Pertanyaan-pertanyaan Sulit untuk Calon Gubernur Jakarta

Pertanyaan-pertanyaan Sulit untuk Calon Gubernur Jakarta

kriminalitas.com

Jakarta sudah lama dirundung masalah, bahkan jauh sebelum saya dulu menjadi penggalang dalam ekstrakurikuler Pramuka. Mulai dari masalah yang harus segera dituntaskan hingga masalah yang masih bisa ditunda-tunda penyelesaiannya.

Tapi belakangan, ada juga masalah yang nikmat untuk dipertontonkan saja atau masalah yang menguntungkan bila dipelihara khususnya ketika musim pilkada tiba.

Tahta anget-anget gubernur DKI Jakarta akan diperebutkan oleh tiga paslon: Agus-Sylvi, Ahok-Djarot, dan Anies-Sandiaga. Di sisi lain, dari sekian banyak calon pemilih, ada yang rela menghabiskan detak jantungnya untuk saling sindir dan nyinyir.

Ya nggak apa-apa, itu sudah menjadi tupoksi mereka sebagai barisan pendukung yang kaffah.

Ibu kota memang memiliki mistisme daya pikat di benak masyarakat. Tak hanya warga Jakarta yang membicarakannya, penduduk di luar Pulau Jawa bahkan turut menikmatinya. Dengan bantuan pos rondanya Mark Zuckerberg, tentunya.

Nah, kemarin-kemarin, fesbuk saya kembali anget oleh hal baru, tentang kenaikan BBM non-subsidi dan surat-surat kendaraan. Biasanya kebijakan kontroversi kayak begini akan disambut oleh gayung demonstrasi, tapi nampaknya tahun ini adem ayem.

Perjuangan cukup dengan meme saja, karena meme adalah pilar-pilar demokrasi bangsa. Hokyaa, merdeka!

Saya sebenarnya nggak mudeng dengan isu itu. Kalau tarifnya bisa diturunkan kenapa musti dinaikkan? Ya nggak sih?

Bentar, bentar, barangkali ini adalah paket kebijakan out of the box untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Kalo harga BBM non-subsidi dan biaya surat-surat kendaraan naik, bisa jadi akan mendorong perilaku masyarakat untuk malas konsumtif kendaraan bermotor, tho?

Kalau udah pada malas, hidayah Tuhan akan turun, warga Jakarta akan beralih dan lebih memilih berjalan kaki dan bersepeda ria. Jakarta lebih go green dan macet pun teratasi. Lalu panji-panji untuk menjadikan Jakarta sebagai ‘The Next Singapura pasti mudah terlaksana.

Tapi, benarkah sesederhana itu? Tunggu sebentar… Ya nggak simpel juga keleus…

Jakarta yang luasnya hanya 661,5 km² itu sudah teramat sangat-sangat padat, sodara-sodara… Tahun 2015, ada sebanyak 10,18 juta jiwa yang saling berjejal di tiap jengkal tanah. Fyi, itu jumlahnya hanya selisih 3 juta atau 0,7 kali lebih banyak dari jumlah peserta aksi 212 yang konon mencapai 7 juta. Uwow kan?

Sementara pada 2014 dan 2013, penduduk Jakarta sebanyak 10,07 juta jiwa dan 9,97 juta jiwa. Artinya, entah karena beranak-pinak atau serbuan para pendatang yang hendak melempar dadu beradu nasib, selama dua tahun dari 2013 ke 2015 terjadi lompatan jumlah penduduk yang wow jumlahnya. Sekitar 208 ribu jiwa.

Kalau dirata-rata dari 2013 ke 2015, berarti setiap bulan sebanyak 8.666 kepala manusia muncul untuk meramaikan Jakarta atau 288 kepala manusia setiap hari.

Sebagian dari mereka datang bukan untuk berwisata atau mendukung tim sepak bola yang sedang bertandang, melainkan untuk tinggal dan bertahan hidup, mengais sesuap nasi, membanting tulang, menjemur apek kecut keringat, hingga bertaruh untuk garis kehidupan yang lebih baik.

Nah, untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mereka perlu mobilitas yang cepat dan gesit gas-rem-gas-rem layaknya manuver motor matik. Dan apa yang terjadi? Benar! Prospek cerah bagi usaha tambal ban, ehh bukan, maksud saya permintaan yang gila-gilaan di bidang jual-beli kendaraan bermotor.

Dan apa imbasnya? Ya macet. Masalah yang penyelesaiannya selalu menemui jalan buntu. Syedih…

Mari kita renungi pledoi berikut, “Siapapun paslon yang akan terpilih nanti, baik dari mantan mayor atau mantan gubernur atau mantan menteri ataupun mantan pacarmu, mungkin lagi-lagi kesulitan menindak peliknya macet ban karet di Jakarta.”

Kenapa?

Begini rekan-rekan pejuang NKRI. Pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2014 sebesar 5,95%, tertinggi di Pulau Jawa. Provinsi yang menjadi raksasa ekonomi terbesar di Nusantara ini, bertumpu pada sektor perdagangan.

Untuk menjadi raksasa ekonomi, prestasi tersebut tentunya turut dipikul oleh transportasi yang menjadi bagian dari tulang punggung ekonominya Jakarta. Namun pelayanan angkutan umum yang tersedia, masih belum sanggup memenuhi harapan masyarakatnya agar jalanan ibu kota tak lagi sesak.

Nah, jumlah kendaraan bermotor yang turut andil menyesakkan ibu kota pada 2014 sebanyak 17,52 juta unit. Dari total tersebut, sepeda motor turut menyumbang 13,08 juta sendiri atau 74,66%.

Sedangkan pada 2013, ibu kota sudah terbendung oleh 16,07 juta unit kendaraan bermotor dan 74,3%-nya adalah sepeda motor. Kendati persentasenya turun 0,3%, tetapi telah terjadi kenaikan 1.135.092 sepeda motor atau 94.591 knalpot per bulan atau 3.152 pasang roda per hari.

Mari sama-sama kita gelar tikar, seruput kopi, gigit gorengan, dan membayangkan sejenak…

Ada 3.152 pasang roda per hari, asumsikan harga satu motor adalah Rp 15 juta. Dalam 24 jam saja bung, 24 jam saja, wilayah yang hanya seujung kuku Indonesia ini, terdapat arus duit Rp 47,28 miliar yang berhasil diputar oleh dealer roda dua.

Berapa sebulannya? Rp 1,42 triliun. Setahunnya? Rp 17,02 triliun. Transaksi fulus setahun yang sangat gurihhhh bukan? Bahkan hampir setara dengan 3 kali lipat kekayaan om Sandiaga Uno pada 2011.

Katakanlah, sebagai usaha untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jakarta dengan menelurkan regulasi pengendalian penjualan sepeda motor supaya turun 10% saja. Tanpa beking dan bantuan masyarakat, adakah calon gubernur yang cukup nyali untuk memperjuangkannya?

Tekanan dan tantangannya berat lho, berani mengurangi penjualan sepeda motor sebanyak 100.000 dalam setahun, sama saja dengan berani melucuti usaha para pebisnis roda dua senilai Rp 1,5 triliun!

Tentu saja, kudu wani perih dengan terpangkasnya jatah Rp 30 miliar untuk pendapatan daerah dari kantong Pajak Kendaraan Bermotor. Rp 30 miliar ini bukan duit sedikit lho hahaha…

Jika gaji ASN di bawah naungan Pemprov DKI kita pukul rata sebesar Rp 5 juta per bulan, duit Rp 30 miliar itu bisa untuk membayar upah lelah sebulan dari 6.000 abdi negara loh. Bisa juga untuk nyicil program mas Agus Harimurti yang Rp 1 miliar per RW.

Itu baru urusan menghadapi bisnis tunggangan beroda dua. Padahal, roda empat turut serta menjadi biang kerok padat merayapnya nadi-nadi ibukota. Lalu, bagaimana dengan mobil? Begini…

Rekan-rekan yang budiman. Kota metropolitan kayak Jakarta, pada 2014 menjadi rumah bagi 3,26 juta unit mobil. Jumlah itu bertambah 250 ribuan unit (tepatnya 255.606 unit) dari tahun sebelumnya yang berjumlah 3,01 juta unit.

Berapa rupiah harga mobil anda? Rp 100 juta? Rp 200 juta? Rp 300 juta? Atau lebih dari Rp 400 juta? Mari anggap saja rata-rata harga per mobil adalah Rp 250 juta.

Dari pengadopsian 250 ribu mobil, maka dalam setahun ada dana segar Rp 62,5 triliun yang bermigrasi. Potensi pendapatan daerah setidaknya akan bertambah Rp 1,25 triliun.

Yakin nih mau menelurkan regulasi untuk memerangi kenaikan penjualan mobil sampai 10% juga? Ada potensi pendapatan daerah sebesar Rp 125 miliar yang akan menguap begitu saja loh…

Bisnis terkait kendaraan bermotor memang memiliki pasar yang luar biasa dan tak kunjung habis. Besaran dari kenaikan penjualan motor dan mobil saja, meraup potensi setidaknya Rp 79,52 triliun. Ini belum termasuk imbasnya pada usaha jasa bengkel dan penjualan BBM.

Mari kita hitung kasar saja, katakanlah biaya servis bulanan sepeda motor Rp 50.000 dan mobil Rp 200.000. Dengan kenaikan penjualan sepeda motor sebanyak 1.135.092 unit, maka dunia perbengkelan motor di tiap sudut jalan akan menerima kucuran lembaran rupiah dari dompet pelanggan setidaknya Rp 56,75 miliar per bulan atau Rp 681,05 miliar per tahun.

Bagaimana dunia perbengkelan mobil? Dengan kenaikan penjualan mobil sebanyak 255.606 unit, bisa dipastikan akan ada lembaran rupiah dari dompet pelanggan mobil yang mengalir dari kantongnya sebanyak Rp 51,12 miliar per bulan atau Rp 613,45 miliar per tahun.

Jadi singkatnya – kalau memang dahi anda sudah berkerut – total tambahan lembar rupiah yang diterima dunia perbengkelan minimal Rp 107,87 miliar per bulan atau Rp 1,29 triliun per tahun.

Tapi itu juga belum termasuk lapak bensin eceran, imbas dari kenaikan penjualan kendaraan bermotor dan jasa bengkel di atas, yang berhasil melumasi sendi-sendi ekonomi rakyat sebesar Rp 17,02 triliun + Rp 62,5 triliun + Rp 1,29 triliun, atau totalnya mencapai Rp 80,81 triliun.

Kemudian, bagaimana dengan urusan bisnis ekspor impor terkait kendaraan? Jakarta sendiri selama periode Januari-Agustus 2014, mengalami produk ekspor kendaraan dan suku cadang senilai US$ 1,8 miliar. Kalau impornya senilai US$ 3,81 miliar.

Dengan begitu, total ekspor-impor terkait kendaraan bermotor dan kawan-kawannya selama periode tersebut mencapai US$ 5,61 miliar.

Dalam rentang waktu 2012 hingga 2014, Pemprov DKI Jakarta belum cukup sanggup mengatasi macet yang menghantui Jakarta. Penambahan 104 armada bus Trans Jakarta dari 565 menjadi 669 buah belum sanggup mengatasi kemacetan yang bandelnya sudah seperti plak kuning pada gigi.

Mungkin perlu kita sadari juga, dari dulu isu macet yang biasanya begitu seksi untuk dikampanyekan dalam janji manis pada setiap momen pilkada DKI, entah kenapa tahun ini kok tak terdengar nyaring gaungnya?

Atau jangan-jangan, warga Jakarta karena sudah sekian lama sisa jatah hidup duniawinya diabdikan untuk bertapa di tengah cor-coran aspal, sampai-sampai mereka sudah rukun dengan macet, merangkul macet layaknya saudara tua?

Lalu menganggap macet sebagai utusan pilihan Tuhan yang sengaja diturunkan untuk memperbaiki akhlak kesabaran umat manusia, untuk mengembalikan filosofi Jawa ojo grusa-grusu, ojo kesusu, dan alon-alon waton kelakon?

Dengan proyeksi ledakan jumlah penduduk dan konsumsi kendaraan bermotor yang lebih besar pada 2017 hingga 5 tahun ke depannya, kita tunggu saja percaturan demokrasi nanti. Jika calon nomor 2 terpilih kembali atau justru berhasil dikalahkan oleh calon nomor 1 atau nomor 3, bisa kita pertanyakan:

“Adakah gubernur yang gagah berani melakukan terobosan baru untuk serius menyelesaikan salah satu momok Jakarta ini?”

Sepelenya begini sayang…

“Adakah gubernur yang cukup nyali untuk mengusik rotasi roda bisnis yang potensi kenaikan nilainya minimal Rp 80,81 triliun per tahun dan US$ 5,61 miliar?”