Ilustrasi pandemi (Photo by Engin Akyurt from Pexels)

Banyak orang menilai new normal adalah kebijakan yang zalim, alih-alih lazim. Konon, kebijakan itu hanya mementingkan aspek pertumbuhan ekonomi negara dan mengabaikan aspek keselamatan warganya. Pokoknya, new normal itu tidak normal diterapkan di tengah kasus pasien terjangkit Covid-19 belum menunjukkan penurunan.

Itu yang beredar di kolom opini berbagai media, ditulis oleh kalangan terdidik, yang semiskin-miskinnya masih mampu berlangganan koran digital atau layanan media streaming digital.

Belum pernah dengar ada tukang becak atau pedagang jamu pinggir jalan berpendapat hal yang sama. Buruh gendong di Pasar Klewer, pengemudi ojol, bakul gorengan, bakul soto, buruh bangunan, penjual angkringan, yang pernah saya temui justru lega dengan kebijakan new normal. Lho, kok bisa?

Kelas menengah minggir dulu, rakyat miskin mau lewat. Keselamatan warga memang sangat penting, tak hanya dari ancaman wabah, tapi juga masalah krusial lainnya. Coba tengok statistik kemiskinan di negara kita. Tapi, jangan mudah percaya dengan angka Badan Pusat Statistik, sebab konsep kemiskinannya sama meragukannya dengan janji manis mantan pacar.

Baca juga: Drama New Normal Pejuang PJKA alias Pulang Jumat Kembali Ahad

Misalnya, pada publikasi tahun 2019, garis kemiskinan bulan Maret 2019 berada di level Rp 425.250 dengan jumlah penduduknya sebanyak 25,14 juta dari total populasi 260 jutaan. Yakin nih jumlah orang miskin se-Indonesia hanya 9,41%?

Benar tidak ya konsepsi kemiskinan menurut BPS tersebut? Apakah validitasnya mumpuni kalau surveinya pakai metode sampling? Kalau memang iya, kenapa penerima bantuan sosial bisa tidak merata dan sering salah sasaran?

Data kemiskinan ini kan penting. Kalau statistik kemiskinan sebagai pertimbangan kebijakan ternyata datanya nge-prank, kebijakannya juga ikut nge-prank. Ibaratnya, selamat Anda mendapatkan bantuan tunai… tapi bohong uwuwuwuw.

Di dusun tempat saya bermukim sekarang, kemiskinan bisa disaksikan dari jarak dekat dan nyata, bukan berupa angka-angka semu. Kemiskinan di sini juga dianggap sebuah kelaziman. Saking lazimnya, kalau ada orang yang hidupnya makmur sentosa justru dianggap tidak lazim. Pasti dikira ngopeni tuyul atau pesugihan.

Baca juga: Kita pun Menanggung Dosa Sosial, lantas Kapan Ditebus?

Mata pencaharian di sini cukup beragam, mulai dari petani yang punya lahan, petani yang sewa lahan, tukang parkir, penjual nasi bungkus, pekerja swasta, kasir swalayan, tukang pijat, hingga buruh industri manufaktur. Seberagamnya jenis profesi itu, hanya satu istilah yang mewakili populasi terbanyak, yakni orang susah.

Kecuali PNS, pengurus partai, dan pengusaha mapan, warga di kampung resah dalam urusan nafkah selama masa pandemi. Statistik pengangguran di sini pun meningkat. Sama halnya dengan skema hasil perhitungan para pakar.

Anak muda yang kerja di pabrik garmen cerita kalau pabriknya memberhentikan karyawan dalam jumlah besar. Ia pun sedih, bukan karena teman-temannya kena pemberhentian kerja, sedangkan dirinya tidak, tapi karena pandemi membuatnya tak bisa memperoleh uang lembur.

Jumlah orang depresi juga naik. Tetangga lintas RT menderita gangguan jiwa bukan karena kelamaan #DiRumahAja, melainkan karena kehilangan pekerjaan sebagai buruh masak di kantin sekolah. Jika semula penderita depresi hanya beberapa saja, kini jumlahnya cukup untuk membentuk regu tiga sekawan.

Baca juga: Para Pelamar Kerja di Kezaliman Baru, eh Kelaziman Baru

Bapak di rumah juga sering kali menyodori cerita kemiskinan yang dialami warga dusun. Riwayat beliau sebagai anak dari keluarga termiskin se-kampung, membuatnya gemar mencatat jumlah orang susah di kampung, lalu menceritakannya dengan nada menyindir, “Kamu disekolahin tinggi-tinggi, bisa bantu apa, hayooo?

Ya cuma bisa sambat di media sosial…

Berjarak sedekat itu dengan kemiskinan, membuat saya memahami bahwa new normal bukan hanya secercah harapan untuk para spekulan, investor, ritel, maskapai, dan semua sektor riil dalam perekonomian. Sebab, dalam sektor riil tersebut, ada orang-orang yang berharap memperoleh tetesan dan remah-remah makan siang si pemilik modal. Ada orang dengan kelas sosial dan standar hidup mapan, ada pula yang benar-benar hanya mampu menjilat tetesan ludah si mapan.

Ketika perusahaan bangkrut karena konsumsi kelas menengah semakin lesu, kelas pekerja yang dianugerahi kritisisme dan jiwa aktivisme berlebih akan mengkritik. Ketika new normal diterapkan demi mendongkrak stabilitas ekonomi, kelas menengah yang sama pun lagi-lagi masygul.

Artikel populer: Yang Luput dalam Ekonomi, Dampaknya ke Para Istri

Sementara, orang-orang di lapis paling bawah hanya memantau perseteruan lewat layar buram televisi analog. Diam-diam, mereka lah pihak yang sedari awal terpaksa ‘berdamai’ dengan virus corona. Satu-satunya musuh mereka selama pandemi hanya Satpol PP yang menutup lapak secara paksa.

Pembaca yang budiman, semoga paham bagaimana corak sistem ekonomi dunia dan pengaruhnya terhadap perekonomian negara-negara, termasuk Indonesia. Realistis saja, di dunia dengan sistem yang begini adanya, gimana cara menjamin seluruh lapisan masyarakat bisa makan? Karena normal atau tidak normal, banyak orang yang tetap lapar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini