Utang Nggak Utang Asal Kawin

Utang Nggak Utang Asal Kawin

Ilustrasi via Pexels

Tak lama setelah sampai di rumah ibu, beliau langsung meminta saya untuk mengadakan seremoni pernikahan di Indonesia. Saya sebetulnya sudah menikah hampir dua tahun, tapi bagi ibu pernikahan itu belum afdol karena belum mengikuti tata cara tertentu.

Peliknya urusan acara pernikahan dengan ekspektasi keluarga, tentu bukan milik saya seorang. Beberapa teman juga terpaksa mengundang ribuan tamu atas permintaan orang tua.

Kata seorang teman, tabungannya memang ludes, tapi setidaknya tekad untuk membahagiakan orang tua telah tercapai. Uang bisa dicari, tapi membahagiakan orang tua tidak mudah diwujudkan. Betul juga.

Beberapa tahun yang lalu, seorang teman yang lain terpaksa merayakan pernikahan di gedung yang terbilang cukup mewah. Saat mendatangi resepsi pernikahannya, karangan bunga dari berbagai perusahaan ternama dan para pejabat nasional terpampang di depan gedung.

“Aku akhirnya ngutang ke bank untuk resepsi, Rik,” kata dia.

Peliknya pesta pernikahan juga bukan hanya milik orang di sekitar saya. Banyak orang yang mengundang ribuan tamu ke resepsi pernikahan. Padahal, dari ribuan itu, mungkin si mempelai hanya mengenal beberapa ratus tamu. Sisanya adalah undangan atas harga diri orang tua.

Saya tidak percaya bahwa kebahagiaan orang tua hanya terletak pada seremoni pernikahan. Keinginan mengadakan perayaan pernikahan adalah keruwetan manusia dalam berhubungan sosial.

Kalaupun ingin melakukan seremoni pernikahan, permintaan tersebut datang dari kesadaran (consciousness) diri, bukan lantaran kebiasaan dan tradisi masyarakat, bukan karena gosip tetangga, bukan karena “apa kata masyarakat dan keluarga, masa anak mama kawin, mama nggak ngundang siapa-siapa”.

Sampai akhirnya, sampailah kami pada pembicaraan: “Nggak usah pake acara gimana-gimana, tapi paling tidak mengundang orang terdekat.”

Ini adalah posisi ketika si pengantin tidak akan pernah bisa menang. Mengundang sebatas keluarga, akan menimbulkan bisik-bisik tetangga. Mengundang keluarga dan tetangga dekat, akan menimbulkan gosip: “Ih ngundang kok pilih-pilih?”

Sementara undangan terbatas untuk keluarga, tetangga, dan teman dekat, akan memunculkan anggapan: “Ih sombong yang diundang orang tertentu doang.”

Begitu saja terus sampai akhirnya calon pengantin kudu berutang di lembaga keuangan atau menghamburkan tabungan yang telah disimpan bertahun-tahun, demi acara pernikahan.

Padahal, daripada pusing mangatur jumlah undangan dan siapa yang diundang, mengapa pernikahan tidak jadi ruang untuk lebih banyak mengenal dengan baik kedua keluarga atau teman-teman terdekat saja?

Saya percaya, pernikahan tak lebih dari sekadar dua orang yang berkomitmen untuk ada bagi satu-sama lain. Landasan komitmen ini bisa berbeda-beda, agama, cinta, atau mungkin juga harta. Perlakuan tiap orang terhadap komitmen ini juga bisa berbeda-beda.

Bagi manusia seperti saya, komitmen ini tak wajib dipamerkan ke ribuan orang. Toh, bukan jaminan kalau berkomitmen di hadapan ribuan orang lantas pernikahan akan lebih bahagia, lebih langgeng, dan lebih penuh cinta.

Namun, ada juga yang merasa komitmennya perlu dibagikan di hadapan ribuan orang. Ada yang melihat komitmen ini perlu diumumkan sebagai bentuk berbagi inspirasi atau menyebar kebaikan. Tentu sah-sah saja.

Sebab itu, pernikahan dengan ribuan tetamu, tentu tak salah. Setiap orang berhak melakukan pernikahan dengan cara yang disukai. Tidak ada yang berhak menuding cara satu lebih baik dari cara lain. Mau dirayakan kecil-kecilan atau besar-besaran, itu pilihan masing-masing. Keduanya sama baik, asal tidak dilakukan dengan terpaksa.

Kembali lagi soal utang. Pernikahan adalah industri besar yang tak sedikit membuat anak-anak muda bangkrut atau bahkan tidak jadi menikah, karena tidak punya cukup uang.

Berdasarkan survei Bridestory tahun 2016, pangsa pasar pernikahan di Indonesia mencapai US$ 7 miliar atau sekitar Rp 98 triliun per tahun. Bayangkan, berapa porsi es doger yang bisa kita beli dengan duit sebanyak itu?

Di daerah urban, pernikahan bisa jadi identik dengan menyewa ruangan di hotel paling mahal, dengan biaya foto pra-pernikahan yang bisa buat beli tiket PP ke Raja Ampat. Itupun masih kembalian banyak, kalau berdasarkan data survei Bridestory.

Sedangkan di desa, pernikahan bisa jadi sama dengan mengundang orkes dangdut hingga tujuh hari tujuh malam.

Saya masih ingat bagaimana nenek dan orang-orang di kampung pada awal 90-an saling membantu dan bergotong royong untuk berbagai acara selametan, termasuk upacara pernikahan.

Mungkin hal ini menjadi alasan mengapa pernikahan membutuhkan banyak orang, karena acaranya pun dilaksanakan atas dasar gotong royong, bekerja sama, saling membantu, dan dapat meningkatkan hubungan baik sebagai tetangga dan saudara. Semacam membuat acara bersama dan menikmati bersama.

Baik bergotong royong ataupun menyewa event organizer, semoga saja pernikahan bukan sekadar menjadi ajang pameran kekayaan: seberapa banyak makanan disajikan, seberapa bagus pakaian pengantin, seberapa banyak tamu yang datang, seberapa besar dan bagus gedungnya, seberapa besar utang yang harus dibayar usai pernikahan?!

Sekali lagi, tulisan ini tidak berusaha mengatakan model acara pernikahan yang satu lebih baik dari lainnya. Saya cuma mau bilang, setiap orang memiliki pilihan masing-masing dan setiap keputusan pasti melalui proses berpikir. Siapalah kita menuding-nuding, mengatur-atur, dan menilai-nilai pernikahan orang lain?

Sebagian mempelai memutuskan untuk memenuhi keinginan dan membahagiakan orang tuanya dengan utang ke bank, atau menguras tabungan. Sebagian lagi lebih memilih untuk mengambil jalan perdebatan tiada akhir dan dianggap berutang atas kebahagiaan orang tuanya.

Apapun yang akhirnya dipilih, bagus juga kalau saling mendukung, memberi semangat, dan menghargai keputusan atau perkawinan orang. Apalagi bikin acara perkawinan kan bikin puyeng juga.

Namun, yang lebih penting, menikah atau tidak menikah adalah pilihan personal. Jangan sampai tidak menikah karena urusan finansial, juga jangan sampai harus menikah cuma karena hubungan sosial dan tekanan masyarakat.