Tak Mudah Lagi Berkreasi Atas Nama Seni

Tak Mudah Lagi Berkreasi Atas Nama Seni

vice.com

Pernah dengar lagu Radiohead berjudul ‘No Surprises’?

“You look so tired and unhappy, bring down the government. They don’t, they don’t speak for us.”

Sepenggal lirik tersebut sedikit banyak bercerita tentang rasa skeptis terhadap pemerintah yang keberadaannya dinilai tidak berpihak pada rakyat (us = rakyat).

Radiohead tidak sendirian dalam menyanyikan lagu dengan tema yang sama. Dari dalam negeri ada nama seperti Iwan Fals sampai yang terbaru datang dari unit kreatif asal Bandung, Grimloc Records.

Grimloc merilis sebuah album kompilasi bertajuk ‘Memobilisasi Kemuakan’ sebagai kontra wacana dari konsep pemerintahan itu sendiri. Album itu dirilis tepat satu hari sebelum pemilihan umum.

Ketika menghubungkan suatu gelaran ‘pesta demokrasi’ atas nama pemilu dengan sebuah kontra wacana berbalut musik, hal itu menjadi alat untuk meneruskan sebuah paham, jika harus dikatakan seperti itu. Ini dulunya pernah dibawa budaya punk dengan konsep anarkinya.

Mereka percaya, dunia seharusnya tanpa negara, ketika negara menjadi instrumen untuk menindas rakyatnya. Lain halnya dengan negara tanpa pemimpin, ketika sebuah kepemimpinan (ide) tidak harus diwakili lewat satu orang yang dijadikan manusia setengah dewa atau mengharap sang ratu adil turun ke bumi.

Pemahamannya akan menjadi seperti ini. Meski tanpa pemerintah, warga tetap aktif dan saling berinteraksi dengan lingkungan sekitar untuk menumbuhkan harapan tentang perubahan.

Namun, tidak semua musisi meyakini konsep anarkisme yang dibawa oleh budaya punk tadi. Nyatanya, banyak juga musisi yang menjadikan musiknya sebagai alat (justru) untuk mendukung pemerintahan dan mau menjadi bagian dari itu. Dari mulai ikut berkampanye pencalonan presiden, gubernur, walikota, bupati, sampai terlibat di partai politik.

Kembali ke tahun 80-an dengan sebuah acara televisi bertajuk Aneka Ria Safari yang hadir di zaman orde baru. Aneka Ria Safari merupakan acara televisi yang mengemas musik dan hiburan seni lainnya.

Bisa dibilang ini merupakan sebuah cara pemerintah menunjukkan ‘kepedulian’ dengan dunia seni dan seniman sebagai pelakunya. Tapi apakah memang seperti itu? Apa mungkin tidak ada harga yang harus dibayar untuk sebuah ‘kebaikan’ pemerintah sebagai timbal balik?

Jawabannya mudah saja, ketika waktu itu Eddy Sud yang notabene adalah orang di balik acara itu melahirkan sebuah album yang berjudul ‘Golkar Pilihanku’, yang diisi banyak artis ibukota seperti Titik Puspa, Hetty Koes Endang, Dewi Yul, dan lainnya.

Musik kemudian menjadi alat, entah itu bagi yang pro maupun kontra terhadap sistem pemerintahan. Keberadaannya menjadi tidak sekadar hanya kumpulan nada yang dimainkan saja, namun pada akhirnya musik menjadi ‘got something to say’, yang membawa sebuah wacana ke permukaan.

Dari mulai pagelaran musik dangdut di sebuah acara partai politik sampai ke tingkat yang lebih tinggi seperti konser musik pop Juanes di lapangan revolusi di Havana, Kuba.

Selain itu juga mungkin masih jelas dalam ingatan kita pada pemilu 2004, ketika sosok SBY pertama kali muncul sebagai ‘orang baru’ yang diharapkan membawa perubahan untuk negeri ini, juga menggunakan musik sebagai media untuk memperkenalkan diri di dunia politik. Begitu juga dengan calon pemimpin lainnya.

Bermula dari kesenangan beliau dengan lagu ‘Pelangi di Matamu’ milik Jamrud, sampai akhirnya dia ketagihan bermusik dengan melahirkan 4 buah album rekaman. Prestasi?

Untuk seorang musisi non-profesional, mungkin iya. Bagi musisi sebenarnya bingung bercampur cemburu, karena setengah mati para musisi itu ingin membuat album, tapi banyak sekali hambatannya, dan sekonyong-konyong SBY hadir dengan 4 albumnya.

Kembali ke pemilu dan sebuah pilihan berpihak atau tidak, dengan kata lain menjadi golput dan tidak mau ambil bagian dari pemerintah. Memilih untuk tidak memilih adalah hak. Namun, ketika pilihan menjadi golput tidak dibarengi dengan berbuat sesuatu untuk lingkungan jadinya meaningless.

Karena alasan orang memilih menjadi golput bisa karena memang kontra dengan wacana pemerintah atau karena pada dasarnya tidak peduli tentang apapun, tidak menjadi bagian dari masyarakat, dan akhirnya menjadi apatis. Sikap apatis inilah yang kemudian melahirkan tumpulnya kepekaan sosial yang makin hari makin memprihatinkan.

Idealnya musik sebagai sarana berkreasi atas nama seni, sedangkan pemimpin hendaknya tidak lahir dari sebuah konsep pemerintah atau apapun istilahnya, yang menjadikan konsep itu sebagai instrumen penindas bagi banyak orang.

Seperti halnya politik menurut Aristoteles, yakni sebagai kecenderungan manusia ketika dia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika dia berusaha meraih ‘kesejahteraan’ pribadi dan ketika dia berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.

Jadi, menurut apa yang dituturkan Aristoteles tadi tidak ada bagian yang mengatakan keberpihakan pada rakyat atau atas nama kepentingan orang banyak.

Lalu, ketika menggabungkan itu dengan musik, maka musik yang disajikan juga sebenarnya tidak mewakili untuk siapa hiburan berupa nyanyi-nyanyian itu disajikan, jika pada dasarnya musik hanya sebagai media untuk menampung sebuah wacana atas nama kepentingan pribadi atau golongan.