Pak Jokowi, Ini yang Kurang dari Indonesia saat Bicara Rohingya

Pak Jokowi, Ini yang Kurang dari Indonesia saat Bicara Rohingya

Ilustrasi etnis Rohingya (AFP/bbc.com)

Pemerintah Indonesia ya jelas harus mengecam pembantaian etnis Rohingya di Myanmar. Tapi kalau ingin punya legitimasi moral, Indonesia sebaiknya komit terhadap penegakan HAM.

Maka, saat penegakan HAM di Papua masih ambyar, kita akan mudah sekali dihina balik, “Kamu mau ngurus hak asasi orang, emang kamu bener ngurus negaramu sendiri?”

Apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membantu etnis Rohingya jelas mesti didukung. Bantuan kemanusiaan, usaha untuk melindungi hak sipil, sampai memikirkan bagaimana hidup mereka ke depan. Ini tentu baik, malah sangat baik.

Di sisi lain, upaya mengingatkan permasalahan HAM di dalam negeri saat terjadi krisis Rohingya bukan untuk mendelegitimasi usaha pemerintah dalam usaha kemanusiaan. Ini justru jadi momen penting agar pemerintah lebih serius menggarap Nawacita.

Kemanusiaan itu lintas ideologi. Mau liberal, marxis, atau anarkis sekalipun – kecuali fasis. Niat baikmu untuk membantu tidak akan pernah bisa dipercaya, kalau kamu punya catatan buruk dalam kejahatan kemanusiaan.

Kita marah saat Aung San Suu Kyi menganggap Pemerintah Indonesia melakukan intervensi politik. Tapi, kita demikian hebat memuja diplomat yang dulu pernah menganggap perwakilan Kepulauan Solomon mencampuri urusan dalam negeri orang lain saat bicara tentang Papua.

Kita demikian marah saat Pemerintah Myanmar menolak tim pencari fakta atau wartawan masuk ke negara itu untuk melakukan investigasi. Tapi, jangan lupa, pemberian izin masuk bagi wartawan asing ke Papua juga susah.

It takes two tango, kalau kita ingin punya legitimasi moral dan politik untuk bicara soal kemanusiaan, ya berikan hak serupa kepada orang lain.

Kita tidak mau orang asing memeriksa pelanggaran HAM di negara kita, tapi kita mau bicara soal kemanusiaan di negara lain?

Lantas, apakah negara dengan sejarah pelanggaran HAM tak boleh berkomentar atau intervensi terhadap negara lain yang sedang melakukan pelanggaran HAM? Tentu saja boleh.

Australia yang punya jejak buruk pelanggaran kemanusiaan, ya boleh mengecam dan mengutuk tindakan Pemerintah Myanmar. Jerman yang punya sejarah panjang soal Nazi, ya juga boleh.

Demikian juga dengan Jepang yang masih bermasalah dengan Jugun Ianfu. Atau, Malaysia yang punya catatan buruk kebebasan sipil.

Pemerintah kita jelas harus bersikap cepat. Orang-orang Rohingya tengah diburu, diperkosa, dan dibantai secara sistematis. Mereka butuh intervensi, bantuan logistik, dan perlindungan yang cepat.

Kita sedang dikejar waktu dalam usaha melawan genosida paling terbuka. Tidak seperti Khmer Merah dan Komunis 65 yang ditutup-tutupi. Saat ini, internet memberi kita gambar satelit di mana desa dibakar dan video menggambarkan lokasi pembantaian.

Tapi tentu apa yang kita lihat di internet bukan tanpa kepalsuan. Masih ada orang jahat yang dengan sengaja menyebar foto palsu untuk membakar sentimen kebencian. Mengkonstruksi bahwa peristiwa yang terjadi di Myanmar adalah pembantaian berbasis agama hingga mengaburkan kemanusiaan itu sendiri.

Orang-orang yang picik dan penuh kebencian terhadap pemerintah tak peduli bahwa sejak lama Indonesia mengupayakan perlindungan orang Rohingya.

Apa yang dilakukan Presiden Jokowi melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menawarkan proposal proteksi terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, terbilang sangat baik. Respon cepat Indonesia menemui Aung San Suu Kyi juga baik.

Terlepas kritik kita terhadapnya, perlu diketahui Asean memiliki prinsip non-intervensi. Menteri kita mau ditemui saja sudah sangat baik, apalagi sampai memberikan proposal. Jika anda tak paham, cari pacar teman jurusan HI untuk menjelaskan.

Dalam pertemuan itu, menteri Retno juga meminta pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis di Rakhine.

Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya pembangunan inklusif dan rehabilitasi kondisi di Rakhine, antara lain pembangunan rumah sakit di Mrauk U, program bantuan di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan peningkatan kapasitas termasuk oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Ini penting, daripada sekadar grudakgruduk ribut mengepung Candi Borobudur atau melempari kedutaan dengan molotov.

Memahami geopolitik Asean ini penting. Dengan masih tercatatnya Myanmar di Asean, negara-negara anggota setidaknya masih diberi akses untuk bicara, memberi masukan, dan intervensi secara halus.

Jika Myanmar dikeluarkan, tak ada hubungan diplomatik, terus mau apa? Perang dan menambah runyam keadaan? Lantas gimana? Maukah Pemerintah Indonesia menerima pengungsi Rohingya?

Dalam sejarah, hanya orang Aceh yang secara terbuka dan heroik membantu orang-orang Rohingya yang terlantar di laut.

Amnesty International telah merilis laporan riset Refugees Welcome Index atau indeks ramah pengungsi. Dalam laporan itu, Amnesty International melakukan penelitian di 27 negara dan melibatkan 27.000 orang.

Hasilnya, hanya 1% orang Indonesia yang bersedia menampung para pengungsi tadi di rumah mereka. Sementara 7% bersedia membiarkan para pengungsi tinggal di antara lingkungan mereka. Selebihnya, menolak menampung pengungsi di rumahnya.

Tidak percaya dengan temuan itu?

Coba anda ketik Rohingya dan Gubernur Sulawesi Selatan. Cari juga rekaman video sikap gubernur itu terhadap para pengungsi. Maka, yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan donasi dan menjaga agar donasi itu tepat sasaran.

Jangan sampai ada kasus di mana donasi kemanusiaan malah nyasar ke pasukan pemberontak seperti yang terjadi di Suriah. Bukannya membantu, malah Indonesia bisa dianggap mendukung pemberontak menggulingkan pemerintah yang sah.

Poin penting dari usaha memperingatkan negara tentang intervensi negara lain adalah sejauh mana Pemerintah Indonesia berkomitmen pada HAM itu sendiri.

Beranikah Pemerintah Indonesia mengambil langkah seperti Australia, dimana Kevin Rudd bicara atas nama negara di depan parlemen, meminta maaf kepada Suku Aborigin atas generasi yang hilang?

Atau, beranikah pemerintah melakukan rekonsiliasi seperti Jepang yang meminta maaf terhadap perempuan-perempuan Korea yang dipaksa jadi budak seks?

Jika memang ilustrasi itu demikian susah dipahami, maka ini mungkin bisa membantu anda. Jika Turki membantai etnis minoritas Kurdi, lantas Israel memprotes dan mengecam, bisakah kita terima sikap itu? Tentu bisa, setiap tindakan pelanggaran HAM mesti dikecam.

Tapi apakah Israel punya landasan politis atau moral untuk melakukan itu? Apakah kita berharap para pembela hak Palestina akan menganggap tindakan Israel itu terpuji? Atau, malah menganggap sikap Israel itu munafik belaka?

Gimana, apakah ilustrasi itu cukup membantu? Atau, jangan-jangan malah jadi semakin sulit.

  • Vian Kamaruddin

    memang cukup sulit, indonesia dikatakan tidak bisa mengurus masalah sendiri, tapi mau mengurus masalah orang lain itu seperti di skak mat