Serahkan Kebebasan Beragama kepada Mekanisme Pasar

Serahkan Kebebasan Beragama kepada Mekanisme Pasar

Judul yang saya tulis tampaknya ambigu. Mengapa? Sebab, pada dasarnya kata ‘kebebasan’ sudah mengandung unsur mekanisme pasar. Tapi saya biarkan begitu agar sesuai dengan cara pandang dan implementasi kebebasan beragama yang sempit dan membingungkan oleh para pengurus republik ini.

Sempit dan membingungkannya dimana? Begini… Para pendahulu negeri ini telah menuangkan konsep kebebasan beragama sebagai bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam pasal 28E ayat 1 UUD 1945 disebutkan, “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Selain itu, pengesahan UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (seharusnya) turut menguatkan praktik kebebasan beragama di negeri ini.

Namun, kebebasan beragama tersebut mungkin terlalu bebas, sehingga dibatasi oleh penguasa dengan dalih penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan keadilan.

Alhasil, lahirlah 10 tambahan pasal baru pada amendemen kedua UUD 1945. Seluruh kemewahan kebebasan beragama yang awalnya dijamin oleh pasal 28E ayat 1 UUD 1945 dan dikuatkan oleh UU No 39 Tahun 1999 menjadi terkunci oleh pembatasan yang tertuang pada ayat 28J UUD 1945.

Ada satu hal yang mengusik saya terkait istilah pembatasan. Dalam UU No 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa salah satu bentuk diskriminasi adalah pembatasan baik langsung atau tidak langsung. Tapi pembatasan nyatanya dibolehkan UU.

Pertanyaannya, UU yang mana? Apakah UU No 39 Tahun 1999 yang pada awalnya untuk memperkuat jaminan HAM, namun selanjutnya dimentahkan oleh amendemen kedua UUD 1945?

Demikian paradoks hukum negeri ini dalam mengatur kebebasan beragama. Kekuasaan politik mencemari praktik kebebasan beragama.

Puncak kehebohan dari kesimpangsiuran (baca: kesempitan) tafsir kebebasan beragama adalah pernah dikeluarkannya SKB Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang mengatur-ngatur praktik keagamaan kelompok tertentu.

Mekanisme Pasar

Konsep mekanisme pasar menekankan pada aspek keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Tarik menarik keduanya tentu saja berdasarkan kebebasan memilih.

Sebagai contoh, orang membeli barang dari toko A, B, C, dan D berdasarkan kesukaannya, bukan berdasarkan aturan yang hanya membolehkan untuk membeli dari toko tertentu saja.

Sebaliknya, toko-toko tersebut boleh menjual kepada siapa pun yang ingin membeli dengan harga yang bebas, artinya tidak dibatasi. Konsekuensi logisnya, harga yang ditawarkan akan berada pada titik keseimbangan. Artinya, jika harga tawar terlalu mahal atau tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijual, pembeli tidak akan berminat.

Seharusnya praktik beragama menerapkan konsep mekanisme pasar ini. Persaingan antar agama harus didasari pada kebebasan, bukan dukungan penguasa yang berpihak pada agama tertentu. Orang bebas memilih agama yang mereka anggap benar, tanpa ada aturan-aturan yang memaksa dan membatasi.

Al Quran dan Bibel pun mengisyaratkan praktik kebebasan beragama tanpa paksaan maupun pemaksaan. Disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (la ikraha fi ad-din).

Hal itu juga termaktub dalam Kitab Kejadian (34): 21 yang berbunyi, “Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas; bukanlah negeri ini cukup luas untuk mereka?”

Interaksi yang sehat antara berbagai pilihan agama itu akan memunculkan titik keseimbangan. Ini merupakan cerminan dari harmonisasi keberagamaan. Hasilnya, iklim toleransi yang kondusif!

Iklim toleransi tersebut muncul dengan pengertian bahwa masing-masing pemeluk maupun petinggi agama paham bahwa laku tidaknya agama di pasaran semata karena faktor-faktor nilai tawar agama tersebut.

Jadi bukan karena aturan, sehingga kelompok agama tertentu merasa di atas angin, karena keberadaannya dilindungi oleh penguasa.

Maksudnya nilai tawar agama di sini adalah daya tarik yang diberikan kepada pemeluknya. Tentu saja agama yang di dalamnya menanamkan benih-benih permusuhan dan menyebarkan intoleransi plus kekerasan tidak akan laku dengan sendirinya.

Manajemen Retensi

Para pelaku pasar yang takut menerapkan konsep mekanisme pasar biasanya disebabkan oleh kualitas produk yang mereka jual tidak lebih baik daripada pesaingnya. Mereka pun menolak mekanisme pasar, karena takut produknya tidak laku.

Konsep mekanisme/kekuatan pasar sedikit banyak dapat diterapkan pada pasar keberagamaan. Seharusnya, jika kita meyakini suatu kebenaran, kita tidak perlu takut dengan kehadiran konsep kebenaran yang ditawarkan oleh agama lain.

Tidak perlu berdalih di sini jumlah pemeluk agama A mayoritas, sehingga rumah ibadah agama B jangan dibuat terlalu banyak. Kembali lagi ke konsep mekanisme pasar.

Toh, apabila pemeluk agama A meyakini agamanya tanpa keraguan, justru peluang agama A memengaruhi pemeluk agama B lebih besar, terlepas dari berapa jumlah rumah ibadah B yang ada atau dibangun.

Dalam menjaga keberlangsungan agama yang dianut, misalnya kita ingin keturunan kita tetap memercayai agama yang sama, maka yang perlu dilakukan adalah manajemen retensi terhadap agama.

Salah satu strategi manajemen retensi agama adalah pendidikan agama yang kuat. Tidak dipungkiri bahwa orang yang mudah untuk dipengaruhi biasanya memiliki latar belakang pengetahuan atau keyakinan keagamaan yang lemah.

Dengan demikian, jika ada jamaah yang berpindah dari satu agama/kepercayaan ke agama/kepercayaan lain, kemungkinan karena kegagalan para pemuka agama dalam mendidik pemeluknya.

Pada akhirnya, jalan keluarnya bukan dengan melakukan tindakan-tindakan intoleran sebagai respons atas kehadiran agama/kepercayaan lain, melainkan penguatan konsep pengajaran atau pendidikan masing-masing agama.

Berbagai agama juga mengajarkan tentang manajemen retensi. Misalkan dalam Islam, para mualaf diberi harta rampasan perang lebih banyak daripada yang terlebih dahulu masuk Islam. Untuk apa? Tentu saja sebagai insentif untuk meretensi para mualaf yang baru masuk Islam agar tidak keluar (murtad) dari agama Islam.

Dalam Bibel juga dipraktikkan konsep manajemen retensi agama sebagaimana bunyi pada Kitab Imamat (19): 33-34. “Apabila orang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu, kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir; Akulah Tuhan, Allahmu.”

Jadi perlu digarisbawahi bahwa manajemen retensi agama bukan dengan tindakan represif dan vandalistis kepada kelompok agama/aliran lain yang minoritas. Tindakan represif itu misalnya melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah ataupun rumah para pemeluk agama tersebut.

Foto: equalityhumanrights.com