Ilustrasi. (Photo by Craig Adderley from Pexels)

Bersedekahlah dengan tangan kanan, tangan kiri jangan sampai tahu. Bagi-bagi uang untuk konten YouTube dan muncul di TV sebagai tontonan, karena itu mutlak syarat dan ketentuan berlaku.

Komodifikasi kemiskinan sebagai konten YouTube dan program di televisi bukan hal baru. Sebagai konten YouTube ia dimonetisasi, sebagai tayangan televisi ia dapat rating – yang kemudian berimbas pada ramainya iklan. Mulai marak di tahun 2000-an, muncul dalam bentuk reality show.

Genre tayangan yang sama kemudian diamati, ditiru, lalu dimodifikasi oleh youtuber untuk konten di kanal YouTube mereka. Menyamar menjadi orang miskin yang butuh dibantu tapi kemudian bagi-bagi uang, nge-prank driver ojek online kemudian memberi hadiah, macam-macam. Persona jadi keren, dapat cuan pula dari monetisasi konten.

Komodifikasi kemiskinan di depan kamera dilakukan untuk meraih simpati publik, kepentingan kelas, atau bisa juga kepentingan komunikator sebagai individu. Dengan masuknya modal, produk, dan simbol budaya kemiskinan ini akhirnya dihomogenisasi dan dikomersialkan untuk konsumsi publik. Pada akhirnya akan mereduksi kemiskinan. Apa-apa yang terkait dengan kemiskinan sebagian dihilangkan, ditonjolkan, dikurangi, dan dilebih-lebihkan sesuai kebutuhan.

Ada pihak yang perlu dikasihani, diperankan oleh orang miskin. Lalu ada pihak lain, youtuber dan talent dari televisi, cosplay menjadi ‘malaikat’. Dalam skala individu dengan modal kecil, cosplay menjadi ‘malaikat’ ini sepertinya bisa dibilang ‘dream job‘. Jumlah orang miskin banyak, karena itu kreator konten modal kecil sekalipun tidak akan kekurangan talent dan subscribers.

Baca juga: Selamat Datang! Barisan Pelamar Kerja yang Tak Punya Akses dan Peluang

Cosplay menjadi ‘malaikat’ adalah ide bapuk. Buktinya, ada youtuber yang terkenal dermawan tapi menegur seorang kakek dengan nada tinggi, karena dikira mau meminta-minta uang. Kemudian, itu jadi konten. Netizen pun kecewa. Lalu, dibela youtuber lain, jadi konten lagi. Sampai youtubernya minta maaf, juga jadi konten. Apa-apa jadi konten. Tapi si kakek tidak bertambah kaya.

Mungkin youtuber tersebut perlu didorong untuk bikin pelatihan. Bagaimana cara menulis naskah, apa yang perlu disiapkan, cara pengambilan gambar, dan sebagainya. Supaya orang mencari dia bukan cuma urusan duit, tapi untuk menambah skill.

Dengan begitu, youtuber bisa cosplay menjadi pengelola balai latihan kerja. Tetap bisa dimonetisasi, tapi menguntungkan kedua pihak. Fakir miskin dan anak-anak terlantar ‘dipelihara’ oleh kreator konten, eh?

Meski memicu kemarahan publik atas konten youtuber dan program televisi, kemarahan tersebut bukan dari munculnya kesadaran bahwa ada sesuatu yang salah. Komodifikasi kemiskinan didramatisasi supaya menarik untuk ditonton. Kemarahan publik karena si youtuber atau produser program televisi dianggap gagal mengemas tontonan dengan baik. Kemarahan-kemarahan semacam itu cepat dilupakan dan digantikan oleh perkara lain yang sedang viral.

Baca juga: Indonesia Tanpa Youtuber, Apakah akan Baik-baik Saja?

Bahkan – mari berandai-andai sejenak – bisa saja youtuber tadi terpilih sebagai pejabat negara karena popularitasnya di antara wong cilik membuat ia dilirik partai politik. Hikmah cosplay menjadi ‘malaikat’ melalui konten YouTube membuat figur publik tak perlu buang uang buat pasang baliho.

Kenyataannya memang bukan hanya pemilik modal dan youtuber saja yang kerap menjadikan kemiskinan sebagai komoditas, partai politik pun sama. Kita sudah kenyang dengan janji-janji calon legislatif yang bilang ingin mengentaskan kemiskinan, anti-korupsi, dan seterusnya. Janji-janji itu punya satu kesamaan: tak menjelaskan bagaimana caranya untuk menunaikan janji-janji tersebut.

Rasanya sayang sekali jaringan partai politik yang sudah terbangun lewat kader dari daerah hingga pusat hanya aktif setiap pemilu saja. Sampai sekarang, setahu saya, hanya segelintir partai politik yang konsisten punya program kerja dan terhubung langsung ke masyarakat. Sementara, partai politik lain tidak terasa manfaatnya, apalagi menyentuh dan memahami persoalan di akar rumput. Persoalan di masyarakat dianggap bisa diselesaikan setelah kadernya menjabat atau terpilih. Itu kuno!

Beberapa youtuber, pemilik modal/pengelola stasiun televisi, dan partai politik sebagai penyuplai legislator, punya cara pandang yang sama terhadap kemiskinan. Sialnya cara pandang tersebut damage-nya nggak ada obat.

“Makanya kerja, jangan ngemis, malu,” kata youtuber. “Kalau ingin dapat uang harus ikut program kami dulu. Masuk TV, nangis kalau perlu, nanti dibayar,” ucap pemilik modal. “Kami sudah bekerja keras mengawasi kerja pemerintah. Tapi kalau rakyatnya malas, negara ini sulit maju,” ujar wakil rakyat.

Baca juga: Isu Kelas Sosial dalam Pencarian Kebahagiaan ala Squid Game

Seseorang menjadi miskin semata dilihat karena pemalas. Memang kemiskinan kultural itu juga terjadi, tapi kemiskinan juga perkara struktural. Naif sekali jika kita menganggap akses semua orang pada faktor-faktor produksi seperti tanah, teknologi, pengetahuan, dan bentuk kapital lainnya adalah sama rata. Ketimpangan itu nyata, semua orang mengawali hidupnya dengan titik start dan modal yang berbeda-beda.

Lebih naif lagi jika youtuber, pemilik modal, dan partai politik susah payah cosplay jadi ‘malaikat’ lewat komodifikasi kemiskinan, kemudian sambat karena merasa dikejar-kejar untuk menyelesaikan masalah orang miskin. Entah itu diminta uang atau ditagih janji terkait kebijakan.

Mau sampai kapan kecele sama orang-orang yang cosplay menjadi ‘malaikat’ dan kemudian sambat? Keluhan dan drama dari mereka bahkan jauh lebih berisik ketimbang orang miskin beneran. Terlalu sering kita menyimak youtuber mengeluh dizalimi, padahal setting-an. Dan, masih ingatkah dengan politikus yang usul dibangun rumah sakit khusus pejabat?

Artikel populer: Ya, Inilah “Money Heist” ala Indonesia

Kita mulai perlu menyadari bahwa komodifikasi kemiskinan di YouTube, televisi, dan panggung politik bukan sekadar usaha meromantisisasi kemiskinan saja. Komodifikasi kemiskinan membawa serta komodifikasi yang lain, yaitu pekerja (labour) dan khalayak (audience), yang melibatkan perputaran uang serta kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Kemiskinan perlu dipandang sebagai masalah dan solusinya bukanlah sedekah.

Tentang komodifikasi pekerja, marxisme menyebutnya sebagai “false consciousness” (kesadaran palsu). Orang miskin yang kisahnya diceritakan di kanal-kanal YouTube, program televisi, dan panggung politik tidak sadar sudah diperalat sebagai talent sekaligus objek. Merasa dibantu, padahal pemberi bantuan lah yang justru mendapat keuntungan sangat besar.

Mengenai komodifikasi khalayak atau audiens, youtuber mendapat likes/subscribers/views yang berdampak pada monetisasi, pemilik modal di balik televisi mendapat rating yang menjadi ukuran tarif iklan, sedangkan partai politik mendapat simpati publik yang berujung pada elektabilitas dan perolehan suara saat pemilu.

Bagi sebagian orang kemiskinan adalah persoalan sosial, bagi sebagian lain komoditas yang bisa dijual.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini