Bilang Suka Sama Suka, Nyatanya Memperkosa

Bilang Suka Sama Suka, Nyatanya Memperkosa

Ilustrasi (livelaw.in)

Seorang perempuan melapor kepada polisi tentang pemerkosaan yang dialaminya. Namun ternyata dia malah mendapat pertanyaan “Apakah anda nyaman ketika diperkosa?”

Kamu tidak salah baca, saya juga bingung atas logika ini, tetapi saya tidak salah tulis.

Seorang perempuan direnggut hak atas tubuhnya, mendapat kekerasan fisik dan psikologis, datang ke sebuah lembaga penegak hukum, hanya untuk mendapat pertanyaan: Apakah anda nyaman ketika hal tersebut terjadi?

Menurut Kepala Polisi Jenderal Tito Karnavian, pertanyaan tersebut normal saja dan merupakan bagian dari prosedur saat menerima laporan kasus pemerkosaan, “Jika saya diperkosa, bagaimana perasaan saya selama pemerkosaan terjadi, apakah nyaman? Jika nyaman, itu bukan pemerkosaan,” begitu katanya kepada BBC.

Kepada media yang sama, Tito kemudian secepat kilat mengklarifikasi penggunaan kata nyaman. Menurutnya, hal tersebut hanya sekadar diksi dan bahasa operasional untuk memastikan ada-tidaknya persetujuan saat penjahat kelamin berhubungan seks dengan korban.

Pertanyaannya adalah apakah ini berarti kepolisian lebih memilih untuk tidak mempercayai korban?

Bagi korban pemerkosaan, melaporkan kejadian kekerasan seksual kepada polisi bukanlah pilihan mudah. Perempuan yang ketahuan diperkosa akan dicap tidak lagi suci, dilihat sinis oleh masyarakat, lalu jadi bahan pergunjingan tetangga.

Jangankan berani melapor ke kantor polisi, berani mengakui bahwa dia mengalami kejahatan pemerkosaan kepada orang terdekat saja khawatirnya setengah mati. Tak heran, jika banyak korban lebih memilih untuk tidak melaporkan kejahatan seksual.

Apalagi, jika ditambah dengan sikap lembaga penegak hukum dalam menggali informasi dari korban yang tidak mempercayai dan tak berpihak pada korban seperti yang semula Tito bilang.

Dalam klarifikasinya Tito bilang pernyataan tersebut tidak bermaksud untuk reviktimisasi. Kalau memang tidak bermaksud reviktimisasi, mengapa tidak mempercayai korban, dengar aduannya, baru kemudian diselidiki?

Menggali informasi dari korban juga sebaiknya menggunakan bahasa-bahasa yang tidak bias seperti ‘nyaman ketika diperkosa’. Memangnya pak polisi juga bertanya “Apakah bapak merasa nyaman ketika dirampok?” Ketika seseorang melaporkan rumahnya dirampok?

Tito berkeras bahwa pertanyaan tersebut adalah untuk menggali persetujuan/consent saat berhubungan badan. Lha, kalau asumsinya ada persetujuan, korban tidak akan mengadukan kasus perkosaan kepada polisi.

Hal ini lebih pelik lagi karena yang lebih sering terjadi justru korban diam saja dan takut mengadu, meskipun tak ada persetujuan. Apalagi masalah persetujuan/consent juga cukup rumit.

Dalam banyak kasus yang muncul di media, pihak kepolisian lebih suka mengambil jalan pintas dan terburu-buru menetapkan suka sama suka. Padahal, mendefinisi frase suka sama suka ini jauh lebih rumit dari kelihatannya.

Suka Sama Suka

Saya pernah bekerja dekat dengan kelompok remaja jalanan. Salah satunya adalah remaja perempuan yang memutuskan untuk mengamen sebagai mata pencaharian. Dia tak memiliki tempat tinggal, dan hidup berpindah-pindah bersama beberapa teman.

Suatu hari, dia bertanya kepada saya, apakah saya memiliki pembalut? Lalu, sambil berbisik, dia menjelaskan, “Nik aku nduwe pembalut, aku iso ngomong mens. Nik ora, mesti cah-cah kae ki mekso,” ujarnya. Menurutnya, teman-teman dalam kelompoknya sering kali meminta untuk berhubungan seks.

Dengan banyak pertimbangan (struktur dalam kelompok, akses terhadap sumber daya, kemampuan fisik, dan lainnya), si remaja perempuan tak punya cukup daya tawar dan tak berani untuk menolak.

Ketika akhirnya persenggamaan terjadi, teman-teman laki-lakinya bisa saja bilang bahwa mereka berhubungan seksual dengan persetujuan, alias suka sama suka. Namun faktanya, si remaja perempuan ini berada dalam tekanan. Lalu, apakah aparat hukum akan mengatakan hal ini bukan pemerkosaan?

Dalam klarifikasinya, Tito juga membedakan antara pemerkosaan dan ingkar janji. Katanya, beberapa pelapor pemerkosaan sebenarnya adalah kasus ingkar janji, karena si laki tidak mau menikahi. Akar masalah ini sebetulnya kembali lagi opresi ide-ide keperawanan terhadap perempuan. Namun, lebih dari itu, persoalan ingkar janji ini juga pelik.

Aquino Hayunta pernah memberikan ilustrasi yang menarik mengenai hal ini. Skenarionya begini: kekerasan seksual bisa bermula dari sebuah acara kebudayaan. Dalam acara tersebut, seorang penyair kenamaan memandang seorang perempuan, lalu bertekad: saya akan menidurinya.

Lalu si penyair mengajak perempuan tersebut untuk berdiskusi sastra. “Ayo kita belajar baca puisi di kamar kos saya, kalau di tempat ini kita tidak bisa teriak-teriak,” katanya.

Si perempuan yang ternyata mengidolakan sang penjahat kelamin ini merasa aman-aman saja karena reputasinya yang baik. Pergilah mereka ke kamar kos, lalu dengan satu-dua manipulasi dan janji-janji surga, berhasil juga dia berhubungan seks. Sesi ‘baca puisi’ kelar, dan si perempuan pulang.

Modus operandi ini kemudian dilakukan berulang-ulang dengan banyak perempuan. Si penjahat kelamin mengelaborasi sedemikian rupa berbagai skenario untuk memuaskan kengacengan dan egonya belaka.

Sementara para perempuan cuma dilihat sebagai objek pemuas nafsu. Bukan sebagai manusia yang setara. Tak dipedulikan perasaan dan kesehatan mental mereka.

Keterbiasaan melihat perempuan sebagai objek pemuas nafsu dan memaklumi penjahat kelamin ini bisa jadi pola pikir dibalik penggunaan diksi nyaman oleh kepolisian seperti kata Tito.

Pola pikir yang meragukan korban ini sama sekali tidak memperhitungkan kondisi-kondisi psikologis korban, atau memperhitungkan kemampuan penjahat kelamin untuk memanipulasi.

Apalagi, trauma psikologis bukanlah sesuatu yang sederhana, banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia mengalami trauma, bahkan tidak menyadari dia sedang tertekan.

Sebab itu, kita harus melihat pemerkosaan lebih dari sekadar persoalan ketika penis masuk ke dalam vagina, juga tidak bisa direduksi sebagai sekadar “persoalan lelaki yang pergi sebelum hubungan emosional dan psikologi diselesaikan dengan pantas”, seperti kata seorang penulis yang membela seorang penyair penjahat kelamin.

Memperkosa seharusnya dilihat sama kejamnya dengan penyiksaan. Meski tak selalu terlihat dalam visum fisik, tetapi apa yang dialami korban – terlebih lagi dengan segala tekanan sosial dan reviktimisasi – bisa jadi lebih berbahaya.

Pemerkosaan tidak bisa dilihat sebagai sekadar kegiatan fisik yang membuat orang tidak bisa melawan penetrasi. Seperti halnya korupsi di DPR yang terstruktur rapi tanpa melibatkan kekerasan fisik, namun lebih bahaya dari penjambretan di pasar.

Kekerasan mental dan psikologis yang begitu pandai dilakukan secara perlahan dalam jangka waktu tertentu, sama bahayanya dengan kekerasan fisik. Bahkan bisa jadi lebih berbahaya.

Kembali lagi ke kawan saya si remaja perempuan. Meski tanpa adanya paksaan fisik, bagaimana bisa persenggamaan tersebut dikategorikan berdasar pada persetujuan, atau suka sama suka, jika sudah timpang sejak awal? Timpang dalam struktur maupun kultur.

Terlebih, pelaku adalah pemimpin dalam kelompok atau tokoh masyarakat, dan kenyataan bahwa kita hidup di tengah budaya patriarki nan misoginis yang dengan kentalnya mengglorifikasi tindak kekerasan terhadap perempuan.

Saya khawatir pernyataan dalam wawancara tersebut keluar begitu saja, karena kita telah menjadi begitu terbiasa dengan kekerasan seksual. Agar tak lagi terbiasa, sebagai bangsa beradab, kita harus berhenti memaklumi penjahat kelamin dan mulai lebih mempercayai korban.