Ilustrasi perjalanan (Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay)

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicampakkan dari prolegnas prioritas. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak kunjung disahkan. RUU Cipta Kerja yang problematik malah buru-buru diketok jadi UU.

Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja bikin banyak orang marah, sedih, dan kecewa sampai ingin meninggalkan Indonesia. Saya termasuk yang demikian.

Sebelumnya saya pernah berkesempatan untuk bisa kerja di Hongaria. Tapi, karena gaji yang sama kecil dan berstatus migran, akhirnya nggak jadi. Pada awal 2019, pekerja di Hongaria memprotes pemerintahan Viktor Orban karena menerbitkan UU yang mengatur jam kerja tanpa kejelasan kompensasi. Para pendemo menyebut UU tersebut sebagai UU perbudakan atau Slave Law.

Belum lagi, pencabutan izin Central European University (CEU) serta berhentinya studi minoritas di Universitas Eotvos Lorand (ELTE) menandakan penurunan kualitas demokrasi di negara tersebut.

Sejak adanya UU tersebut, produsen mobil besar masuk ke Hongaria karena melihat upah murah dan regulasi yang memudahkan para pemilik modal. Namun, itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan orang Hongaria. Banyak anak muda memutuskan untuk cabut dari negaranya karena gaji tak seberapa.

Baca juga: UU Cipta Kerja Tak Jamin Datangkan Investor, Lingkungan Bisa Makin Rusak

Hongaria hanya satu dari beberapa negara di dunia yang memberlakukan UU mirip dengan UU Cipta Kerja. Faktanya masih banyak negara yang memperlakukan pekerja layaknya budak. Semisal, sejumlah negara di Timur Tengah yang mempekerjakan migran dari negara-negara Asia Selatan. Bahkan, para pekerja hidup dalam kondisi tidak layak.

Memang sih, setiap orang berhak untuk bermigrasi dan mencari penghidupan yang lebih layak. Namun, upaya oligarki memeras keringat rakyatnya terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Saya tidak berniat mengurungkan niatmu bermigrasi ke negara-negara bagian utara, misalnya, tapi faktanya ada saja upaya untuk menghilangkan hak-hak tadi. Apalagi, jika berkaitan dengan pekerjaan. Kamu kerap dianggap rendah hanya karena status migran dan berkulit lebih gelap.

Kalaupun berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik di negara bagian utara dengan gaji yang manusiawi, maka jangan lupa bahwa sebagian negara-negara tersebut dibangun dari penjajahan dan perbudakan yang terjadi di negara sendiri maupun negara lain.

Baca juga: Kerja Keras Bagai Kuda, Mustahil Kelas Pekerja Bisa Banyak Bercinta

Kita bisa lihat Belanda bisa sehebat itu, tapi punya sejarah bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia dikuras. Atau, Amerika Serikat yang katanya negara adikuasa, tapi dulu dibangun dengan menggusur penduduk asli dari tanahnya, serta memiliki sejarah panjang perbudakan terhadap orang-orang asal Afrika.

Selain itu, jangan lupa, negara-negara utara dunia ini berusaha mengatur populasi di negara-negara selatan dengan ‘keluarga berencana’. Mereka takut sumber daya alam di negara-negara selatan akan habis karena dikonsumsi oleh penduduknya sendiri. Kamu bisa baca buku Reproductive Rights and Wrongs: The Global Politics of Population Control.

Kita pun perlu mengingat bahwa ada bias-bias ras terhadap pekerja migran. Tatkala orang kulit putih disebut ekspatriat dan orang kulit berwarna disebut migran akan terus ada upaya untuk meremehkan kemampuan kamu. Apalagi, jika kamu perempuan Asia. Sering kali perempuan Asia mendapatkan perlakuan bias yang menganggap bahwa perempuan Asia ke Eropa hanya untuk mencari suami untuk menghidupinya.

Baca juga: Ekspatriat juga Imigran, Biasa Aja Keleus…

Mungkin kamu yang sudah bekerja dan mapan di negara-negara global utara ada yang tidak mengalami perlakuan bias seperti itu. Namun bukan berarti itu tidak terjadi, lantas kita bisa mengabaikan begitu saja kondisi yang dialami perempuan dan kelompok lain tersebut.

Kalaupun tidak mengalaminya, kamu hanya beruntung. Tapi, banyak yang tidak beruntung dan kita sedang membicarakan ketidakberuntungan orang-orang yang bermigrasi ke negara global utara. Hal itu dialami oleh pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja domestik, pekerja pabrik, dan perkebunan. Mereka mendapatkan upah yang tak layak dengan jam kerja yang tak menentu, serta hidup dalam keterbatasan.

Balik lagi ke negeri sendiri. Selain Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker), ada pula UU tentang Mineral dan Batubara (Minerba). UU ini bisa merebut hak tanah masyarakat adat di Indonesia, karena melihat bahwa seluruh wilayah Indonesia dapat menjadi lahan tambang. Sebetulnya persoalan itu tak hanya di Indonesia. Di negara seperti Amerika, penduduk aslinya juga memperjuangkan hal yang sama untuk mempertahankan tanahnya agar tak tercemar limbah tambang.

Artikel populer: Pemilik Modal Bukan, Bos juga Bukan, tapi Nyinyirin Buruh

Jadi, melihat penindasan dan pengalaman buruk yang dialami para migran dan penduduk asli, kita perlu berempati dan mendukung isu-isu mereka. Kita tidak boleh diam.

Kalaupun kamu akhirnya bermigrasi ke negara lain, maka jangan lupa untuk bersuara bersama orang-orang yang kondisinya rentan. Tapi, kalaupun tetap di Indonesia, maka penting untuk memahami bagaimana oligarki bekerja di negeri ini.

Memang ada aturan di beberapa negara yang mengatur bahwa orang asing tidak boleh berdemonstrasi atau protes, karena akan memengaruhi status visanya. Tetapi, ikut bersuara dan mendukung isu-isu lokal juga perlu, apalagi jika tujuanmu bermigrasi adalah mencari penghidupan yang lebih layak.

Boleh saja cabut, tapi ingat, warga di seluruh dunia juga melawan dan memperjuangkan hal yang sama seperti di Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini