Apa yang Salah dari ‘Pribumi’?

Apa yang Salah dari ‘Pribumi’?

Ilustrasi (tatangmanguny.wordpress.com)

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sudah sah, sah, sah, menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Usai dilantik oleh ((mantan)) bosnya di Istana, pemimpin baru Ibu Kota itu menuju Balai Kota, yang disambut meriah oleh massa.

Tak hanya itu, Anies-Sandi disambut karangan bunga yang begitu wangi, di antaranya dari Fahri Hamzah, junjungan sejuta netizen! hingga PT Delta Djakarta, perusahaan bir yang sebagian sahamnya dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

Dan, seperti tradisi pemimpin baru ‘jaman now’, pidato politik usai dilantik menjadi bagian yang penting dan sakral. Terlebih, Anies Baswedan sangat memahami betul kekuatan ide dan kata-kata, yang terinspirasi dari ketokohan Haji Agus Salim.

Jangan anda bandingkan pidato Anies dengan Jokowi atau Ahok. Dua mantan gubernur DKI itu sepertinya tidak ditakdirkan mahir mengolah kata. Itu mengapa cocoknya mereka kerja, kerja, kerja. Bukan pidato, pidato, pidato…

Dari atas panggung di Balai Kota, Anies meluncurkan 1.390 kata-kata dalam pidatonya. Kata-katanya sarat makna, dari pembuka sampai menutup. Luar biasa keahlian gubernur baru Jakarta ini.

Sebagai contoh, pada kalimat pembuka. “Saudara-saudara semua warga Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om swastiastu. Namo buddhaya.”

Tak butuh ahli tafsir atau ahli hermeneutika untuk memahami rangkaian kata yang ingin mengakomodasi seluruh warga Jakarta itu. Semua umat beragama, yang belakangan – terutama saat pilkada – menjadi sesuatu yang sensitif sekali.

Lalu, pada kalimat penutup. “Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.”

Bagi kalangan Nahdlatul Ulama (NU), kalimat penutup WWW alias wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq sudah tak asing lagi. Dulu, saat kuliah, saya bergaul dengan banyak anak muda NU. Kalimat WWW ini menjadi semacam identitas dan kekhasan keluarga besar NU.

Pencetus kalimat itu adalah KH Ahmad Abdul Hamid dari Kendal, Jawa Tengah. Sebelum kalimat WWW, Kiai Hamid sebetulnya telah menciptakan terlebih dahulu istilah “billahi taufiq wal hidayah”.

Namun, karena kalimat tersebut hampir digunakan oleh semua kalangan umat Islam dan Golkar saat itu, maka beliau merasa kekhasan untuk orang NU tidak ada lagi. Karena itu, muncul lah kalimat WWW.

Selain berusaha mengakomodasi semua umat beragama, Anies seharusnya tampaknya paham bahwa Jakarta juga dihuni oleh beragam suku. Ia pun menyelipkan pepatah Batak dengan apik.

“Holong manjalak holong, holong manjalak domu. Kasih sayang akan mencari kasih sayang, kasih sayang akan menciptakan persatuan.”

Seorang kawan saya yang kebetulan berasal dari Batak langsung tersenyum lebar, lalu berkata, “Pinter juga dia berbahasa Batak.” Tampak rona bahagia di raut wajahnya. Padahal, dia terang-terangan pendukung Ahok. Lebih tepatnya, siapapun calon yang direkomendasikan PDIP.

Selain Batak, Anies mengungkapkan sebuah pepatah Aceh yang penuh makna.

“Cilaka rumah tanpa atap, cilaka kampung tanpa guyub. Persatuan dan keguyuban ini yang harus terus kita perjuangkan, dimulai dari meruntuhkan sekat-sekat interaksi antarsegmen masyarakatnya, terutama  pemisahan ruang interaksi berdasar kemampuan ekonomi.”

Anies juga menyebut istilah “Tuah sakato” dari Minang. Lalu, sebuah pepatah Banjar, seperti dalam kata-kata ini: “Salapik sakaguringan, sabantal sakalang gulu. Satu tikar tempat tidur, satu bantal penyangga leher.”

Tak ketinggalan, sebuah kearifan lokal dari Minahasa. “Si tou timou tumou tou. Manusia hidup untuk menghidupi orang lain, menjadi pembawa berkah bagi sesama.”

Tampak sekali bahwa ini sudah disiapkan secara matang, meskipun faktanya ada tujuh suku mayoritas di Jakarta, yakni Jawa (35,16%), Betawi (27,65%), Sunda (15,27%), Tionghoa (5,53%), Batak (3,61%), Minangkabau (3,18%), dan Melayu (1,62%).

Tapi ya sudahlah ya, Jakarta ini milik semua, kalau kata gubernur yang baru. Dan, saya pun yakin, negara atau kota yang demokratis dibangun atas prinsip kewargaaan (citizenship). Tidak ada yang namanya ‘ras nasional’.

‘Ras nasional’, seperti kata Nick Cheesman, ahli Myanmar dari Australian National University, hanya akan memicu terjadinya penindasan dan konflik. Di Myanmar, misalnya, warga di sana digolongkan ke dalam 135 ‘taingyintha’ atau ‘ras nasional’.

Di daftar tersebut, Rohingya tidak masuk karena dianggap ‘Non-Myanmar’. Inilah akar dari segala macam persoalan etnis Rohingya sampai hari ini.

Itu mengapa banyak pihak menilai bahwa Anies terkesan membangkitkan sentimen ‘pribumi’ dalam pidato politiknya. Sebetulnya sangat mudah bagi Anies yang maestro kata-kata itu untuk mengganti ‘pribumi’ menjadi ‘kita’ atau ‘rakyat’ atau istilah umum lainnya. Tapi kan tidak. Wajar, jika itu memancing reaksi masyarakat.

Jakarta itu adalah satu dari sedikit tempat di Indonesia yang merasakan hadirnya penjajah dalam kehidupan sehari-hari selama berabad-abad lamanya. Rakyat pribumi ditindas dan dikalahkan oleh kolonialisme. Kini telah merdeka, saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri.

Itu dalam teks pidato.

Yang terjadi, saat bagian itu, Anies sempat berbicara tanpa melihat teks.

Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta.

Setelah itu, ia kembali membaca teks. Dulu, kita semua, pribumi, ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan di negeri sendiri.

Kemudian, ia menguatkan dengan menyelipkan pepatah Madura. Jangan sampai terjadi di Jakarta ini apa yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik se atellor, ajam se ngeremme. Itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Seseorang yang bekerja keras, hasilnya dinikmati orang lain.

Jika mencermati secara utuh kalimat-kalimat di atas, memang ada semacam ambiguitas. Pada satu sisi, berbicara masa kolonialisme atau penjajahan dulu, namun di sisi lain berbicara dalam konteks kekinian.

Bagaimana tidak konteks kekinian, memangnya ini pemilihan gubernur pada awal-awal kemerdekaan tahun 1945?

Kita tidak mungkin menjadi manusia yang ahistoris, dengan melepaskan teks dan konteks yang berlangsung sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, dimana istilah ‘pribumi’ dan ‘non-pribumi’ menjadi catatan kelam bangsa ini.

Lagipula, definisi ‘pribumi’ juga masih kabur. Apakah penghuni asli? Siapa penghuni asli? Semasa kolonialisme Belanda, istilah ‘pribumi’ pertama kali dipakai untuk mengkotak-kotakkan suatu kelompok berdasarkan ras. Apakah itu masih relevan? Katanya sudah merdeka.

Itu mengapa setelah kerusuhan tahun 1998, keluar Instruksi Presiden (Inpres) No 26 Tahun 1998. Intinya menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pada suatu waktu, Pandji Pragiwaksono, seorang seleb yang saat Pilkada DKI Jakarta membantu pasangan Anies-Sandi, pernah bilang…