Anti Apatis-apatis Club, tapi Nggak Masuk Partai

Anti Apatis-apatis Club, tapi Nggak Masuk Partai

Ilustrasi (MstfKckVG via Pixabay)

Teruntuk kawan-kawan muda, sobat missqueen, buruh digital, pekerja kerah putih, pejuang NIP di seluruh Indonesia. Tahun 2018 segera habis. Artinya, kita semakin dekat menghadapi puncak tahun politik di negeri ini.

Tulisan ini ditujukan untuk kamu yang anti apatis-apatis club terhadap pemilu 2019. Atau, paling tidak, untuk anak muda yang masih peduli dengan kondisi negeri ini. Aihh…

Berangkat dari rasa yang sama, tentang rasa gerah dengan pertikaian antar pendukung capres, jengah dengan caleg mantan napi korupsi yang masih bisa melenggang ke pemilihan, lalu merasa terpanggil untuk terjun berkontribusi, maka ada baiknya kamu bersedia untuk membaca tulisan ini.

Saya pun merasakan kegerahan dan kejengahan yang serupa. Sayangnya, saya tidak punya modal otak dan kapasitas visual seperti Cania Citta Irlanie. Tidak punya keberanian dan kapital simbolik layaknya Tsamara Amany. Bukan pula cucu dari tokoh hebat seperti Gustika Hatta. Pun, tidak seproduktif Kokok Dirgantoro dalam menyatakan gagasannya di dunia virtual.

Saya dan mungkin kamu sering merasa keder dengan kader-kader milenial yang sungguh berani turun ke lapangan untuk berkontribusi dalam semarak tahun politik ini. Ya sudah nggak apa-apa.

Menjadi medioker bagi diri sendiri memang lebih menyakitkan daripada terang-terangan menjadi “virus” sebagai buzzer. Meskipun mencederai pemikiran pembaca, apa yang mereka sebarluaskan paling tidak bisa jadi duit.

Nah, kalau yang nggak pintar-pintar, tapi juga nggak bodoh amat, nggak miskin juga nggak kaya meskipun kebanyakan gaya, pasti rasanya lebih kompleks. Maksud hati ingin terlibat, tapi tak ada daya untuk berbuat.

Baca juga: Eksperimen Sederhana tentang Politik di Kalangan Milenial, Apa Reaksi Mereka?

Jadi, kalau kamu merasa satu barisan, maka saya ingin menawarkan sebuah saran yang lebih realistis. Kalau-kalau nih, kamu mau berpolitik tapi nggak mau masuk partai atau tidak ada partai yang meminang, juga nggak punya modal untuk kampanye apalagi bikin timses, maka jangan bersedih hati.

Sesungguhnya, wahai sodara-sodari, pemimpin muda yang aktif, produktif, dan inovatif itu tak hanya dibutuhkan di level pemerintahan pusat, provinsi, kota, atau kabupaten saja.

Pulanglah ke rumah dan lihatlah betapa banyak ketua RT dan RW yang sekian periode tak tergantikan, karena hampir semuanya enggan untuk menggantikan. Para pemudanya juga sibuk merantau untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup.

Yah, siapa juga yang mau mengurusi penduduk hanya dengan gaji Rp 1 juta selama setahun? Ah, masih mending sekarang Rp 1 juta, dulu setahun cuma Rp 200-300 ribu.

Kondisi ini juga diperparah oleh sifat sosiologis perkotaan yang hanya membutuhkan ketua RT/ RW saat keperluan administratif saja. Kamu pasti sudah tidak lagi merasakan dimana ketika ada tamu menginap harus melapor ke ketua RT/RW setempat kan?

Ini bukan soal menjadi polisi moralitas. Terserah ngana mau bawa siapa ke rumah untuk menginap. Tetapi lebih dari itu, kebiasaan melapor tamu yang menginap semacam ini sebenarnya juga bisa mereduksi penyebaran gerakan-gerakan bawah tanah terorisme atau radikalisme.

Baca juga: Andai Amien Rais Bukan Seorang Politikus

Berpolitik dari bawah sebenarnya adalah cara yang jauh lebih efektif daripada ngotot ingin duduk di singgasana yang diantarkan oleh elektoral. Merasa “dekat” dengan masyarakat hanya ketika musim kampanye.

Memang, ada keraguan atas ide ini ketika dipraktikkan di perkotaan. Tapi di daerah sub-urban, dimana guyub rukun dan gotong royong masih sangat dijaga, masyarakat sebenarnya juga butuh sosok-sosok priyayi muda yang bersedia menjadi tokoh baru untuk membawa perubahan.

Coba sekarang bayangkan, dengan kamu menjabat di jajaran RT/RW, kamu bisa mengajak warga setempat melakukan program-program sederhana penuh makna. Contohnya, tentang penanggulangan sampah plastik dan pengolahan limbah rumah tangga agar tidak menjadi pencemaran.

Kalau medioker kayak saya kan bisanya bikin viral video kura-kura yang hidungnya kemasukan sedotan, terus akhirnya termakan buaian industri baru yang namanya reusable straws. Ya, itu nggak sepenuhnya salah juga sih, meskipun sebenarnya ambivalen dan sifatnya sangat individual.

Nah, bayangkan kalau dengan pengetahuan kamu soal zero waste ini diaplikasikan secara struktural. Dengan statusmu sebagai ketua RT/ RW, kamu lebih punya kuasa untuk mengadakan kegiatan rutin nan ringan bersama warga.

FYI nih, warga sub-urban itu sungguh menaruh hormat lho kalau sama perangkat desanya. Apalagi, kalau kamu lulusan sarjana dari universitas ternama. Makanya, aspek sosiologis semacam ini sebenarnya berpotensi besar untuk membentuk perubahan yang lebih baik dari tingkat paling dasar di masyarakat.

Artikel populer: Film Bohemian Rhapsody Mengganjal di Hati, Sebuah Kritik

Meskipun ide semacam ini tetap memiliki kendala dan tantangan tersendiri, tapi kalau kamu ikut program KKN dengan sepenuh hati dan bacaannya para tokoh sosialis sejati, kegiatan semacam ini pasti jauh lebih menggoda dan menarik hati.

Imam Al Ghazali bahkan dulu juga melakukan perbaikan nggak lewat kursi jabatan di pemerintahan pusat kok. Beliau justru membuka madrasah sederhana di desa, mendidik, dan membangun peradaban dari sana.

Kalau kamu juga nonton film Sultan Agung, pasti bisa melihat teladan dari Ki Jejer yang diturunkan pada Mas Rangsang. Bahwasanya melakukan perbaikan jauh lebih efektif dari jalur bawah, turun “untuk” masyarakat. Bukan “ke” masyarakat.

Yah, minimal kalau kamu nggak mau menjabat jadi ketua RT/RW, paling nggak berkontribusilah untuk warga sekitarmu dulu, gitu. Daripada bisanya cuma banyak ribut dan bikin kondisi semakin semrawut?

Atau, sekadar berdecak kagum semi iri kepada anak muda yang punya privilese seperti yang disebutkan tadi? Tentunya cuma sambil scrolling linimasa ngabisin kuota terus, ye kan?

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.