“Ciyee… Bangga Banget Bisa Poligami”

“Ciyee… Bangga Banget Bisa Poligami”

Ilustrasi (feed.merdeka.com)

Semenjak unggahan video di akun Facebook, yang menampilkan seorang ustadz tengah menceramahi tiga istrinya tentang pilar rumah tangga sakinah menjadi viral dan ditonton sampai 169.000 kali, akhirnya drama poligami kembali mendapatkan momentum.

Perdebatan pernikahan poligami dengan monogami kian marak dan terlihat ‘enggan’ untuk disudahi. Tentu saja, hal ini terjadi karena banyaknya penafsiran terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran.

Poligami memang termaktub dalam Al-Quran, kitab suci yang diyakini sebagai pedoman utama kehidupan umat Islam. Tak jarang para pelaku poligami menyebutnya sebagai sunnah Nabi.

Meski demikian, saya kira stempel ‘sunnah Nabi’ digunakan hanya untuk menjustifikasi praktik poligami, yang seolah label tersebut dapat menghapuskan berbagai keburukan yang dihasilkan dari praktik ini.

Asal kita ketahui saja bahwa praktik poligami – dalam perspektif Islam – hanya bisa dipahami melalui konteks Islam awal sampai pada abad pertengahan, dimana tata aturan hukum tentang poligami dibentuk.

Pada masa awal Islam ditengarai adanya analogi kuat antara posisi perempuan dalam pernikahan poligami dan posisi budak perempuan yang berfungsi sebagai simpanan seksual (concubines).

Prinsip milk al-yamin (apa yang dimiliki oleh tangan kananmu, yakni prinsip kepemilikan budak) dan prinsip milk al-nikah (apa yang dimiliki dari proses perkawinan) selalu dijelaskan secara paralel dalam kitab-kitab klasik fikih Islam.

Dalam kitab-kitab tersebut, proses pemberian mahar dalam perkawinan diparalelkan dengan proses pembelian budak, dan proses perceraian dalam pernikahan selalu disandingkan dengan proses pembebasan budak belian.

Satu-satunya perbedaan antara kedua prinsip di atas adalah seorang istri tidak bisa diperjual-belikan layaknya seorang budak dan harus dimintai persetujuannya dalam proses pernikahan.

Jika dilihat lebih dalam lagi, ketika itu hubungan pernikahan antara seorang pria dengan beberapa perempuan sekaligus menjadi mungkin dan dapat dipahami karena status seorang perempuan – secara seksual, sosial, dan politik – tak jauh berbeda dengan seorang budak perempuan.

Pernikahan bagi laki-laki saat itu semacam ‘legalitas akses seksual’ terhadap istrinya. Dan, serupa dengan itu, ketika seorang laki-laki memiliki seorang budak perempuan, maka ia juga memiliki akses seksual terhadap budak perempuan tersebut.

Dalam konteks sejarahnya penting untuk diingat bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang pemimpin agama, melainkan juga seorang pemimpin politik. Kala itu, beliau sedang berupaya untuk menghapuskan hubungan kesukuan dalam masyarakat Hijaz dan menggantinya dengan hubungan keagamaan.

Misalnya saja pernikahannya dengan Aisyah merupakan bentuk penghormatannya terhadap Abu Bakar, sahabatnya dan salah satu tokoh terpenting dalam kerangka sosial-politik Madinah.

Demikian pula dengan ketiga istri Muhammad lainnya, yakni Umm Salama, Hafsah, dan Sawdah, adalah janda-janda dari para pejuang Islam awal dan pernikahan Muhammad dengan mereka adalah bentuk jaminan sosial-politik terhadap keluarga para personel militernya.

Pernikahan Muhammad dengan istri lainnya, Umm Habibah, merupakan bentuk konsolidasi politik mengingat ayah Umm Habibah adalah salah satu lawan politik-keagamaan terbesarnya, yakni Abu Sufyan.

Zainab juga merupakan salah satu istri Muhammad yang berasal dari klan terhormat, dimana keluarganya memberikan dukungan politik yang signifikan bagi kepemimpinan Muhammad.

Dengan demikian, vulgarisasi praktik poligami yang kini sedang menjadi tren di Indonesia merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan.

Begitu juga dengan sakralisasi ‘pernikahan poligami’ yang merupakan penyalahgunaan klaim yurisprudensi Islam yang menyucikan sesuatu yang tak memiliki nilai kesucian, dan tidak diwajibkan.

Maka, saran saya adalah teks-teks Al-Qur’an dan hadis janganlah serta merta diartikan secara kasat mata dan telanjang. Dibutuhkan seperangkat alat untuk menafsirkan teks.

Seperangkat alat tersebut adalah social humanities agar ketika teks dihadapkan dengan kondisi real masa kini dan problematika sosial kontemporer, teks tidak tertutup dan kaku, melainkan mencair dan bisa hidup di setiap zaman. Kalau anak pesantren bilangnya likulli zaman wa makan.

Poligami harus ditempatkan pada posisi yang ‘sakral’ sebagaimana sakralnya pernikahan itu sendiri agar tidak dipahami secara sepihak, yang pada akhirnya merugikan kaum perempuan dan anak-anak.

Terbukti, berdasarkan catatan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tren perceraian akibat poligami meningkat. Poligami juga menyebabkan terlantarnya perempuan dan anak-anak. Terus situ bangga bisa pamer punya istri tiga?

Nah, buat perempuan yang tidak ingin dipoligami nantinya, carilah pasangan seorang jomblo militan. Niscaya pernikahanmu akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Percayalah… 🙂

  • Prafiyanti Puspa Anugerah

    Wkwkwk jomblo militan loh yah