Ngomong Teori Konspirasi, padahal Cocoklogi saja Bukan

Ngomong Teori Konspirasi, padahal Cocoklogi saja Bukan

Ilustrasi (kumparan.com)

Di negeri ini, sesuatu yang ngeri lama-lama bisa jadi hal yang lazim. Ya terkesan hanya sayup-sayup ngerinya, karena toh kita masih biasa saja. Masih gemar nonton drama lokal yang artisnya cabutan dari Turki, jajan kolak menjelang berbuka, mencicipi pangan dengan pewarna tekstil, hingga mengajarkan membiarkan anak-anak berteriak “bunuh!” saat pawai obor.

Sesungguhnya, kemanusiaan kita sebagai manusia Indonesia memang sedang dalam ujian yang tidak berbasis komputer. Sebab, beberapa kejadian sudah lepas kendali. Bagaimana tidak, di mana rasa kemanusiaan kita, ketika anak-anak yang masih lugu meneriakkan kata “bunuh”? Bagaimana kalau mereka ternyata anak kita sendiri?

Belum habis satu kengerian, muncul kengerian lain. Bom di Kampung Melayu, Jakarta, kembali menimbulkan duka. Dan, seperti biasa, linimasa media sosial seketika penuh sesak. Tak cuma ucapan dukacita dan kutukan terhadap aksi teror, tapi juga aneka pertanyaan yang tidak nyerempet empati sama sekali.

Kita bisa baca sendiri bahwa yang beredar justru pertanyaan-pertanyaan dengan analisis yang canggih-canggih. Setiap orang mendadak jadi ahli teori konspirasi, ahli bom, ahli komunikasi, sampai detektif. Apa namanya coba, kalau anda bukan ahli teori konspirasi atau bom, tapi nyerocos terus soal itu? Canggih, bukan?

Pertanyaan lebih banyak soal alasan mengapa para ‘calon pengantin’ selalu saja bawa KTP? Mengapa meninggalkan kode, termasuk struk pembelian panci yang tidak hangus?

Saya mau ikut berkomentar, ya gimana, tapi kok bikin geregetan. Jawaban saya sebenarnya sederhana saja. “Lha, memangnya calon pengantin kalau mau nikah, apa yang dibawa ke KUA? KTP kan?”

Masih geregetan, saya rasanya ingin menjawab lagi. “Masih mending ninggalin struk pembelian panci, gimana kalau itu tagihan biaya gedung, katering, dan organ tunggal?”

Ngaco nggak tuh jawabannya?

Ya iyalah, wong saya bukan pakar teori konspirasi. Sadar diri saja…

Lagipula, nggak etis ribut-ribut soal itu di tengah suasana dukacita yang dialami oleh keluarga korban. Dan, yang paling pedih, setiap pertanyaan selalu diakhiri dengan kata-kata: ‘pengalihan isu’. Coba bagaimana perasaan keluarga korban, kalau anggota keluarganya yang tewas itu seolah menjadi tumbal belaka? Mikir?

Percaya atau tidak, frasa ‘pengalihan isu’ memang menjadi ketertarikan sendiri bagi warga Indonesia. Statistik Google Trends sejak 2004 menyebutkan bahwa ‘pengalihan isu’ telah menarik perhatian sejak Juni 2008, kemudian naik pada November 2009.

Frasa itu kembali muncul pada Maret 2010 dan menggila pada Januari 2016 atau bersamaan dengan peristiwa Bom Sarinah. Selanjutnya nongol lagi pada Desember 2016. Bom Sarinah, Eko Patrio, dan Freeport menjadi penyerta yang kerap mendampingi frasa ‘pengalihan isu’ di Google.

Lalu, apakah kata-kata ‘pengalihan isu’ terangkat lagi pada saat ini? Entahlah… Tapi satu hal yang pasti, terminologi ‘pengalihan isu’ di Google Trends balap-balapan dengan ‘tanda jodoh’. Bahkan, pada saat Bom Sarinah, pencarian orang terhadap ‘pengalihan isu’ jumlahnya dua kali lipat daripada orang yang mencari ‘tanda jodoh’ di Google.

Bayangkan, bakal tiba suatu masa dimana ‘pengalihan isu’ lebih penting dibanding tanda-tanda jodoh. Semua itu hanya ada di NKRI.

Bagaimana kalau digabungkan saja? Misalnya, ini misalnya lho ya: ‘Pengalihan isu balada cinta saya: sebuah tanda jodoh yang terpisah antar negara’. Halahh…

Sekarang kita coba pikir, kala ISIS melalui agensi Amaq yang dikutip oleh Reuters sudah mengklaim bahwa eksekutor serangan polisi di Kampung Melayu adalah pejuang ISIS, sebagian dari kita masih saja ngotot berdebat soal ‘pengalihan isu’.

Klaim dari ISIS sejatinya adalah separuh jawaban dan kita seharusnya mempertanyakan apa alasan beberapa pihak menyebar isu ‘pengalihan isu’? Asal tahu, cocoklogi saja bisa lebih baik dari itu.

Tanpa klaim pertanggungjawaban, diskusi ngalor ngidul tentang ‘pengalihan isu’ bisa jadi masih menarik. Namun, jika diskursus tentang ‘pengalihan isu’ masih saja terjadi pasca klaim ISIS, kita patut bertanya lebih dalam tentang kemanusiaan. Jangan-jangan, mereka sudah tidak ada lagi rasa kemanusiaan?

Rasanya belum lama, kita begitu riuh dengan kasus bom di Samarinda yang menewaskan seorang bocah. Riuh rendah ‘pengalihan isu’ dilontarkan oleh banyak orang tanpa peduli sama sekali bahwa ada nyawa bocah tidak berdosa melayang. Kala itu, adik Intan sebagai manusia yang terbunuh. Sementara mereka yang berkoar ‘pengalihan isu’ beramai-ramai membunuh kemanusiaan.

Rentang waktu antara Bom Samarinda dan Bom Kampung Melayu bisa dibilang cukup lama, sehingga sempat memunculkan optimisme bahwa menyebut bom sebagai ‘pengalihan isu’ hanyalah perilaku segelintir orang. Namun, kembali munculnya isu ‘pengalihan isu’ di Bom Kampung Melayu seolah memperlihatkan kepada kita bahwa kemanusiaan telah mati.

Memang lebih asyik mendadak jadi intelijen daripada berempati pada – misalnya – para kekasih polisi muda yang tiba-tiba kehilangan pasangan dan serta-merta terenggut pula mimpi sederhana tapi mulia: menikah. Begitu, kan?

Sejak caci-maki begitu marak di media sosial, polisi telah membuat surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech). Dalam SE tersebut, polisi sebenarnya sudah menyebut bahwa dalam sejarah kemanusiaan di dunia ini, yang namanya ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya kebencian secara kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, hingga genosida.

Sejak saat itu, ujaran kebencian menjadi perhatian banyak pihak, meski ada teman saya yang tetap saja mencaci-maki wakil bupati Ciamis Selatan yang menjadi korban hoax baju palu arit. Dan, ehm, teman saya itu masih bebas berkeliaran, masih menghidupi tiga anaknya. Dan, satu hal yang pasti, masih menyebarkan ujaran kebencian.

Sesungguhnya, dalam perkembangan frasa ‘pengalihan isu’, kita patut memikirkan satu klausul selain ujaran kebencian. Ya, sejujurnya masih agak sulit memasukkan pemahaman dan pernyataan dangkal tentang ‘pengalihan isu’ ke dalam kebencian.

Pertama-tama, kebanyakan orang yang bicara ‘pengalihan isu’ melakukannya dalam format kalimat tanya. Kedua, sesudah bertanya dan menjawab sekaligus – tentu dengan jawaban seenak udelnya – tidak ada ujaran yang terang-terangan bilang benci sebagaimana halnya benci kepada para pelakor alias perebut laki orang.

Diskusi tentang ‘pengalihan isu’ sejatinya akan baik-baik saja dalam koridor kebebasan berpendapat, jika yang berdiskusi berada dalam koridor sama-sama berupaya menghadirkan kebenaran, bukan pemaksaan kehendak.

Sayangnya, yang muncul kemudian adalah struk panci yang dikantongi teroris dan serta-merta menjadi bahan bakar untuk menggelontorkan materi tentang ‘pengalihan isu’. Diguyurkan ke ranah publik tanpa empati sama sekali, yang kemudian membuktikan bahwa rasa kemanusiaan mereka sudah benar-benar mati.

Pada akhirnya, ‘pengalihan isu’ muncul sebagai sebuah pernyataan yang kebablasan, melewati batas-batas kemanusiaan, melontarkan konspirasi sebagai sebuah tawaran yang harus diterima, meski bisa jadi faktanya bukan demikian.

Korban dikondisikan bukan sebagai tumbal dari tragedi hilangnya kemanusiaan dalam hati pelaku, melainkan sebagai penerima dampak polah para pengalih isu yang pahitnya tidak pernah bisa dideskripsikan dengan jelas, lugas, dan tegas oleh orang-orang yang lantang menyebut ‘pengalihan isu’.

‘Pengalihan isu’ yang dilempar begitu saja secara kebablasan berulang-ulang, dari kasus satu ke kasus yang lain, pada akhirnya bermuara pada kebebalan. Jadi ini bukan lagi sekadar benci, tapi sudah naik level, yaitu bebal.

Sesudah ini, kita tidak perlu lagi berbicang kemanusiaan, karena bagi penghayat ‘pengalihan isu’, kemanusiaan itu juga tak lebih dari sekadar ‘pengalihan isu’…