, penasaran juga, apa sih yang sampai mampu membangkitkan terlebih menyatukan kesadaran politik para musisi dalam sebuah gerakan nasional bernama Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan alias KNTL RUUP?

Baca juga: Surat untuk Caleg Perempuan, Jangan Berhenti di Kamu!

Salah satu jawabannya ada di Pasal 5 dan 50 yang mirip dua sejoli, satu mengatur secara normatif mengenai konten karya dan satunya aturan pidananya. Dua pasal ini memang bakal bikin Jason Ranti sering kesandung kasus pidana nanti.

Tapi, kayaknya nggak begitu berpengaruh untuk lirik-lirik mbak Rara Sekar yang puitis dan syahdu. Begitupun Efek Rumah Kaca yang syair kritik sosialnya tergolong subtil.

Paling-paling lagunya Jamrud berjudul “Surti Tejo” yang bakal diberangus, karena dianggap saru, dinilai mempromosikan kondom dan menggunakan istilah barat, faqyuuu.

Lha, tapi Jamrud kan udah pensiun, terus situ mau nuntut siapa kalau lagunya masih diputar di warung-warung makan dan kopi di pinggir jalan?

Tapi yah ini bukan semata-mata soal bagaimana seni dan sastra dibikin kerdil di hadapan hukum, tapi juga soal nalar sebagian orang yang mendaku musisi dan para anggota legislatif segenap staf ahlinya dalam memahami karya seni. Apakah sebagai nilai budaya yang mengandung filosofi atau komoditi?

Baca juga: Menemukan Pesan Penting Lainnya dari Seorang Sartre yang Ternyata Relevan dengan Kita

Atau, mungkin nalar saya yang nggak mampu menjangkau maksud baik dalam muatan RUU-nya? Maklum, memahami naskah akademiknya saja sudah rumit bukan main, lebih sulit ketimbang memahami hatinya.

NA-nya penuh basa-basi, bicara ngalor-ngidul soal musik sebagai budaya, musik tradisional, apresiasi karya, dan perlindungan karya. Tapi juntrungnya satu, tertuang dalam RUU, yaitu membuat aturan tata kelola industri musik. Lebih tepatnya dalam mekanisme rantai produksinya: proses kreasi, reproduksi, distribusi dan konsumsi.

Ini dia kenapa telaah UU yang disoroti dalam naskah akademik lebih banyak bersinggungan dengan teknis penyelenggaraan musik, seperti UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, UU Perindustrian, UU Ketenagakerjaan, UU Perdagangan, UU Hak Cipta, UU Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Optical Disk, hingga peraturan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) tentang rencana strategis BEKRAF 2015-2019.

Hanya ada satu yang menyinggung tentang musik sebagai kebudayaan, yaitu UU tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam draf RUU Permusikan, proses kreasi mengatur konten karya dijelaskan dalam Pasal 5. Pasal ini juga berpotensi jadi celah untuk mematikan karya musisi-musisi independen yang mana belakangan makin banyak diminati khalayak, bersaing dengan karya-karya label mayor.

Baca juga: Mari Buktikan Siapa Sebetulnya yang Menang, TV atau YouTube?

Kenapa berpeluang mematikan? Kita mafhum lah ya, musisi-musisi independen sangat mungkin mencipta lagu provokatif. Meskipun selama ini belum ada yang mampu seprovokatif lagu “Halo Halo Bandung” karya Ismail Marzuki atau “Maju Tak Gentar” karya C. Simanjuntak, lagu yang diciptakan untuk memprovokasi rakyat agar bangkit melawan penjajah.

Sementara celah untuk menciptakan peluang bisnis bagi para stakeholder di industri musik, ada di bab-bab berikutnya. Pasal-pasalnya menjamin proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang nantinya membutuhkan banyak jasa dari pelaku industri. Tentang pelaku musik terdiri dari siapa saja juga ketat didefinisikan.

Maka, nomenklatur ‘permusikan’ barangkali kurang sesuai digunakan sebagai judul, mungkin RUU Industri Musik lebih pas.

Meletakkan musik sebagai produk budaya ke ranah industri sebenarnya ibarat air di atas daun talas. Nggak mashook… Sebagai produk budaya, musik dihargai karena nilai estetis, etis, dan filosofis. Sementara, apa-apa yang terhitung sebagai industri seringkali dihargai semata-mata karena lipatan kapital yang dihasilkannya.

Maka, sebagai komoditas, sebuah karya bakal bersaing berdasarkan dorongan pemodal di belakangnya. Yang punya modal produksi besar yang bakal beredar akrab di pasaran dan jadi referensi masyarakat.

Artikel populer: Artikel Terbaik 2018

Sebagai produk budaya, musik mampu mendorong kemajuan peradaban manusia, sementara karya-karya musik yang ditopang pemodal besar seringkali justru menghambatnya. Sekadar menebar kegalauan sembari mempropagandakan kecantikan/ketampanan, sehingga industri musik saling mendorong industri lainnya, seperti fesyen dan kosmetik. Musisi indie yang tiap konser pakai kostum dan makeup seadanya mana bisa mendorong industri-industri lainnya?

Jadi, apa sebaiknya Indonesia meneladani Korea Selatan yang mengembangkan potensi musik demi kontribusi ekonominya?

Rupanya, setahun lalu, gagasan tata kelola industri musik Indonesia telah dibahas dalam Konferensi Musik Indonesia (KAMI), dengan para punggawanya yang antara lain Glenn Fredly, Once, dan Anang.

Mengatasnamakan musisi Indonesia, trio ini berdiskusi di antaranya dengan Menkeu dan BEKRAF, menurut berbagai sumber berita. Konferensi itu menghasilkan 12 rencana aksi yang kini tercermin dalam naskah akademik dan RUU Permusikan.

Jadi, RUU ini bukan murni gagasan Komisi X DPR, tapi juga berkat dorongan dari beberapa musisi yang mendaku mewakili musisi Indonesia. Padahal, serikat musisi belum juga dibentuk saat itu, kok bisa mengatasnamakan musisi Indonesia?

Di sisi lain, sudah semestinya para anggota dewan juga paham betul tentang persoalan yang sesuai ranah komisinya. Sebab, kalau bisanya cuma mengesahkan, itu sih tugas penghulu.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.