Sastra, Kuasa, dan Raditya Dika

Sastra, Kuasa, dan Raditya Dika

wallpapersafari.com

Ada yang kenal nama Dika Angkasaputra Moerwani? Tapi kalau Raditya Dika? Pasti banyak yang kenal. Kurang terkenal bagaimana, coba? Saya sampai menghitung setidaknya ada lima gelar yang disandang beliau: penulis, pelawak, aktor, model, dan sutradara. Tapi, belakangan, saya ternyata melupakan sesuatu. Ternyata Radit juga didaku sebagai sastrawan. Keren banget kan?

Nama Raditya Dika sebagai sastrawan muncul di salah satu buku pelajaran Bahasa Indonesia. Namun, ia tidak sendiri. Ada beberapa orang yang diberi label sastrawan juga, antara lain Seno Gumira Ajidarma, Andrea Hirata, dan Dewi Lestari. Wajar, kalau penampakan Radit dipertanyakan publik, khususnya para pembaca buku-buku yang dianggap sastra.

Dalam studi sastra, buku yang ditulis Radit kerap dikategorikan sebagai sastra populer, yang dibedakan dengan sastra tinggi atau sastra beneran. Dengan kata lain, ia dianggap tak layak disebut sastrawan. Namun, apakah benar cara pandang semacam itu? Siapakah yang layak disebut sastrawan? Apakah ia benar-benar ada? Siapa yang punya kuasa melabeli penulis A adalah sastrawan dan penulis B adalah penulis biasa-biasa saja?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu kiranya diuraikan sejenak dikotomi sastra dan bukan sastra. Perbedaan sebuah buku layak disebut sastra atau bukan sastra tidak jauh dari hal-hal berikut. Sebuah buku dianggap karya sastra kalau bisa menginspirasi pembaca, menggunakan bahasa rumit (baca: ndakik-ndakik, sulit dipahami, puitis), bernilai estetis tinggi (meski tinggi dan rendahnya bisa diperdebatkan), dan membicarakan persoalan serius.

Kalau buku yang dinilai tak layak masuk rak sastra dikategorikan dengan ciri dangkal, seperti bahasanya ringan, diminati anak muda, laku keras, tema yang dibahas ringan, dan tidak membuat kening berkerut saat membaca. Dikotomi semacam inilah yang kerap menjadi acuan untuk menentukan sebuah buku layak disebut karya sastra atau tidak. Dan, dengan sendirinya penulis buku tersebut pantas disebut sastrawan atau bukan.

Tapi jangan salah, ada hal lain yang juga berperan. Bisa jadi perannya sangat besar. Namanya politik selera. Yang namanya politik kan nggak jauh-jauh dari kekuasaan ya, jadi ini semacam kekuatan  yang bisa membentuk, mendesak, bahkan bisa memaksa selera publik terhadap karya buku, film, atau seni tertentu.

Politik selera menyelinap lewat berbagai hal. Bisa dari negara, penerbit, penulis, atau kelindan beragam faktor yang ada. Kekuasaan semacam ini, di ranah sastra, bisa dilacak sejak tahun 1920-an atau apa yang kerap disebut sebagai awal mula sastra Indonesia modern.

Dari sanalah bisa diperiksa mengapa Siti Nurbaya yang diterbitkan Balai Pustaka dianggap karya sastra dan buku-buku fiksi yang diterbitkan penerbit-penerbit keturunan Tionghoa dianggap bukan sastra.

Apabila menengok laman Wikipedia Sastra Indonesia, terdapat sekelompok karya yang disebut kanon sastra Indonesia. Kanon sastra adalah sekelompok karya (novel, sajak, cerpen) yang dianggap mewakili sastra Indonesia pada periode tertentu. Pada tahun 1920-an, karya sastra yang dianggap kanon antara lain Siti Nurbaya, Salah Asuhan, serta Azab dan Sengsara.

Karya-karya tersebut dianggap berkualitas dan mewakili sastra Indonesia pada periode tersebut. Namun, kerap tidak diketahui bahwa tiga mahakarya tersebut merupakan produk politik selera yang bekerja lewat Balai Pustaka, sebuah penerbit yang didirikan Belanda untuk membantu misi propaganda kolonialisme ketika itu.

Politik selera ini bekerja misalnya lewat seleksi awal naskah yang masuk ke penerbit tersebut. Sebuah naskah layak terbit, jika memenuhi syarat yang tertera di Nota Rinkes. Syarat-syarat tersebut antara lain naskah yang diterbitkan harus bebas dari kepentingan politik (baca: tidak boleh bertentangan dengan sikap politik Belanda), tidak menyinggung soal agama, dan bisa menambah budi pekerti.

Hasil dari syarat ini adalah nyaris sulit ditemukan tokoh Belanda yang berperangai buruk di novel-novel terbitan Balai Pustaka. Hal ini berbeda dengan novel-novel yang terbit di luar Balai Pustaka atau terbitan swasta. Kita dengan mudah menemukan beragam tokoh penjajah yang menjadi pembunuh, pemerkosa, pelacur, atau tokoh dengan karakter buruk lainnya.

Tak hanya lewat itu, Balai Pustaka juga memberi label ‘bacaan liar’ terhadap buku-buku yang terbit di luar Balai Pustaka atau yang diterbitkan penerbit swasta. Label ini dengan sendirinya hendak mengatakan bahwa buku terbitan Balai Pustaka lebih bermutu dibanding penerbit-penerbit lain.

Politik selera semacam ini bekerja tidak hanya pada masa lampau, bahkan sampai saat ini. Contohnya adalah saat ini sangat mudah menemukan novel-novel terbitan Balai Pustaka tahun 1920-an seperti yang disebut sebelumnya. Namun, amat sulit menemukan novel atau buku fiksi yang diterbitkan penerbit di luar Balai Pustaka pada 1920-an.

Dari uraian tersebut, terjelaskan bahwa buku semacam Siti Nurbaya dianggap sastra atau bukan tidak sekadar perkara kualitas saja. Melainkan juga adanya politik selera. Saat ini, politik selera tentu bekerja tidak hanya lewat penerbit. Bisa juga lewat negara yang menentukan mana buku layak baca atau tidak.

Politik selera bisa juga bekerja lewat penerbit-penerbit besar yang masif mencetak buku-buku ‘kiri’ dan menganggapnya buku yang seksi layaknya buku motivasi yang bisa memberi keuntungan finansial.

Nah, apakah kemudian sastrawan itu benar-benar ada? Ya mungkin saja ada, mungkin juga tidak. Hal penting yang perlu dicatat adalah sastra dan bukan sastra tidak melulu perkara aksara saja, melainkan juga kuasa.

Siapa punya kuasa di ranah ekonomi, sosial, pendidikan, politik, atau budaya, dia bisa menentukan siapa yang layak disebut sastrawan atau bukan. Bahkan kalau perlu melabeli dirinya sendiri sebagai sastrawan dan membuat buku ‘Daftar Sastrawan Berpengaruh 2016’. Kita tunggu…

  • indyana

    mantap..!