Tentang Seminar 1965/1966, Jokowi, dan Sikap Kita

Tentang Seminar 1965/1966, Jokowi, dan Sikap Kita

Bedjo Untung, korban peristiwa 1965 terima anugerah HAM di Korsel (detik.com)

Jadi gini, ini perkara sederhana, perkara bagaimana kita memahami konteks. Apakah semua hal yang terjadi di Indonesia bisa dibebankan kepada Presiden Joko Widodo sebagai pertanggungjawabannya?

Jelas tidak. Ada banyak masalah di kolong langit yang tak ada hubungannya dengan beliau. Tapi ada beberapa hal, yang kita pikir tidak berhubungan, tapi sebenarnya punya kaitan erat dengan Presiden Jokowi.

Misalnya seminar sejarah ‘Pengungkapan Kebenaran 1965/1966’ di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yang mendapat blokade aparat kepolisian.

Akibatnya, para panitia dan peserta seminar tidak bisa memasuki gedung LBH Jakarta. Blokade polisi dilakukan sejak pukul 06.00 pagi. Tindakan ini jelas tidak masuk akal. Apa yang hendak dicapai dari blokade ini?

Pihak kepolisian menyebut bahwa blokade ini dilakukan karena panitia tidak mengirimkan surat pemberitahuan acara. Padahal, acara itu tidak dilakukan di ruang publik. Acara itu diselenggarakan di gedung LBH Jakarta dan tidak terbuka untuk umum.

Akibat pemblokadean ini, banyak penyintas korban kekerasan politik 65 yang hendak hadir, tak bisa masuk ke dalam gedung. Kebanyakan dari mereka adalah para lansia.

Mereka mesti menunggu di luar gedung berjam-jam, bahkan untuk kencing saja mereka tak boleh masuk. Sebenarnya ada apa dengan kepolisian sampai begitu paranoid?

Dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional, di Jakarta, Mei lalu, Presiden Jokowi mengatakan telah meminta Kapolri untuk bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, jika ada pihak-pihak yang memecah belah masyarakat, mengancam negara dengan paham yang bertentangan dengan hukum, dasar negara, termasuk gerakan PKI.

“Saya katakan kepada Kapolri jangan terpengaruh pakai hitung-hitungan yang lain. Kalau ada bukti, silahkan ditindak. Kalau gebuk, ya gebuk saja! Jangan sampai ragu-ragu. Organisasi yang sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, dan hukum harus ditindak,” kata Presiden.

Perintah ini tentu sangat jelas bahwa kalau ada ormas yang memecah belah masyarakat, maka polisi harus bertindak. Pertanyaannya, apakah kakek dan nenek penyintas kekerasan politik 65 ini adalah pemecah belah?

Lalu, apakah mereka sedang berupaya mengembalikan gerakan PKI? Atau yang paling mengerikan, berusaha mengancam negara?

Orang dengan pikiran lurus, nalar tajam, dan jasmani yang sehat pasti tahu, jangankan mengembalikan PKI, jalan saja kadang mereka harus dibantu.

Maka, ketakutan polisi dan seluruh ormas juga mahasiswa yang demo di depan LBH ketika itu, lucu. Mereka takut kepada sekumpulan orang tua tak berdaya yang hendak mencari keadilan.

Tapi kenapa Presiden Jokowi juga yang disalahkan? Tentu karena ia pada masa kampanye lalu berjanji bahwa ia akan menegakkan Nawacita, menjamin supremasi hukum, dan melindungi hak asasi manusia (HAM) tanpa terkecuali.

Jika hak untuk berkumpul, berpendapat, dan menuntut keadilan saja direbut oleh polisi sebagai aparatur pemerintah, apa yang bisa kita harapkan dari rezim ini?

Para peserta seminar sejarah ‘Pengungkapan Kebenaran 1965/1966’ tidak sedang menyebarkan hoax, tidak pula sedang memaki presiden, mereka berkumpul untuk bercerita bagaimana sejarah 65 versi mereka.

Kakek dan nenek ini ingin suaranya didengar, ingin haknya dikembalikan, dan mendapatkan keadilan. Mereka tidak sedang menipu miliaran uang umat yang hendak ibadah. Mereka hanya ingin diberikan panggung untuk menyampaikan kebenaran versi mereka.

Komitmen pemerintah ini terhadap penegakan HAM memang harus diragukan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto misalnya, saat ditanyai perihal peringatan 13 tahun kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib, ia malah menjawab hal lain.

“Ah, kamu tuh mbok bicara yang pembangunan kita bagaimana? Teritorial kita yang dijarah itu bagaimana? Kamu bicara itu saja (kasus Munir),” kata Wiranto.

Munir mati dibunuh bukan pada pemerintahan Presiden Jokowi. Tetapi laporan tim pencari fakta dan juga usaha pengungkapan kasus ini pernah dijanjikan oleh beliau. Laporan tim pencari fakta itu kan isinya para pelaku yang harusnya ditindaklanjuti, ditangkap, dibawa ke persidangan.

Kini setelah Jokowi berkuasa, wakilnya malah bilang kasus Munir sudah selesai. Lantas bagaimana tindak lanjut terkait TPF?

Tapi emang ini salah Jokowi? Ya tentu tidak, tapi jika jokowi mengaku berkomitmen pada HAM, ia harus bersuara, bekerja semaksimal mungkin untuk memenuhi janjinya itu. Tapi pada praktiknya?

Presiden kita kerap kali tak bersuara tentang indikasi kejahatan HAM di dalam negeri. Persekusi terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah, sengketa pembangunan pabrik Semen di Rembang, hingga pembubaran berbagai diskusi terkait usaha rekonsiliasi 65. Mengapa ini bisa terjadi?

Kontras menyebut ada tiga jenderal yang bermasalah dalam kabinet Presiden Jokowi. Mereka adalah Menko Polhukam Wiranto, yang patut dimintai pertanggungjawaban dalam dugaan kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan Timor Leste; Hendropriyono dalam dugaan kasus Talangsari dan pembununan Munir Said Thalib; serta Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam kasus dugaan pembunuhan pemimpin Papua Theys Hiyo Eluay.

Tentu kemajuan dan pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi patut dirayakan, diapresiasi, dan dijaga. Tapi menjawab permasalahan hukum dan HAM dengan retorika pembangunan itu mengerikan.

Kita seolah-olah dibuat percaya bahwa fasilitas dan infrastruktur yang baik itu berasal dari diamnya kita saat hak manusia lain diinjak. Kemudian, yang bikin ini jadi lebih sesak, pemerintah macam ini banyak yang memuja.