Balada Perempuan Desa yang Berpendidikan Tinggi

Balada Perempuan Desa yang Berpendidikan Tinggi

Ilustrasi (Image by mohamed Hassan from Pixabay)

Bagi orang-orang kota, kuliah S2 adalah hal yang wajar. Namun, sobat-sobat urban… sesungguhnya itu tidak terjadi bagi kami wong ndeso.

Mari saya mulai kisahnya dari Qomariyah alias Kokom. Kokom adalah kenalan saya waktu magang di LSM. Ia adalah perempuan Madura, tepatnya pelosok Madura.

Sebagaimana kita tahu, Madura memiliki riwayat sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang amat peduli dengan perjodohan kawula mudanya. Menurut mbak Siti, penjual sate langganan saya, gadis-gadis di kampungnya menikah setelah lulus SMP. “Saya waktu seumuran sampean (24 tahun), sudah punya anak tiga,” ucapnya.

Tradisi di desa Kokom sama persis dengan kampungnya mbak Siti. Namun, Kokom adalah pengecualian di desanya. Ia berkesempatan menempuh jenjang pendidikan hingga magister. Pada sebuah diskusi, Kokom bercerita tentang problem masyarakat desanya. Panjang lebar ia cerita, satu yang paling berkesan di hati saya.

“Di kampung, saya satu-satunya perempuan yang menempuh pendidikan hingga S2. Satu-satunya juga gadis yang belum menikah. Karena itu, ibu-ibu di kampung sering menasihati anak perempuannya, perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, lihat tuh Kokom, nggak laku-laku sampai sekarang.”

Baca juga: Suami-suami Takut Istri Berpendidikan Lebih Tinggi

Cerita Kokom menghantui saya. Sebab, belum lama ini, saya resmi menyangdang M.A tanpa memiliki kejelasan profesi, apalagi calon suami.

Para orangtua di desa bisa-bisa menasihati anak perempuannya, “Nduk, anak perempuan jangan sekolah tinggi-tinggi, lihat tuh si Dewi. PNS bukan, nikah juga belum.”

Masyarakat tidak peduli dengan pengetahuan literal. Mereka hanya peduli pada apa yang bisa kita perlihatkan sebagai simbol kemapanan, jadi PNS misalnya.

Pemikiran demikian dapat dimaklumi. Di zaman Hindia Belanda, londo-londo mengangkat pribumi yang bersekolah untuk mengisi staf-staf administrasi. Dari sini cikal bakal mental priyayi bermula. Priyayi yang dimaksud tentu bukan semakna uraian Clifford Geertz. Priyayi oleh orang-orang desa termasuk simbah-simbah dan orangtua saya dimaknai sebagai orang yang bekerja kantoran.

Maka, wajar jika masyarakat menganggap perguruan tinggi tak ubahnya pusat pelatihan tenaga kerja. Itu mengapa anak-anak desa sering mengambil jurusan ilmu-ilmu terapan supaya jelas lapangan kerjanya. Sarjana teknik jadi insinyur, sarjana keguruan jadi guru, sarjana hukum jadi hakim, dan lain-lain. Kecuali sarjana pertanian, musykil jadi petani.

Baca juga: Suara-suara Sarjana yang Bekerja Tak Sesuai Jurusannya

Kebetulan saya kuliahnya di Ilmu Sosial dan Politik. Mendengar ada politik-politiknya, orang desa biasanya bakal menduga, “Waaah calon DPR.” Padahal, nyaleg itu hubungannya dengan uang, bukan jurusan.

Bahkan, sebagian orang-orang kota yang konon terpelajar pun masih memiliki pandangan serupa. Universitas sebagai praktik dimana ilmu-ilmu dikaji, mereduksi segala ilmu dengan jaminan akreditasi. Orang berbondong-bondong meraih ijazah yang dipandang tak lebih dari sebuah pintu rezeki.

Katakanlah seandainya Tuhan memberkati saya nasib yang mujur, bisa mendapat pekerjaan berupah tinggi yang sanggup memenuhi tuntutan gengsi. Tapi, tetap saja masih merasa insecure kalau-kalau tak lekas bersuami.

Para orangtua di desa bisa-bisa menasihati anak perempuannya, “Jangan sekolah tinggi-tinggi nduk, mapan sih tapi nggak ada laki-laki yang mendekat.”

Namun, seandainya lolos CPNS dan lolos di KUA sekalipun, apakah perempuan desa yang berpendidikan tinggi telah berhasil mendapat kebahagiaan haqiqi duniawi? Belum tentu.

Baca juga: Satu Lagi Pertanyaan yang Bikin Galau, Kapan Daftar CPNS?

Karena perempuan yang berpendidikan tinggi tak kuasa memilih satu saja peran kehidupan. Memilih tetap berkarier bisa disangka menelantarkan keluarga, memilih ngasuh anak saja tetap mengundang bahaya. Pasalnya, para orangtua bisa menasihati anaknya, “Jangan sekolah tinggi-tinggi nduk, nanti juga cuma jadi ibu rumah tangga.”

Perempuan yang mulia harus bisa bekerja di ruang publik sekaligus ngurusi dapur. Berat.

Sama seperti anggapan tentang perguruan tinggi, sebagian orang kota yang konon lebih modern pun masih memiliki pandangan serupa. Pada konteks inilah mitos wonder women semakin diglorifikasi.

Di tangan Kokom, saya dan ribuan sarjana ilmu sosial dan humaniora, pandangan masyarakat tentang perempuan yang berpendidikan tinggi dan hakikat perguruan tinggi itu sebenarnya dibebankan. Kalau tidak, kita akan mendengar Kartini menjerit dari dalam kuburnya:

Lulusan master di bidang ilmu sosial dan politik tapi nggak mampu mengubah corak feodalisme dan cara berpikir warisan kolonial di masyarakatnya??? Memalukan!

Memang, pada umumnya gelar akademik dianggap sebagai pencapaian pribadi. Seolah-olah adalah prestasi gilang gemilang hasil dari menempuh perjuangan panjang. Padahal, dibaliknya ada tanggung jawab sosial.

Artikel populer: Maudy Ayunda Galau soal Harvard-Stanford, Kita Galau soal Apa?

Di sisi lain, kami tahu lahan-lahan pertanian di desa menyempit, budaya komunal kian terkikis, dan miliaran dana desa tak terserap optimal untuk pembangunan. Tak ada taman baca dan sanggar kesenian di tiap pedukuhan untuk mengembangkan keterampilan anak-anak dan para remajanya, Koperasi Unit Desa (KUD) sudah lama terlantar.

Tapi, mengapa kami, eh saya, justru bercita-cita hidup layaknya bohemian? Merayakan kebebasan dengan sok filosofis?

Ternyata ruang kuliah tak membekali keterampilan berbaur dengan masyarakat. Kuliah demi kuliahnya adalah pemikiran yang ndakik-ndakik, hanya me-review jurnal dan menulis makalah semata.

Belum lagi, modernisme kota mengakrabkan saya bukan hanya pada produk seni dan budaya pop, namun juga pemikiran yang tak mampu menjangkau warisan tradisi desa. Saya justru hidup di dunia yang berbeda dengan masyarakat desa, meski masih di bawah langit senja yang sama, di pinggiran Kabupaten Klaten.

Sebagai perempuan desa yang bukan dari keluarga kaya dan terpandang, saya memang turut menunaikan cita-cita – tak hanya Kartini, tapi juga Ki Hajar Dewantara. Sayangnya, saya adalah potret sarjana yang tercerabut dari akar realitas sosial. Semoga tidak banyak potret sarjana seperti saya.

3 COMMENTS

  1. Bener banget sih, karena memang pendidikan itu nomor 1. Sampai manapun, selagi bisa dikejar dan ditempuh, ya harus terus dijalani.

  2. Terima kasih, artikel mbak Dewi mewakili apa yang saya rasakan dan pikirkan. Sebagai perempuan desa yang sedang menempuh pendidikan di kota, persoalan yang dihadapi tentu terkait pendidikan dan status; karena sibuk mengejar pendidikan lalu dibilang mengenyampingkan urusan pernikahan, berpendidikan tinggi dipertanyakan mau jadi apa, perempuan ujung-ujungnya ya menikah (jadi seorang istri), masyarakat desa saya juga masih punya anggapan demikian. Kadang saya tidak ambil peduli, orang tua saya juga tidak mempermasalahkan pendidikan dan kehidupan personal saya, mau berpendidikan setinggi apa, setelah lulus mau jadi apa, atau kapan mau menikah; tapi kembali lagi, pandangan kolot masyarakat kita sendiri yang seakan menjadi desakan dan menyempitkan ruang kita sebagai perempuan. Di situ, seperti jadi dilema tersendiri, padahal pilihan dari semua itu kita yang bebas menentukan, tapi kita tidak bisa menutup telinga dengan anggapan masyarakat.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.