Agar Penjahat Kelamin Tak Lagi Berani Main-main

Agar Penjahat Kelamin Tak Lagi Berani Main-main

Ilustrasi (SerenaWong via Pixabay)

Sewaktu masih hidup, ayah pernah mendakwa kasus pemerkosaan. Saya ingat betul mencuri dengar kemarahan dan keluhan beliau saat hakim memutuskan pelaku bebas. Seorang remaja perempuan diperkosa oleh empat laki-laki. Ayah menuntut hukuman maksimal 15 tahun penjara. Namun, secara ‘ajaib’, para pemerkosa itu lepas dari jerat hukum. Dia marah, kecewa, merasa dikelabui, dan frustrasi.

Kegagalan melindungi korban, menurutnya, adalah kegagalan melindungi perempuan di mana pun, termasuk kegagalan melindungi ketiga anak perempuannya.

Bukan rahasia kalau hukum kita tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Bukan rahasia pula kalau oknum penegak hukum tak ramah terhadap korban. Pada 2017, Kapolri pernah mengatakan bahwa korban pemerkosaan harus ditanya ‘nyaman atau tidak’ saat diperkosa. Pernyataan itu sempat memicu kontroversi, namun akhirnya diklarifikasi oleh Kapolri.

Lalu, bagaimana dengan proses persidangan? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hakim, jaksa, dan pengacara sudah sensitif terhadap korban? Apakah panitera mencatatkan persidangan dengan menggunakan pilihan kata yang tidak menyudutkan? Saya tidak tahu.

Satu yang saya tahu bahwa hukum, birokrasi, dan masyarakat kita cenderung tidak ramah korban. Sebab itu, bisa jadi ada lebih banyak penjahat kelamin yang berhasil mengangkangi tanggung jawab.

Baca juga: Kau Terpelajar, Cobalah Pahami Bagaimana Jadi Penyintas Kekerasan Seksual

Belakangan, kasus kekerasan seksual yang dialami Agni (bukan nama sebenarnya) diselesaikan melalui jalur non-litigasi atau secara internal UGM – kalau tak ingin disebut ‘damai’. HS telah menyatakan menyesal dan mengaku tindakannya adalah sebuah kesalahan. Tak lama lagi, ia bakal diwisuda.

Dua contoh di atas jelas menunjukkan pentingnya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) agar korban menjadi berdaya. Pengesahan RUU PKS menjadi UU PKS untuk menjamin bahwa tak ada lagi penjahat kelamin yang mangkir dari konsekuensi.

UU PKS nantinya akan mengatur hal-hal terkait pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pembudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Selama ini, hal tersebut belum diatur secara jelas. Kalaupun ada peraturan terkait pemerkosaan, sangatlah terbatas dan merugikan korban.

Secara umum di Indonesia, kita hanya sering mendengar kata pelecehan dan pemerkosaan. Itu pun dengan definisi pemerkosaan yang terbatas pada penis masuk ke vagina. Apalagi pembuktiannya sering kali harus disertai dengan bukti visum adanya kekerasan. Padahal, bagaimana caranya memvisum kekerasan psikologis?

Baca juga: Bilang Suka Sama Suka, Nyatanya Memperkosa

Sebab itu, setiap ada yang menyudutkan kasus Agni yang berputar-putar saja di antara laki-laki di rektorat, saya berasumsi hukum yang ada tidak akan pernah bisa membela Agni dengan adil. Sebab, memasukkan jari ke vagina tidaklah terhitung pemerkosaan. Apalagi, Kapolda DIY minta agar kasus tersebut jangan lagi dibesar-besarkan. Karena itu, pengesahan RUU PKS menjadi sangat penting.

Atau, jangan-jangan, ini semacam ‘kearifan lokal’ kita yang ingin ikut campur dan menghujat mereka yang berhubungan seks dengan konsen, tapi menganggap kekerasan seksual sebagai urusan domestik. Atau, kebanyakan dari kita sudah terlanjur menjadi bagian dari kekerasan seksual, sehingga ketakutan kalau RUU tersebut disahkan?

Semoga saja penolakan ini sebatas pada kekhawatiran karena tidak tahu apa itu kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan pemerkosaan (sexual abuse, assault, and rape). Kalau memang tidak tahu, tiga profesor perempuan di bidang psikologi dan kesehatan masyarakat, yaitu Cook, Cortina, dan Koss pernah mengungkapkan hal-hal yang termasuk dalam ketiganya.

Ada banyak hal yang termasuk dalam sexual abuse, misalnya menyentuh korban secara seksual, memaksa korban menyentuh pelaku, atau memaksa korban menunjukkan anggota tubuhnya.

Baca juga: Panca Azimat Penangkal Pelecehan di Jalan

Sementara sexual assault adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, namun tidak terbatas pada mencium, mencolek, menyentuh, menggesek, dan meremas.

Sedangkan sexual violence, yang oleh sebagian orang dimasukkan dalam assault, adalah termasuk janji palsu, tekanan, janji yang menyesatkan, komentar kasar, atau bahkan mengirimkan gambar eksplisit tanpa konsen kepada penerima. Sebab itu, menjanjikan pernikahan supaya pacar mau berhubungan seks adalah sexual violence.

Adapun sexual harassment memiliki definisi yang lebih lebar lagi dari assault. Segala tindakan sexual assault adalah harassment, ditambah dengan tekanan melalui kekuasaan. Misalnya, bos yang memaksa sekretarisnya untuk berhubungan seksual dengan ancaman pemecatan.

Nah, hal-hal tersebut diatur dalam Pasal 12, 13, 14, dan 16 dalam RUU PKS. Selain itu, RUU menegaskan bahwa korban berhak atas penanganan, pemulihan, dan perlindungan. Selama ini, jangankan dilindungi dan dibantu pemulihannya, yang ada korban malah kembali dikorbankan dalam proses pemeriksaan dan pemberitaan.

Selain itu, perihal pemerkosaan juga diatur lebih dalam. Sebagaimana pernah saya bahas sebelumnya, pemerkosaan didefinisikan sebagai segala macam pemaksaan penetrasi menggunaan anggota tubuh apapun atau benda apapun tanpa adanya konsen.

Artikel populer: Surat untuk Caleg Perempuan, Jangan Berhenti di Kamu!

Hal itu termasuk apabila korban sedang mabuk, tidak sadarkan diri, tertidur, tidak memiliki kemampuan fisik maupun mental untuk melawan, atau dalam tekanan fisik maupun psikologis. Ini belum diatur dalam hukum di Indonesia. Sebab itu, ketika Rara diperkosa dalam pengaruh obat bius, pelaku bisa melenggang begitu saja.

Konsen adalah kuncinya, baik di dalam maupun di luar pernikahan. Hukum yang berlaku saat ini hanya mengatur pemerkosaan di luar pernikahan. Itu pun sering kali setengah hati menangani kalau korban sudah pernah berhubungan seksual. Nilai perempuan jadi terbatas pada selaput dara saja.

Saya paham, banyak laki-laki yang kemudian jadi takut ingin menjalin relasi untuk berhubungan seksual. Padahal, gampang saja, tanya pasangan apakah ia mau atau tidak? Kalau dia sudah bilang tidak, ya jangan dipaksa. Belajarlah menerima tidak sebagai jawaban. Hal ini juga berlaku bagi perempuan.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.