Bagaimana Semestinya Memaknai Pernikahan?

Bagaimana Semestinya Memaknai Pernikahan?

Ilustrasi (Wendy Corniquet via Pixabay)

Mungkin bulan Syawal adalah bulannya para pemilik usaha wedding organizer. Terbukti, jadwal menghadiri undangan pernikahan hampir sama rutin dengan jadwal nobar piala dunia.

Menghadiri acara kondangan begini sebenarnya bukan sekadar basa-basi. Beberapa orang menganggapnya sebagai ajang mencari referensi konsep dekorasi, gaun, dan riasan pengantin hingga menu katering.

Sebagian lagi memaknainya sebagai ajang pamer pasangan dan sisanya sebagai forum reunian semata, tentu, bagi mereka yang jomblo.

Dari acara-acara resepsi nikahan yang pernah saya hadiri, hal yang sangat norak adalah penyebutan gelar. Apa gunanya latar belakang studi kesarjanaan disebutkan?

Lha, ini mau presentasi call for paper atau mau akad? Mau seminar atau mau resepsi nikahan? Ya kali mau FGD-an sembari ngemil sop buah?

Lalu, yang paling membingungkan adalah sesi kajian di acara-acara resepsi pernikahan yang mengusung tema syar’i. Kebanyakan dari yang saya hadiri, tema pengajian di acara tersebut tak pernah beranjak dari materi soal karakter keluarga sakinah dan cara menghindari perceraian.

Komposisi materi dan ayat yang disampaikan jelas merujuk pada An-Nisa ayat 34, …arrijalu qowwamuna ‘alannisaa biasanya diulang-ulang dalam maknanya secara literal, bahwa kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

Setelah menegaskan risalah tersebut berulang-ulang dengan beragam ilustrasi, topik pun bergeser mengenai tanggungjawab lelaki dan perempuan, hak laki-laki, tapi luput akan hak-hak perempuan.

Jika mempelai yang menikah adalah usia milenial, si penceramah tak lupa menyelipkan materi-materi berupa halal-haram hubungan dua orang, konsep pacaran, hingga perzinahan (dalam konteks hetero). Pengisinya pun selalu laki-laki yang you know-lah sudah pasti bias.

Untuk yang terakhir, mungkin saya akan bersepakat mengenai ide mengglorifikasi pernikahan dan mengkontraskannya dengan konsep pacaran. Asalkan, konsep pernikahan dimaknai secara benar dan memiliki perangkat hukum yang adil.

Bayangkan, kalau pacaran secara konseptual mengadopsi relasi suami-isteri berlandaskan pada ide-ide abstrak yang disebut cinta. Maka, pacaran tak memiliki jaminan apapun selain mengandalkan komitmen cinta yang abstrak.

Terus, kalau kamu dikoploki, diminta kirim pap tt, diselingkuhi, kamu mau mempersengketakannya ke siapa? Mengadukannya bisa-bisa malah dituduh zina, mentok sampai di situ tanpa dihargai hak-hak kamu sebagai individu manusia.

Konon, pernikahan adalah hubungan dua orang yang berlandaskan hukum negara dan agama. Karena itu, ia memiliki perangkat untuk menjamin hak-hak kita sebagai individu manusia.

Kalau pacaran, dipertanyakan apa manfaatnya? Mampukah memberi jaminan keamanan? Perlindungan? Atau, justru penuh ancaman?

Pernikahan justru dapat memberi tawaran optimis dalam mengelola hasrat batiniah dan jasmaniah individu. Menikah adalah cara dewasa menyikapi hasrat dengan mengelolanya secara produktif dan penuh faedah, untuk individu dan masyarakat.

Sebagaimana di dalamnya terkandung konsep peran kolektif merawat generasi melalui tanggungjawab pengasuhan anak-anak oleh perantara orang tua. Sementara anak-anak tersebut dimiliki masyarakat dengan kontribusinya kelak saat dewasa, bukan dimiliki oleh keluarganya.

Apakah negara harus secara sentralistik merawat setiap anak hasil dari persenggamaan? Mampukah negara memenuhi kebutuhan afeksi anak-anak tersebut? Tentu tidak.

Dalam konteks ini, pernikahan jadi relevan dengan ide menjamin tumbuh kembang anak melalui peran kolektif yang dikelola melalui metode “setiap anak diasuh oleh pasangan yang mana”.

Sementara tugas negara memastikan kesejahteraan hidup yang disebut keluarga, mengantisipasi adanya dominasi oleh satu pihak melalui mekanisme-mekanisme kenegaraannya, UU perkawinan, program kesejahteraan, dan sistem pendidikan.

Jadi, kalau ada yang nyeleweng dalam berumah tangga, bukan ide pernikahannya yang salah, melainkan praktik individunya yang itupun didorong-dibentuk-dihasilkan oleh norma sosial dan praktik hukum negara bercorak patriarkis.

Kalau ada yang bilang pernikahan sebagai sumber ketertindasan perempuan, bisa jadi ini akibat taklid buta terhadap ortodoksi pemaknaan publik vs privat, jika bukan karena pandangan yang terlalu liberal.

Seandainya publik dan privat diasumsikan harus memiliki penghargaan dengan nilai yang sama, jelas tak perlu sentimen terhadap ide pernikahan. Sebab, perjuangannya adalah pemberian nilai setara pada ranah publik dan privat secara prinsip dan praktik.

Dengan begitu, istri tak harus melepas peran pengasuhan demi dianggap merdeka, suami tak merasa memiliki otoritas lebih hanya lantaran mengemban beban menafkahi keluarga. Atau sebaliknya, jika peran tersebut ditukar.

Sedangkan sisi problematik penganut narasi liberal adalah perjuangan HAM yang cenderung dipandang kian individual. Biasanya cenderung menggugat pernikahan, lantaran lembaga sosial dan agama mengkonstruknya patriarkis.

Diskursus lain oleh kalangan ini, misalnya, kalau ML ya harus bebas, tak perlu pakai lembaga pernikahan. Saking kelewat fokus pada perjuangan kebebasan individu, jadinya cenderung kurang bisa melihat potensi progresif, seperti agenda distribusi sosial pada konsep pernikahan.

Padahal, apa jadinya jika hasrat jasmaniah tak terwadahi? Konsep cinta tak lebih dari sekadar cumbuan dan kesenangan. Tak ada jaminan, apalagi masa depan. Tak memiliki fungsi sosial.

Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan sehingga bisa cipokan. Maka, meresmikannya lewat pernikahan adalah menjaga keberlangsungannya secara rasional dengan jaminan-jaminan hukum. Bagaimanapun, manusia tak berwatak malaikat, bukan?

Seandainya pernikahan dimaknai demikian, maka menikah itu hanya untuk orang-orang dewasa yang punya komitmen jelas. Milenial bermental abege yang cuma pengen kangen-kangenan, kasmaran-kasmaranan, lalu pegang-pegangan, cocoknya ya pacaran ala serial Dilan.

Tapi, begitukah cara masyarakat memaknai konsep pernikahan?

Meski demikian, jika pernikahan sebagai tipe hubungan percintaan yang legal sekalipun tak berkutik menghadapi bias konsensus dari kultur patriarki, pernikahan bisa jadi lebih mengerikan dari tipe hubungan pacaran.

Sebab, segala praktik penindasan justru dibenarkan, bahkan dijunjung oleh tafsir agama yang tekstual dan hukum yang bias.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.