Ada Satu Hal dari Mahasiswa yang Tak Bisa Dibantah Wakil Rakyat

Ada Satu Hal dari Mahasiswa yang Tak Bisa Dibantah Wakil Rakyat

Ilustrasi (Image by hafteh7 from Pixabay)

Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memunculkan polemik. Tapi bukan soal substansi yang menjadi bagian dari tuntutan dalam gelombang demonstrasi besar-besaran. Bukan pula soal waktu pembahasan UU yang bisa-bisanya jauh lebih singkat dari PDKT.

Sebuah dialog antara Zainal Arifin Mochtar dan Masinton Pasaribu di Indonesia Lawyers Club (ILC) mengangkat lagi sebuah fakta yang kemudian juga dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, kepada wartawan pada 3 Oktober 2019.

Menurut Mensesneg, terdapat salah ketik pada sejumlah bagian dari UU hasil revisi tersebut. Dari percakapan di ILC yang kemudian diperdalam oleh sejumlah media, salah satu kesalahan itu tampak pada Pasal 29 huruf e yang berbunyi:

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

e. berusia paling rendah 50 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

Untuk sebuah naskah sekrusial revisi UU KPK, masih terdapat pernyataan “50 (empat puluh)”! Sudah dikirim pula oleh DPR ke Sekretariat Negara. DPR kita periode lalu memang keren betul kerjanya, sudah terlihat dari sidang pertama yang diwarnai dengan hilangnya palu Ceu Popong.

Baca juga: Revisi UU KPK Tabrak Aturan, Bisa Digugat ke MK

Ihwal salah ketik itu sejatinya sudah jadi pembahasan sejak hari-hari pertama revisi UU KPK disahkan. Itu berarti sebelum gelombang demonstrasi yang bikin banyak pekerja kelas menengah di Sudirman tapi tinggal di Serpong hingga Parung kesulitan pulang ke rumah gara-gara Stasiun Palmerah ditutup. Masalah itu kembali terangkat, setelah Mensesneg membenarkan adanya typo dalam dokumen yang sangat penting tersebut.

Persoalannya kemudian adalah, sesuatu yang disebut sebagai sekadar kesalahan redaksi dan teknis belaka itu bisa berdampak pada salah satu pimpinan KPK terpilih, Nurul Ghufron, yang diketahui usianya sudah lewat dari 40, tapi belum sampai 50. Jadi, beliau ini masuk kategori yang angka “50” atau tulisan “empat puluh”? Statusnya itu ibarat sudah kangen tapi belum sayang.

Pembahasannya sampai pada kemungkinan Nurul Ghufron tidak dapat dilantik karena Pasal 29 ini, mengingat dalam revisi UU KPK tidak disebutkan adanya pasal peralihan dan pasal umum yang menyebutkan bahwa UU berlaku sejak diundangkan.

Padahal, dalam menyusun kebijakan publik dikenal lima tahapan, yakni pendefinisian sasaran, pengumpulan informasi, pembuatan pilihan kebijakan, pembuatan kebijakan yang mempertimbangkan risiko dan konsekuensi, serta diakhiri dengan implementasi dan evaluasi.

Baca juga: Ternyata, Ada Duka yang Lebih Dalam dari Patah Hati, yakni Patahnya Demokrasi

Lalu, dikenal pula istilah Regulatory Impact Assessment (RIA) yang merupakan pendekatan penyusunan regulasi dengan mengakomodasi semua kebutuhan, termasuk pembahasan mendalam perihal dasar hukum, komunikasi dengan pihak-pihak yang akan terdampak, hingga pada identifikasi tentang muatan suatu calon regulasi pada regulasi-regulasi lainnya.

Sederhananya, proses pengambilan keputusan untuk sebuah kebijakan publik tidak mudah. Tak sesimpel inisiatif revisi UU KPK pada 5 September 2019, lalu secepat kilat disahkan dalam rapat paripurna pada 17 September 2019. Segala prahara pasca pengesahan revisi UU tersebut telah membuktikan itu semua.

Sebenarnya nggak usah jauh-jauh ngomong kebijakan publik, deh. Anak kampus manapun dengan segambreng tugas yang berwujud tulisan pasti sangat paham bahwa tugas yang dikerjakan terburu-buru, hasilnya pasti tidak akan maksimal.

Padahal, tugas itu sudah dikasih dosen pada awal semester atau pada rentang periode yang cukup untuk bisa diselesaikan hingga batas waktu. Sayangnya, mahasiswa suka menunda-nunda pekerjaan. Ada yang sibuk rebahan, stalking mantan, hingga sibuk berdebat membahas negara.

Mahasiswa jenis ini biasanya akan sampai pada satu titik, di mana posisinya ada di kelas untuk kuliah Farmakognosi Fitokimia, tetapi tangannya sibuk mengerjakan tugas untuk kuliah Biologi Molekuler. Pada saat yang lain, hadir di kelas untuk kuliah Kimia Medisinal, namun sambil mengerjakan tugas kuliah Farmakognosi Fitokimia. Sekaru-karuan itu kalau hobinya menunda-nunda mengerjakan tugas.

Baca juga: Auto-kepincut dengan Aktivis Mahasiswa? Hey, Tunggu Dulu!

Kalau masih tetap tidak selesai, ya pasti akan dilanjutkan dengan mengambil waktu-waktu penting yang biasanya dipakai untuk pacaran, rebahan, makan, ngemil, hingga tentu saja waktu untuk tidur. Nggak heran kalau ada mahasiswa update story di Instagram masih berkutat dengan tugas pada pukul 2 pagi, sembari nonton Manchester United di Liga Malam Jumat.

Sebagai mantan asisten dosen yang mengoreksi banyak laporan, saya sangat paham bahwa tugas yang dikerjakan mepet tenggat itu hampir bisa dipastikan akan penuh dengan typo, tempel salin melebihi batasan kata terkait plagiarisme yang ditetapkan oleh kampus, format yang acak-acakan, hingga yang utama adalah konten yang sama sekali tak bisa diharapkan. Wujud tugasnya sih ada, tapi nggak ada isinya alias zonk.

Begitulah, pada awal dikasih tugas, mahasiswa sebetulnya punya niat untuk membuat sesuatu yang berkualitas. Semakin mepet tenggat, yang penting tugasnya bisa dikumpul dulu sambil berharap setidaknya bisa memperoleh nilai minimal. Lumayan, daripada nggak ngumpulin.

Maka, ketika banyak orang yang meremehkan mahasiswa dengan tuntutannya untuk membatalkan UU KPK yang baru, saya jadi miris sendiri. Mahasiswa adalah duta kerja buru-buru jelang tenggat. Sementara, apa yang dilakukan oleh DPR periode lalu kurang lebih sama. Sebelum tenggat berakhirnya periode keanggotaan – meski beberapa anggota dilantik lagi – mereka harus menyelesaikan beberapa tugas, dalam hal ini pengesahan RUU. Jadinya, ya terburu-buru begitu.

Artikel populer: Spongebob Itu Pendidikan Politik Paling Asyik, yang Apatis Jadi Ikut Aksi

Mahasiswa sudah sedemikian peduli dengan bertumpuk pengalaman bahwa sesuatu yang dikerjakan secara terburu-buru, pasti bakal ada saja salahnya. Makanya tolong dicek lagi, malah tidak didengar. Dan, UU KPK tetap saja disahkan.

Padahal, kalau saja mahasiswa didengar, pasti para wakil rakyat paham bahwa revisi UU KPK seharusnya bisa lebih menguatkan. Semisal, memperkuat posisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau menambah Dewan Pengawas yang tidak cawe-cawe pada core business lembaga yang diawasi. Bukan malah mengurusi izin penyadapan atau penggeledahan seperti sekarang.

Jadi, wahai birokrat dan wakil rakyat, janganlah mengabaikan suara mahasiswa. Bukan soal mahasiswa itu belum lulus sehingga dianggap tidak kompeten atau mahasiswa belum membaca materi yang mereka usung dalam demonstrasi. Sama sekali bukan.

Untuk segala keterburu-buruan yang diciptakan oleh wakil rakyat belum lama ini, sesungguhnya mahasiswa hendak berpesan bahwa segala yang terburu-buru itu pasti bakal ada saja salahnya.

Sekali lagi, mahasiswa tidak sembarangan soal ini, karena mereka adalah pelaku buru-buru itu sendiri.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.