5 Saran Penting terkait Kasus Pemerkosaan, dari Alumni UGM

5 Saran Penting terkait Kasus Pemerkosaan, dari Alumni UGM

Ilustrasi (sir5life0 via Pixabay)

Sebagai alumni UGM, seluruh perbincangan di media sosial saya belakangan ini dipenuhi oleh kasus pemerkosaan yang dialami Agni (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswi UGM angkatan 2014.

Sebagian besar tentu jengkel pada kacaunya nalar rektorat dalam mengawal kasus ini. Namun, ada pula yang jengkel pada penyintas dan menganggap, “Halah cuma diraba-raba doang.” Bisa jadi rektorat tersesat atau menyesatkan diri dalam pola pikir itu juga.

Padahal, kalau dilihat dari kronologi sebagaimana dilaporkan oleh Balairung UGM, jelas kejadian tersebut adalah pemerkosaan. Definisi legal pemerkosaan adalah penetrasi, tak peduli seringan apapun, terhadap vagina atau anus, dengan menggunakan bagian tubuh atau benda apapun tanpa adanya konsen. Dengan demikian, penggunaan jari masuk dalam kategori pemerkosaan.

Sampai di sini kita seharusnya bersepakat bahwa pelaku memang memperkosa, sebab itu pantas mendapat hukuman. Hukuman seperti apa?

Beberapa tuntutan sepertinya mengejar agar pelaku dikeluarkan dari universitas. Tulisan ini tidak akan membahas hukuman apa yang pantas bagi pelaku. Hukuman bagi pelaku harus dibicarakan serius di kalangan akademis dan nantinya dalam proses hukum positif.

Persoalannya, setelah hampir satu tahun, kita belum melihat langkah konkret UGM dalam menghukum pelaku. Sementara hukum positif kita seringkali bias terhadap kasus-kasus pemerkosaan. Para penegak hukum lebih sering gagap mendefinisi pemerkosaan dan cenderung sulit berempati pada penyintas.

Dalam masyarakat yang kental dengan budaya patriarki, banyak pihak yang memang lebih mudah berempati kepada laki-laki daripada perempuan. Dengan demikian, tak sedikit orang yang malah berempati kepada pelaku, alih-alih penyintas.

Sebab itu, masyarakat juga seringkali gagal untuk berdiri di belakang korban hingga muncul anggapan, “Salah sendiri, ngapain tidur sekamar.”

Baca juga: Kamu juga Bisa Jadi Via Vallen

Anggapan itu tentu dengan mudah dipatahkan oleh pemahaman soal konsen dan otonomi tubuh, bahwa sedekat apapun dan setelanjang apapun, tak ada yang berhak menyentuh tubuh kita tanpa persetujuan kita.

Selesai dengan perdebatan soal definisi pemerkosaan dan konsen, muncul pula perdebatan tentang masa depan pelaku.

Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam masyarakat patriarkis, banyak orang yang memang lebih mudah berempati pada laki-laki dibandingkan perempuan. Empati ini kemudian menghadirkan pemikiran, “Ya ampun, begitu doang ya masa mau dihukum berat, bagaimana dengan masa depan korban, dia anak Teknik, punya masa depan gemilang!”

Narasi itu juga dipakai Brock Turner di pengadilan Amerika Serikat. Turner adalah perenang dari salah satu universitas paling kece: Stanford.

Dalam pembelaan-pembelaannya di pengadilan, Turner selalu didekatkan dengan keterangan sebagai perenang berprestasi, mahasiswa yang baik, dan memiliki masa depan yang gemilang, alih-alih sebagai laki-laki rendahan yang memperkosa perempuan mabuk.

Tentu saja sebagian masyarakat AS malah menyalahkan penyintas, sehingga Turner bebas setelah menjalani tiga bulan dari masa tahanan yang cuma enam bulan. Sebegitu besarnya dampak dari simpati terhadap pelaku.

Padahal, bagaimana dengan masa depan korban? Tekanan sosial kepada korban pemerkosaan, apalagi di Indonesia, sangatlah besar. Oleh sebab itu, lebih banyak kasus pemerkosaan yang tidak dilaporkan.

Menjadi penyintas kasus pemerkosaan itu serba salah. Kalau tidak melapor, tidak akan dipercaya. Giliran melapor, malah bisa disalahkan. Sudah jadi korban, disalahkan pula? Produk hukum dan masyarakat kita sepertinya ketagihan menyalahkan penyintas.

Baca juga: Sudah Diperkosa, Dianggap sebagai Aib Keluarga, Bisa Dipidana pula

Bedanya, kasus yang menimpa mahasiswi UGM ini agak anomali. Balairung UGM telah berhasil memantik diskusi untuk membahas dan melihatnya dalam perspektif penyintas, fungsi yang gagal dijalankan oleh banyak media arus utama.

Selain itu, penyintas juga paham bahwa dia harus mengadvokasi diri dan sepertinya juga paham apa yang harus dilakukan dalam proses advokasi ini. Suara-suara di media sosial juga tak kalah progresif dalam mendukung penyintas, dan menuntut ketegasan UGM. Rangkaian anomali ini hampir tak pernah terjadi di Indonesia.

Tentu saja kelompok yang tidak terbiasa atas progres ini, kelompok yang tidak terbiasa melihat penyintas gagah menuntut keadilan, akan terkaget-kaget dan kemudian menuntut agar narasi dikembalikan lagi ke pelaku.

Kelompok ini akan menuntut agar kita berempati dan mendengar pelaku. Tentu kita akan mendengar pelaku di pengadilan dengan menggunakan asas praduga tak bersalah. Namun, jangan sampai kita terlalu fokus pada narasi pelaku atau masa depannya, lalu lupa bahwa dia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Narasi pelaku dalam kasus pemerkosaan memang tak seharusnya dirayakan, karena bisa menyabotase keadilan dan narasi bagi korban, seperti dalam kasus yang melibatkan sastrawan tersohor, belum lama ini.

Meski narasi awal dikawal dengan menggunakan perspektif korban, para intelektual di sekitar sastrawan itu kemudian membajak narasi tersebut menjadi narasi suka sama suka, pemaaf, dan berempati pada pelaku. Pelaku akhirnya lenggang kangkung, seperti halnya Turner.

Lalu, apa yang bisa kita lakukan?

Pertama, percayai korban, berempati pada penyintas. Laporan pemerkosaan palsu memang ada, namun jumlahnya tak seberapa. Sebab itu, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mempercayai narasi penyintas dan kawal narasi penyintas agar tidak dibajak oleh pelaku dan kelompoknya.

Artikel populer: Suka atau Tidak, Laki-laki Lebih Rapuh daripada Perempuan

Kedua, bergabung dengan kelompok-kelompok yang mendukung penyintas. Sebarkan narasi yang berpihak pada korban lewat media sosial atau secara langsung. Koreksi teman (tentu dengan cara yang tidak menggurui) yang justru menyalahkan korban. Jadilah pemantik diskusi yang berempati pada penyintas.

Ketiga, kawal kasus ini sampai tuntas. Pastikan UGM dan pelaku bertanggung jawab. Pastikan korban mendapatkan pendampingan. Pastikan ada keadilan. Sejauh ini kita belum melihat tanggung jawab UGM dalam menghukum pelaku dan mendampingi korban.

Tentu fokus hukuman dari UGM bukanlah untuk menghilangkan masa depan pelaku, melainkan untuk bertindak tegas dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di bawah pengawasannya.

Persoalan apakah hukuman tersebut akan membuat pelaku kehilangan masa depan adalah pembahasan lain. Yang pertama-tama harus dikejar adalah nalar UGM untuk bertanggung jawab, serta melindungi dan berpihak pada korban.

Kemudian, jangan lupa untuk mengawal kejadian ini ketika masuk ke ranah hukum positif. Jangan sampai penegak hukum mengaburkan definisi pemerkosaan dan lebih berempati kepada pelaku.

Keempat, jangan sampai kasus ini terdistorsi oleh isu-isu di sekitarnya. Misalnya, bahwa laporan Balairung UGM tidak sempurna, saya sepakat, tapi jangan sampai kita terlalu fokus pada cara pelaporan dan lupa mengawal kasusnya.

Dan, jangan sampai narasi perkawinan muncul, karena sama saja dengan mengorbankan kembali penyintas. Kita harus selalu kembali fokus bahwa ada perempuan diperkosa yang menuntut keadilan.

Kelima, kita juga harus menuntut laki-laki untuk menjaga diri, jangan cuma mengkhotbahi perempuan untuk berpakaian tertentu dan berada di tempat tertentu. Sumber dari hampir seluruh kasus pemerkosaan adalah laki-laki, sebab itu laki-laki harus pandai menjaga otak dan kelaminnya.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.