Setelah Nasi, Saatnya Diet Daging (Sebuah Drama di Siang Bolong)

Setelah Nasi, Saatnya Diet Daging (Sebuah Drama di Siang Bolong)

independent.co.uk

Dear, mbak Puan Maharani, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, garda terdepan revolusi mental. Mbak Puan yang ayu, kenapa mbak tidak mengimbau warga supaya diet makan daging? Kenapa hanya diet makan nasi?

Harga daging sampai sekarang masih tinggi, bahkan tertinggi di dunia. Harganya ada yang sampai Rp 130 ribu per kilogram. Padahal – kalau belum direvisi – daging sapi itu masuk daftar sembilan bahan pokok (sembako). Sama seperti beras, sayur, buah, daging ayam, telur, dan lain-lain.

Jadi supaya empat diet lima sempurna, seharusnya diet juga makan daging sapi. Jangan ada diskriminasi antara daging dan nasi. Ini lebih penting dari polemik isu diskriminasi LGBT. Makan daging dan nasi bukan lagi persoalan selera, tapi sudah jadi problem sosial.

Daging itu banyak dikonsumsi warga kelas menengah ke atas, sedangkan nasi jadi andalan warga miskin. Tidak ada yang namanya dakin atau daging miskin, ya ada hanya raskin alias beras miskin. Warga miskin nggak peduli lauknya apa, yang penting nasi sepiring mentung.

Sementara kelas menengah ke atas, makan nasinya sedikit. Entah itu diet menghindari diabet atau sekadar pencitraan. Tapi kalau soal makan daging sapi, berapa pun harganya dibeli. Apalagi kalau wiken, parkiran Holycow, Abuba, dan kawan-kawannya pasti luber. Begitu juga di lapak-lapak steak pinggiran. Penuh sesak.

Kalau begini, bagaimana harga daging bisa turun? PMK No 267 Tahun 2016 tentang penetapan PPN 10% pada daging sapi sudah dicabut, tapi harga nggak ngaruh. Lagi-lagi, lagu lama pun dimainkan. Selain konsumsi, pengurangan impor sapi dari 200 ribu ekor menjadi 50 ribu ekor menjadi kambing sapi hitam.

Jika masalahnya lari ke pengurangan impor, ya pasti ujung-ujungnya impor. Ah, benar saja. Saya baru baca berita, pemerintah akan impor daging sapi dari India. Wah, sepertinya pemerintah ingin meniru kesuksesan ANTV yang lagi gemar impor opera sabun dari India.

Pasti pemerintah sudah survei secara paripurna soal kegandrungan masyarakat saat ini. Ya betul, masyarakat lagi getol nonton sinetron India semacam ‘Balveer’ dan ‘Uttaran’. Asal tahu saja, rating ‘Uttaran’ sudah merangsek ke posisi dua mengalahkan ‘Tukang Bubur Naik Haji’.

Sinetron ‘Uttaran’ hanya terpaut tipis dari ‘Anak Jalanan’ yang sangat mendidik anak muda itu. Bagaimana ‘Uttaran’ tidak digandrungi, banyak PNS yang bela-belain nonton ‘Uttaran’ siang hari daripada kerja, kerja, kerja. Ini kemajuan untuk reformasi birokrasi kita. Para PNS sekarang lebih cepat kembali ke kantor. Tak berlama-lama lagi makan siang di luar.

Ketika mereka sedang nonton ‘Uttaran’, petugas survei bertanya, “Daging dari negara mana yang anda sukai?” Ternyata bukan Amerika, Jepang, apalagi Australia. Jawabannya, “India!”

Alasan impor daging, entah itu dari India atau lainnya, sebenarnya sudah klasik banget. Kalau daging impor masuk, harga daging di dalam negeri turun. Ini bisa dikatakan kebijakan ‘daging cepat saji’. Kok begitu?

Ya iyalah, pemerintah republik ini kan suka sekali yang instan, yang cepat. Padahal, yang cepat belum tentu baik dan benar sesuai EYD. Mungkin saja daging impor bisa turunkan harga saat ini, tapi tahun depan? Tahun selanjutnya dan selanjutnya lagi? Helooo… Apa kabarnya perbaikan industri peternakan dari hulu ke hilir?

Persoalan kenaikan harga dan impor daging seperti satu paket dalam kebijakan ‘daging cepat saji’, yang selalu dimainkan di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini. Jika begitu, boleh dong saya berteori konspirasi. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari ini semua? Jawabannya mudah, yaitu para saudagar, importir, pemburu rente, sampai mafia.

Mereka gigit jari, kalau harga daging murah. Kalau perlu harga daging digoreng supaya melambung. Mereka nggak peduli rakyat menjerit. Yang penting untung. Kalau begini, kapan warga miskin bisa makan daging? Memangnya orang miskin nggak berhak? Udah disuruh diet makan nasi, makan daging pun sulit.

Masalah daging ini jelas sudah menimbulkan kontradiksi di lapisan masyarakat. Semacam pertentangan antara kelas borjuis dan proletar dalam perspektif Marxisme. Para saudagar borju mungkin sekarang menikmati, tapi sebenarnya sedang menggali kuburannya sendiri.

Jika kontradiksi semakin tajam – atau dibuat tajam – tidak menutup kemungkinan terjadi sebuah revolusi. Yang ini revolusi beneran. Mendidik rakyat dengan perlawanan, seperti yang pernah terjadi di Mesir. Bukan revolusi mental, yang mendidik rakyat dengan program diet.

Revolusi Mesir – jika faktor konspirasi kita kesampingkan dulu – dipicu oleh persoalan harga bahan-bahan pokok yang melonjak tinggi, terutama roti. Gara-gara harga roti mahal, rakyat Mesir akhirnya bangkit melawan. Jadi ada benarnya bahwa revolusi berawal dari perut, bukan dari ide-ide di dalam batok kepala. Asal jangan berawal dari bawah perut saja.

Jadi bagaimana? Apakah diet nasi warga miskin perlu dibuat semacam program nasional? Silakan saja, kalau perlu diperluas juga ke program diet daging sapi, ayam, ikan, sayur, buah, gula, telur, susu, dan bahan pokok lainnya. Maka jadilah kita rakyat yang sesingset-singsetnya. Jakarta, 5 Februari 2016. Atas nama Bangsa Indonesia… Proklamasi.