Ilustrasi (Image by Mote Oo Education from Pixabay)

Sebuah foto yang berisi tiga orang anak sedang belajar online via media elektronik bermerek sempat jadi omongan banyak orang. Ada yang melihatnya B aja, ada pula yang membandingkan dengan keluarganya di rumah – yang boro-boro punya laptop, notebook, notepad, dan segala macam jenisnya, wong bisa beli paket internet seminggu Rp 10 ribu aja udah syukur.

Memang sih, ngomongin kemiskinan pakai nyinyiran udah jadi lagu lama dan sampai saat ini belum tergantikan. Secara ya kan, istilah “kemiskinan” akhir-akhir ini bikin sadar banyak golongan. Bahkan, di antara mereka udah banyak yang sadar juga soal privilese masing-masing. Ditambah, rilis BPS yang menimbulkan pertanyaan, “Jangan-jangan gue masuk kategori miskin?”

Menurut BPS yang baru-baru ini merilis profil kemiskinan di Indonesia, persentase penduduk miskin per Maret 2020 sebesar 9,78%. Itu berarti ada peningkatan 0,56% dibandingkan September 2019 yang sebesar 9,22%. Juga ada peningkatan 0,37% dibandingkan Maret 2019.

Penduduk miskin per Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang, itu pun artinya ada peningkatan. Ada 1,63 juta orang miskin baru dibandingkan September 2019 yang sebanyak 24,79 juta orang.

Baca juga: Kita pun Menanggung Dosa Sosial, lantas Kapan Ditebus?

Kembali ke ocehan netizen. Sekadar mau info aja tentang cara pandang supaya kamu-kamu nggak bingung ketika memilah kalimat ‘ngegas’ apa yang cocok buat berdebat dengan doi soal kemiskinan?

Setidaknya ada tiga cara pandang. Pertama, kemiskinan itu datang dari kuasa lain. Kuasa lain ini sering disebut entitas yang maha mutlak, ia berhak memiskinkan atau membuat orang jadi kaya. Ini biasanya dikenal dengan istilah takdir. Kemiskinan bagai ketetapan yang sudah digariskan dan tak bisa dikompromikan lagi. Akibatnya, orang-orang yang punya cara pandang seperti ini biasanya bakal cuek bebek sama faktor-faktor lainnya.

Kedua, kemiskinan itu datang dari diri sendiri. Kehendak untuk keluar dari kemiskinan berpusat pada diri sendiri. Biasanya orang yang punya cara pandang semacam ini sering menggunakan kalimat “Ya, lagi-lagi dikembalikan ke masing-masing orang lah, dia mau usaha atau nggak blaa…blaa.. blaa…”

Baca juga: Ketika Privilese Dipakai untuk Melawan, dari dr Tjipto Hingga Eka Kurniawan

Kemiskinan bukan pemberian kuasa lain, bukan catatan takdir entitas yang maha mutlak. Sebaliknya, cara pandang ini punya rumusan kalau nggak mau miskin ya usaha atau kerja, kalau mau pintar ya belajar-sekolah-kuliah. Semua perubahan berpusat pada diri masing-masing dan nggak ada faktor lain.

Ketiga, kemiskinan datang dari hubungan sosial antara kerja/usaha dan modal yang timpang. Kemiskinan, ketiadaan akses, kesusahan mengonsumsi makanan sehat bergizi dan kaya protein bukan datang dari setiap orang yang nggak mau berusaha mati-matian bekerja, juga bukan datang dari setiap orang yang nggak bolak-balik keluar masuk rumah ibadah berdoa meminta kemiskinan dienyahkan dari muka bumi. Ini persoalan pembagian kerja yang timpang.

Biasanya, orang-orang yang punya cara pandang semacam ini sering dibilang begini sama orang di sebelahnya, “Heh, kok nyari-nyari kesalahan orang lain aja sih?”, “Kok nyalahin pemerintah terus sih?”, “Kok ngeritik partai politik dan DPR terus sih?”

Jadi, kalau di lain waktu kamu menemukan perdebatan sengit soal kemiskinan, inget-inget tiga cara pandang tersebut.

Baca juga: “Generasi Sandwich Baru” kala Pandemi dan Strateginya Agar Tak Jatuh Miskin

Di sisi lain, masih ada faktor konteks yang mempengaruhi orang-orang dalam berpendapat. Bisa karena dia terbiasa mengeluarkan uang Rp 2 juta sehari atau bisa juga karena terbiasa mengeluarkan uang Rp 2.118.678 per bulan – seperti yang dimaksud BPS sebagai nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan rumah tangga.

Di bawah bendera pasar bebas, ketimpangan dan kemiskinan niscaya menyembul ke permukaan. Begitu juga peran vital pemerintah yang perlahan ompong dan nggak berkutik di bawah dominasi pasar bebas.

Laporan tentang kesejahteraan dunia (Global Wealth Report) 2018 yang dirilis Credit Suisse memperjelas jurang ketimpangan, dimana 1% orang terkaya telah menguasai kekayaan 46,6% dari total kekayaan penduduk dewasa di Indonesia dan 10% orang terkaya menguasai 75,3% dari total kekayaan penduduk Indonesia.

Kesenjangan itu secara langsung menunjukkan kepada kita bahwa semua perihal orientasi pembangunan yang dilakukan pemerintah, semestinya bisa dinikmati oleh seluruh penduduk secara merata. Tapi justru hanya dinikmati sebagian kecil orang kaya.

Artikel populer: BPJS Kesehatan dan Sosok Misterius di Drakor Hospital Playlist

Sebelumnya, pada 2016, Oxfam juga pernah menyebutkan bahwa total harta empat orang terkaya di Indonesia mencapai US$ 25 miliar, dan ternyata kekayaan itu setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin.

Bahkan dengan sangat jelas, Oxfam mensinyalir kekayaan empat miliarder terkaya di nusantara lebih tinggi dari total kekayaan 40% penduduk miskin atau sekitar 100 juta orang. Oxfam pun mencatat bahwa 1% orang terkaya memiliki hampir setengah (49%) dari total kekayaan populasi manusia.

Gimana, gaes? Sekadar saran, sebaiknya ambil kopimu sekarang, lalu cari ruangan yang tenang. Kemudian ambil nafas dalam-dalam, keluarkan bersamaan dengan segala macam perasaan was-was. Jangan-jangan kamu miskin juga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini