DPR Ulang Tahun, Mengapa Kita Lupa?

DPR Ulang Tahun, Mengapa Kita Lupa?

Ilustrasi DPR (merdeka.com)

Kita mungkin terlalu sibuk sendiri hingga melupakan momen penting bangsa ini pada 29 Agustus 2017. Ada yang tahu itu hari apa? Ya betul, itu hari Selasa. Jadi begini wahai rakyatku, itu Hari Ulang Tahun (HUT) salah satu pilar demokrasi di negara ini, DPR. Lupa ya?

Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita tak boleh lupa dengan momen tersebut, meski rapat paripurna peringatan HUT DPR sendiri hanya dihadiri oleh 112 dari total 560 anggota.

Mungkin 448 anggota yang bolos berhalangan ketika itu sedang lupa. Harap maklum, mereka kan para wakil rakyat yang terhormat. Bedalah sama kita. Kalau mereka lupa, itu sudah biasa. Misalnya, lupa apa saja yang sudah dilakukan untuk rakyat selama ini. Itu kenapa kita harus menolak lupa.

Eh tapi, tahun ini, DPR ultah ke berapa ya? Saya juga lupa. Untung ada Google, ia tak pernah lupa untuk urusan tanggal, termasuk tanggal ultah mantan-mantanmu itu. Lantas, apakah si mbah pantas menjadi wakil kita karena tak pernah lupa? Ya tentu tidak pantas.

Salah satu syarat utama menjadi anggota DPR, ya pelupa itu tadi. Maklum, kerjaan anggota dewan banyak sekali. Sibuk bikin pansus ini-pansus itu, sehingga lupa berapa undang-undang yang sudah dibuat untuk kepentingan rakyat.

Lalu, karena sibuk berkomentar tentang HAM di negara lain, lupa bahwa di daerah pemilihannya juga terjadi pelanggaran HAM. Terus juga karena sibuk jalan-jalan ke luar negeri, lupa bahwa ternyata daerah pemilihannya selalu masuk daftar daerah termiskin.

Sifat pelupa ini tak ada hubungannya dengan usia DPR yang sudah tua. Tidak ada! Saat ini, parlemen justru dihuni oleh manusia-manusia yang prohesif. Bukan begitu?

Tahun ini, kata si mbah, usia DPR mencapai 72 tahun, sama seperti usia negara kita. Pada usianya yang sudah mateng banget itu, ada beberapa program yang perlu diwujudkan demi menyukseskan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Tapi seperti biasa, kita lebih suka menghujat. Padahal, programnya saja belum berjalan, kok ya sudah dikritik. Mungkin kita pandai menerawang, sehingga sudah tahu bahwa program tersebut tak akan sukses.

Tapi, tolonglah berpikir sejenak. Program DPR pasti tujuannya baik-baik. Mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil apalagi petugas partai. Kalau wakil partai, sudah pasti akan memberikan keuntungan bagi partainya masing-masing.

Mari disimak…

1. Kunjungan Kerja

Kita terlanjur khawatir, jika DPR mengadakan kunjungan kerja. Padahal, kunjungan kerja banyak positifnya. Kita bisa mengenal daerah sendiri hingga negara orang lain.

Kita seharusnya menyetujui saja dana kunjungan kerja naik dari Rp 201 miliar menjadi Rp 343 miliar. Kunjungan ke beberapa negara Eropa dalam waktu satu minggu tentu cukup melelahkan.

Dengan kenaikan dana tersebut, para anggota DPR layak diberikan fasilitas hotel, pesawat, dan makanan yang layak. Masak jauh-jauh ke sana diberi nutrisi tempe dan tahu! Itu kan makanan rakyat kecil, Bung!

Belum lagi ragam buah tangan. Mereka harus memperbanyak beli buah tangan. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar ke sana. Kemudian dibagi-bagi ke sanak saudaranya.

Lha, masak cuma selfie di depan Menara Pisa atau Jam Big Ben? Ya gak mutu, toh. Itu mah mirip pengusaha travel yang duitnya entah lari ke mana. Beda kelas.

2. Alun-alun Demokrasi

Duh, ini program brilian. Saya sungguh terharu ketika mereka mau membuat alun-alun demokrasi. Konon anggarannya mencapai Rp 208 miliar.

Dengan adanya alun-alun demokrasi, maka mahasiswa ataupun rakyat boleh melakukan demonstrasi. Tentunya demonstrasi secara administratif dan tertib secara budaya. Mantap jiwa!

Sebelum ada alun-alun, rakyat atau mahasiswa harus izin ke sana ke sini demi menyuarakan aspirasinya. Tapi dengan konsep ini, tak perlu lagi ada izin. Benar-benar reformasi birokrasi, kan?

Karena itu, rakyat seharusnya dapat menggunakan alun-alun tersebut dengan baik nantinya. Ingat, alun-alun adalah bagian dari ruang publik. Dan, tuntutanmu pasti didengar. Misalnya, “Naikkan gaji wakil rakyat!” Itu sudah pasti diperjuangkan oleh wakil rakyat daripada menuntut turunkan harga sembako.

3. Perpustakaan

Ini juga salah satu bentuk perhatian DPR yang paling warbyasak. Tampaknya mereka benar-benar mengerti bahwa Indonesia berada di peringkat 61 dari total 62 negara untuk urusan literasi. Karena itu, DPR memutuskan untuk membangun perpustakaan yang konon katanya bakalan terbesar se-Asgardia.

Saya berharap DPR nanti akan menaruh buku-buku yang bermuatan positif. Macam buku-buku motivasi dan hijrah. Ingat, adanya revolusi mental karena hobi rakyat kita terlanjur pesimis.

Kalo ada buku macam Tere Liye, Mario Teguh, dan Jonru, saya semakin yakin bahwa Indonesia akan maju. Dan, tampaknya DPR sadar hal itu.

Saran saya, jangan menaruh buku berhaluan kiri. Ya kayak buku soal komunis, sosialis, sipilis, dan semacamnya. Buku-buku tersebut membuat masyarakat kita menjadi semakin bodoh.

Buktinya sekarang. Terlalu banyak membaca buku kiri, maka timbul pernyataan yang macam-macam. Seperti uang baru yang ada lambang palu aritnya lah, belum lagi beberapa patung diklaim bukan asli dari Nusantara.

Nah, dengan dihilangkan buku-buku berhaluan kiri kemudian diperbanyak buku motivasi, saya yakin masyarakat Indonesia menjadi lebih optimis. Optimis menjadi negara berkembang yang terus berkembang. Lha, dari dulu sampai sekarang negara kita berkembang terus, gak maju-maju.

4. Gedung Baru

Nah, untuk yang terakhir ini, apa yang perlu diperdebatkan? Ya memang sudah selayaknya disetujui. Kan wajar kalau butuh gedung baru. Gedung yang sekarang kan didesain hanya dapat menampung kurang dari 100 orang.

Kalau sekarang? Bertambah lebih dari 3-4 kali lipat. Masak ya rakyat tega melihat para wakilnya berdesak-desakan di gedung? Jangan begitu…

Gara-gara muatan gedung melebihi kapasitas hingga membuat gedung DPR miring 7 derajat. Lebih miring dari Menara Pisa yang termasuk tujuh keajaiban dunia. Gilak! Jangan-jangan, gedung DPR nanti akan diusulkan oleh MURI sebagai salah satu keajaiban dunia? Siapa tahu.

Saya kok yakin, dengan adanya gedung baru, maka kinerja para wakil rakyat bakal lebih maksimal. Tidak mungkin ada korupsi, tidak mungkin bolos saat rapat tahunan, dan tidak mungkin plesiran yang gak jelas.

Karena pada prinsipnya, kalau gedung miring, maka otak dan jalan pikiran pun ikut miring. Nah, kalo gedung tegak lurus, maka otaknya tegak lurus. Seharusnya.

Jadi, saya kira demikianlah sisi-sisi positif yang harus kita pahami. Bahwa anggota DPR berjuang untuk kita semua. Siapa bilang mereka lekat dengan rakyat asing? Mereka hanya asing dengan rakyatnya…

  • Bhineka RI

    Dari hati yang mendalam …