Amnesti Baiq Nuril, Alhamdulillah. Perlindungan Perempuan, kok Suram ya?

Amnesti Baiq Nuril, Alhamdulillah. Perlindungan Perempuan, kok Suram ya?

Ilustrasi (Photo by Alex Iby on Unsplash)

Suatu malam, kawan saya, Anindya Joediono yang juga sekretaris Paguyuban Korban UU ITE mengatakan bahwa penggalangan dana untuk Baiq Nuril melalui salah satu platform donasi, telah ditutup. Dana yang terkumpul sebanyak Rp 421,7 juta atau 80% dari target yang sebesar Rp 525 juta. Dana tersebut berasal dari 4.147 donatur.

Penutupan penggalangan dana ini setelah Presiden Jokowi memberikan amnesti untuk Baiq Nuril. Akhirnya, ibu tiga anak yang dijerat kasus pelanggaran UU ITE itu bebas. Ia mengaku sudah tidak sabar lagi untuk kembali mengantar anaknya ke sekolah.

Baiq Nuril berharap tak ada lagi orang yang menjadi korban pelecehan seksual dan dipidana. Baiq Nuril adalah penerima amnesti pertama dari presiden untuk korban pelecehan seksual.

Amnesti itu sendiri merupakan pernyataan untuk meniadakan hukuman pidana pada individu. Di Indonesia, amnesti menjadi hak yudikatif presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Baca juga: Kau Terpelajar, Cobalah Pahami Bagaimana Jadi Penyintas Kekerasan Seksual

Kita patut bersyukur karena Baiq Nuril akhirnya bebas. Namun, jangan berpuas diri dulu, mengingat rentetan peristiwa sebelumnya yang cenderung tidak adil bagi seorang perempuan korban pelecehan seksual.

Sebelum amnesti, MA memutus Baiq Nuril bersalah. Ia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan MA berbanding terbalik dengan Pengadilan Negeri Mataram yang sebelumnya memutus bebas Baiq Nuril.

Sementara itu, Baiq Nuril sebetulnya tidak sendiri. Ada sekitar 3.000 laporan kekerasan seksual yang diterima Komnas Perempuan. Dari jumlah tersebut, hampir seluruh korban disalahkan oleh lingkungannya. Terutama, pada kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pacaran. Itu tentu ironis.

Sebab, di sisi lain, sebagian dari kita masih melanggengkan ‘budaya memerkosa’ atau rape culture. Dalam Oxford Dictionaries, rape culture adalah istilah untuk menggambarkan suatu masyarakat ataupun lingkungan yang terkesan menyepelekan pelecehan seksual. Bahkan, masyarakat memiliki tendensi untuk menyalahkan korban atau victim blaming.

Baca juga: Cek Lagi soal ‘Rape Culture’, Jangan Sampai Kamu Jadi Antek-anteknya

Situasi itu jelas semakin memojokkan posisi perempuan sebagai pihak yang paling banyak menjadi korban kekerasan seksual. Ketika melawan pun, malah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Beginilah susahnya menjadi perempuan di Indonesia.

Amnesti yang diberikan Presiden Jokowi memang ampuh menolong Baiq Nuril dari hukuman penjara. Namun, secara substansi, itu semakin mempertontonkan bahwa hukum di negeri ini cenderung kurang berpihak pada korban kekerasan seksual, terutama perempuan.

Seperti yang tertulis dalam surat Presiden Jokowi kepada DPR tentang permintaan pertimbangan atas rencana amnesti untuk Baiq Nuril: “Mengingat sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh.”

Saking tidak ada lagi yang mampu menolong Baiq Nuril, presiden pun harus turun tangan. Baru kali ini amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan. Biasanya, amnesti diberikan dalam kasus politik. Semisal, amnesti dan abolisi yang diberikan kepada para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Baca juga: #MeToo, karena Kita Harus Berhenti Terbiasa pada Penjahat Kelamin

Nah, pertanyaannya, apakah hukum kita begitu jauh dari rasa kemanusiaan? Apakah rasa kemanusiaan itu tidak hadir pada penegak hukum? Apakah begitu sulitnya perempuan korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan?

Sekali lagi, amnesti memang ampuh membebaskan seseorang dari jeruji besi, namun tak akan cukup melindungi para perempuan di negeri ini dari aksi penjahat kelamin.

Ada banyak perempuan bernasib sama dengan Baiq Nuril. Misalnya kawan saya tadi, Anindya Joediono. Ia juga dikriminalisasi karena mengunggah di media sosial tentang kronologi pelecehan seksual terhadap dirinya. Ia juga dituduh mencemarkan nama baik, dianggap melanggar UU ITE.

Apakah kelak, semisal Anin kalah di pengadilan, presiden juga akan memberikan amnesti? Apakah presiden akan terus menerus memberikan amnesti kepada perempuan lain yang bernasib sama?

Kan, seharusnya nggak gitu.

Artikel populer: Panca Azimat Penangkal Pelecehan di Jalan

Seandainya kita punya regulasi yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual, serta penegak hukum yang memiliki perspektif kemanusiaan dan keadilan gender, tak akan ada lagi amnesti dari presiden setelah kasus Baiq Nuril.

Tapi, sayangnya, kita belum memiliki itu semua. Terbukti, dari lambatnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Masyarakat dan penegak hukum masih suka menangani masalah preferensi seksual dan privasi individu. Namun, selalu berdalih tak memiliki perangkat hukum yang memadai ketika berhadapan dengan kasus kekerasan seksual.

Jika demikian, bakal selalu ada Baiq Nuril-Baiq Nuril lain ke depannya. Apa iya, bakal diikuti dengan amnesti-amnesti lainnya? Selama belum ada UU Penghapusan Kekerasan Seksual, perempuan sebagai korban kerap dipersalahkan. Dan, amnesti hanyalah jalan pintas. Tidak bersifat strategis.

Mau sampai kapan? Kok suram ya.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.