Yang Disensor Netflix atau Ketakutan Kita?

Yang Disensor Netflix atau Ketakutan Kita?

Kita ini memang selalu menjadi pasar yang empuk bagi siapapun. Kali ini, giliran Netflix masuk ke Indonesia. Para penggemar film dan serial TV langsung kegirangan. Yang pernah tinggal atau jalan-jalan ke luar negeri, mungkin akrab sama aplikasi besutan Reed Hastings ini. Bagi yang belum pernah, nggak usah nyinyir, monggo dicek: Akhirnya Masuk Indonesia, Netflix Itu Apa?

Netflix yang semula hanya penyewaan DVD online, kini mengubah gaya hidup sebagian masyarakat dunia. Orang-orang yang keranjingan serial TV bahkan bisa nonton satu season semalam suntuk. Gratis? Bayarlah. Bukankah masyarakat kekinian itu bela-belain pakai kartu kredit mumpung masih ada limit?

Saking hebohnya, bapak-bapak dan ibu-ibu di Lembaga Sensor Film (LSF) berkumpul dan nonton bareng via Netflix. Hasil akhir dari nobar itu bukan kegembiraan, tapi justru usulan pemblokiran sejumlah tayangan di Netflix.

Teman saya yang gila banget nonton, langsung protes layaknya kaum progresif reaksioner yang apa-apalah itu. Dia mengakses Netflix supaya bisa nonton yang tidak bisa ditampilkan di bioskop ataupun TV berbayar, dan sudah pasti tidak ada di saluran free to air.

Kebijakan sensor ini ada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Pak Rudiantara, sebagai pemimpin kementerian ini, tentu sudah paham. Kemajuan teknologi tak bisa dibendung. Netflix yang termasuk dalam kategori over the top (OTT) diwajibkan memenuhi persyaratan, termasuk menjaga kedaulatan nasional.

Wah, kalau sudah bawa-bawa nasionalisme bisa panjang ini. Tapi sebenarnya ini persoalan sederhana. Bisa jadi ini hanya ketakutan yang berlebihan saja. Adanya batasan yang harus ditaati pengembang aplikasi sebetulnya baik agar pemain asing tidak mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi bayar pajak sedikit mungkin ke negara.

Kuncinya adalah negosiasi. Kita bisa lihat Youtube dan Google punya kantor perwakilan di Indonesia. Mereka setidaknya punya perwakilan, yang leluasa bertemu pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi. Hal seperti ini tidak dimiliki, oleh pengembang video online, Vimeo, yang akhirnya diblokir.

Nah, sekarang apakah Netflix mau membuka kantor perwakilan di Indonesia? Saya pikir, Netflix atau setiap perusahaan asing manapun cenderung melihat respons pasar terlebih dahulu. Apakah kita benar-benar pasar yang empuk?

Sayangnya, belum apa-apa, sudah ada berbagai antipati dan usulan pemblokiran. Tidak bisakah bapak-bapak dan ibu-ibu di LSF sedikit bersenang-senang? Atau lebih bepikir logis.

Maksud saya begini, Netflix justru bisa lebih aman dalam hal pornografi ketimbang Youtube. Tidak usah jauh-jauh dulu bicara soal konten, tapi kita lihat bagaimana sistem Netflix bekerja.

Pertama, konten Netflix nggak gratisan. Sistem pembayaran pun menggunakan kartu kredit. Batasan umur bagi yang menggunakan kartu kredit kan 18 tahun.Kalaupun di bawah umur harus ada pengawasan dari orang dewasa. Sekarang, anak-anak sekolah mana yang dibolehkan orang tua mereka menggunakan kartu kredit dengan bebas?

Bandingkan dengan Youtube, yang tinggal masukan kata kunci “nude” dan tadaaaaa…. Buat yang udah jadi orang tua pasti panas dingin kalau lihat anaknya menonton. Kalau emak sama bapak si anak nonton berdua aja sih panas dinginnya pasti beda.

Kedua, dari sisi regulasi. Hasilnya adalah zonk! Sampai saat ini, Indonesia belum punya payung hukum yang jelas dan spesifik soal sensor konten internet. Akui saja bahwa Indonesia belum siap.

Yang ketiban masalah adalah para pengelola bioskop. Di Amerika Serikat, ada aturan jarak 90 hari antara film yang rilis di bioskop dengan DVD atau platform lainya. Pernah dikabarkan Netflix ‘mematahkan’ peraturan jeda tersebut, ketika merilis film panjang ‘Beasts of No Nation’ pada 16 Oktober 2015.

Netflix lalu dikecam oleh bioskop se-Amerika, karena merilis streaming film arahan Cary Jojo Fukunaga tersebut bersamaan dengan jadwal rilis di bioskop. Bayangkan, bagaimana kalau AADC 2 diputar di Netflix dan bioskop secara bersamaan? Mau pilih mana?

Penyedia televisi berbayar berbasis setelit ataupun internet juga bakal menyusun ulang strategi bisnis. Dulu, HBO sempat disalahkan, karena mematikan industri televisi free to air di AS. Sebab, HBO mampu menyediakan konten yang tidak ada di free to air. Bahkan, HBO mampu memproduksi konten serial sendiri.

Sekarang, Netflix pun melakukan hal yang sama dengan HBO. Konten produksi Netflix sempat menciptakan sejarah di ajang penghargaan khusus pertelevisian AS, Emmy Award, pada 2013. Serial seperti ‘House of Card’ yang diproduksi Netflix mendapat pujian dari banyak kritikus.

Sekali lagi, saya setuju dengan Pak Rudiantara, teknologi memang tidak bisa dibendung. Tapi, kata beliau, konten Netflix harus diproteksi, karena ada kepentingan masyarakat di situ. Pertanyaannya, yang harus disensor Netflix atau ketakutan dan ketidaksiapan kita?

Foto: bcgavel.com