Beberapa Argumen tentang Golput yang Kurang Tepat

Beberapa Argumen tentang Golput yang Kurang Tepat

Ilustrasi (MabelAmber via Pixabay)

Ada apa sih sebenarnya para pemilih dengan golput? Bukankah dengan ada atau tidak adanya golput, jika pendukung calon solid, idola mereka akan terpilih dengan baik? Tapi mengapa selama beberapa hari terakhir, upaya untuk mendiskreditkan golput demikian masif?

Dalam pemilu kali ini, golput atau kelompok yang memutuskan untuk tidak memilih, menjadi bulan-bulanan ejekan. Dibilang pengecut, beban negara, sampai orang yang tidak berguna. Banyak argumen dan analogi yang disampaikan untuk membuat golput sebagai sesuatu yang jelek.

Kita mulai dari analogi titip makan yang lumayan terkenal. “Tahu nggak orang titip makan, terus protes makanan yang dibawain? Ya itu golput.”

Lha, golput sejak awal nggak nitip ‘suara’, apalagi nitip ‘wewenang atau otoritas’ buat milihin. Logika titip makan itu cocoknya buat titip nyoblos. Sejak awal golput memang nggak mau nitip, apa yang mau dimintai pertanggungjawaban?

Baca juga: Jokowi Vs Prabowo, Siapa yang bakal Menang?

Kalau kemudian yang nggak mau makan dipaksa buat makan yang ada, lalu keracunan, ya mereka berhak menuntut kepada yang masak atau yang maksa makan.

Tapi ingat, titip suara tidak sesederhana titip makan. Seorang warga negara, mau nyoblos atau tidak, selama ia patuh terhadap konstitusi, menaati hukum, dan tidak melakukan tindakan makar, wajib mendapatkan layanan publik dari negara.

Undang-undang tidak melarang atau mengancam mereka yang golput dengan pidana atau mencabut haknya sebagai warga negara.

Lalu, kenapa orang yang golput nggak boleh mengkritik? Bukankah kritik merupakan bagian dari hak berpendapat yang dijamin undang-undang?

Tapi, memang nggak semua argumen orang yang golput itu benar. Misalnya, golput kalau bayar pajak ya berhak mengkritik pemerintah. Lantas, bagaimana dengan masyarakat adat atau kelompok miskin yang tidak punya uang buat bayar pajak? Apakah tak punya hak yang sama untuk mengkritik?

Baca juga: Eksperimen Sederhana tentang Politik di Kalangan Milenial, Apa Reaksi Mereka?

Ada pula analogi bahwa presiden itu ‘sopir’. Jadi di antara dua sopir, satu suka mabuk dan yang lain suka ngebut, maka pilih yang mana?

Tentu, orang waras akan memilih tidak naik mobil yang dikendarai oleh keduanya. Lalu, bagaimana jika harus naik atau malah dipaksa naik? Maka, yang memaksa naik atau yang sedang jadi sopir, mesti menjamin penumpang bahwa mereka akan selamat sampai tujuan.

Selanjutnya tentang analogi don’t vote don’t complain”, apakah mereka yang memilih mau tanggung jawab atas pilihannya?

Misal, jika pilihannya itu tidak menunaikan janji kampanye seperti penegakan hukum dan HAM, serta menjamin kebebasan berpendapat, apakah boleh yang tidak mencoblos menuntut mereka yang mencoblos untuk menjamin mereka berpendapat serta berkeyakinan?

Baca juga: Begini yang Seharusnya Dilakukan Kubu Jokowi Agar Orang Tidak Golput

Sebagai contoh, presiden memberikan grasi kepada pembunuh wartawan, terus selama pemerintahannya marak pembubaran diskusi, sweeping buku, dan mendiamkan Aksi Kamisan. Kalau menganggap golput sebagai orang yang nggak mau kerja tapi mau enaknya, apakah para pemilih mau menjadi orang yang dimintai pertanggungjawaban kalau presiden pilihannya seperti itu?

Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak ingin golput, tapi tak punya hak pilih seperti anak remaja? Apakah mereka nggak punya hak mengkritik?

Contoh, anak-anak SMP di berbagai negara mengkritik pemerintahnya karena tak peduli pada isu pemanasan global. Apakah kritik mereka invalid hanya karena mereka nggak nyoblos?

Terus, ada yang bilang, “Kok golput hanya mengkritik yang berkuasa, kenapa tidak kompetitornya?”

Yang namanya penguasa punya akses dan kemampuan mengubah kebijakan, sudah membuat janji, serta jelas punya kekuasaan lebih besar daripada kompetitornya. Namun, bukan berarti kompetitornya tidak dikritik, ya sama saja. Bagaimanapun mereka juga punya kuasa, meski terbatas.

Artikel populer: Buku Bacaan untuk Pemilih Muda, sebab Demokrasi Tak Sebercanda Itu

Tentu persoalan pemilu bukan sekadar mendebat siapa yang boleh mengkritik atau tidak. Siapa yang boleh mendapatkan layanan publik atau tidak. Pemilu adalah satu dari partisipasi politik warga untuk memilih pemimpin, dalam hal ini presiden. Tapi ingat, pemilu juga memilih wakil rakyat di parlemen.

Mengapa perdebatan tentang pemilu melulu berkutat pada pilihan presiden? Bukankah bisa saja seseorang tak mau memilih presiden, tapi mau memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD?

Ada banyak calon anggota DPR yang memiliki mutu baik. Kokok Dirgantoro, misalnya. Program yang jelas dan integritas baik. Selama ini, perdebatan yang ada banyak membahas sosok calon presiden yang problematik, tapi tidak menyentuh perdebatan bahwa ada orang-orang yang bersih mencalonkan diri sebagai anggota DPR.

Saran saya, tetap datang ke TPS karena jangan sampai suara kalian dimanipulasi. Kalau memang nggak mau milih presiden, pilih calon anggota DPR bermutu, lalu pulang sambil menikmati libur. Sesungguhnya golput itu hak dan seperti hak lainnya, ia bisa digunakan, bisa juga tidak.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.