Menghentikan Pernikahan Anak dengan Baik dan Benar

Menghentikan Pernikahan Anak dengan Baik dan Benar

Ilustrasi (Kemen PPPA)

Bagi saya, pernikahan usia anak atau di bawah 17 tahun semestinya dihentikan apapun alasannya. Praktik ini mengorbankan banyak hal, seperti kesempatan bermain, belajar, dan mengembangkan diri.

Pernikahan dini menjadikan anak perempuan sebagai korban yang paling rentan. Mereka nyaris tak punya suara dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Anak-anak yang tak punya waktu belajar akan memiliki masa depan yang suram, karena tidak memiliki kecakapan standar untuk bisa mandiri. Perempuan yang menikah dini ini rentan diceraikan dan akhirnya tak bisa menghidupi dirinya sendiri.

Temuan lain yang menyedihkan adalah satu dari lima anak di Indonesia menikah dini. Sekitar 22% anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun, 12% di antaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Ini didasari laporan United Nations Population Fund pada 2012.

Mengapa ini bisa terjadi? Karena negara menjamin itu. Peraturan pemerintah mengizinkan anak usia 16 tahun untuk menikah, sementara untuk laki-laki usia minimalnya adalah 18 tahun.

PBB memperingatkan bahwa ada 142 juta anak perempuan di dunia yang berpotensi menjalani pernikahan usia anak. Jika aturan tidak dibentuk untuk melindungi hak mereka, praktik ini akan terus terjadi.

Di Indonesia, pernikahan anak banyak terjadi di kalangan masyarakat konservatif dan pedesaan. Salah satu kasus yang terkenal adalah pernikahan Syekh Puji dengan anak remaja. Ia mengklaim bahwa apa yang dilakukannya sah, karena diizinkan oleh ajaran agamanya.

Itu tak hanya terjadi di Indonesia, kasus serupa banyak terjadi di Afrika dan Timur Tengah. Sheikh Habib Abdallah al-Habib, seorang hakim di Arab Saudi, menolak pembatalan pernikahan pria berusia 47 tahun dengan anak perempuan berusia 9 tahun.

Ia menganggap hal itu halal. Bahkan Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh menyebut bahwa menikahi gadis perempuan usia 12-13 tahun itu boleh.

Kasus lain di Maroko. Setidaknya sekitar 41.000 pernikahan anak perempuan terjadi setiap tahun. Di Pakistan, dari data UNICEF, diketahui 70% pernikahan yang terjadi dilakukan oleh anak berusia di bawah 16 tahun.

Andrew Bushell dalam laporannya menyebut di barat daya Pakistan, sebanyak 50% pernikahan terjadi dengan pengantin berusia 13 tahun.

Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Ada beberapa kasus dimana anak perempuan di bawah umur hamil, lantas dengan dalih tanggung jawab, menikahi anak itu.

Persoalannya adalah persenggamaan yang dilakukan dengan anak di bawah umur adalah kejahatan. Menikahinya sebagai tanggung jawab tidak membuat kejahatan itu jadi hilang atau tak bisa diproses secara hukum.

Persoalan lain adalah tentang ancaman kematian ibu saat melahirkan. Sejak 2007, Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara (UNFPA, 2013) dengan 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Lima tahun kemudian, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2013) menunjukkan, AKI di Indonesia berada pada angka 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Sementara WHO memperkirakan, sebanyak 37 juta kelahiran terjadi di kawasan Asia Tenggara setiap tahun, sementara total kematian ibu dan bayi baru lahir di kawasan itu diperkirakan berturut-turut 170.000 dan 1,3 juta per tahun.

Sebanyak 98% dari seluruh kematian ibu dan anak di kawasan tersebut terjadi di India, Bangladesh, Indonesia, Nepal, dan Myanmar.

Badan dunia, United Nation Development Program, tahun lalu meluncurkan kajian Human Development Report 2015. Dalam indikator maternal mortality (kematian ibu melahirkan) Indonesia berada pada posisi 190 (kematian) per 100.000 (kelahiran).

Pemerintah melalui Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menyebut angka AKI di Indonesia masih 359 per 100.000 kelahiran.

Kemenkes menyebut kematian ibu terjadi pada perempuan yang terlalu muda untuk hamil. Angka kelahiran pada usia remaja juga masih tinggi yaitu sebesar 48 per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Catat, usia 15 tahun.

Yang lebih mengerikan, Data Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan, angka perkawinan di kelompok umur 10-14 tahun masih terjadi di Indonesia dan populasinya hampir 5% dari pernikahan di bawah umur.

Sementara di Lombok Tengah, persoalan Angka Kematian Ibu (AKI) masih cukup tinggi yang berada pada angka 228 kematian pada setiap 100.000 kelahiran (SDKI 2007). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu penyumbang tertinggi AKI di Indonesia.

Pada 2011, terdapat 18.915 kelahiran di Kabupaten Lombok Tengah dan diperkirakan 10% kelahiran tersebut oleh remaja perempuan dari usia antara 14 hingga 19 tahun (Data Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah, 2012).

Di sini, saya membayangkan berapa banyak generasi muda Indonesia yang mesti mati muda, padahal mereka punya potensi untuk jadi aset bangsa?

Saya benci mengukur kepentingan kemanusiaan dengan nalar ekonomis, tapi siapapun yang menghitung untung rugi kerap memandang persoalan dengan ukuran matematis.

Ini mengapa pernikahan anak memiliki logika lain untuk dihentikan. Anak adalah jaminan masa depan negara.

Jika perkawinan anak terus berlanjut, akan berpengaruh pada generasi masa depan, sehingga berdampak pada terhambatnya pertumbuhan sosial dan ekonomi.

Anak memiliki kesempatan menjadi produktif dengan mengenyam pendidikan setinggi mungkin, memiliki pekerjaan yang mapan, aktif dalam kehidupan sosial, menjalani hidup sehat, dan menikah dengan penuh perencanaan.

Saya percaya anak harus diajarkan tentang pilihan, bahwa mereka boleh dan berhak untuk tidak menikah. Lebih dari itu diajarkan bahwa peran mereka pada masa depan merupakan hal yang penting.

Di tengah narasi nikah muda adalah ibadah dan bentuk lain menjaga diri dari zina, anak-anak diberikan imaji bahwa menikah adalah cara untuk menjadi zuhud.

Sementara pemerintah dengan dingin menganggap bahwa anak-anak hanya instrumen, sekadar aset dan tak punya nyawa.

Pemerintah menyebut bahwa penundaan perkawinan usia anak dapat meningkatkan pendapatan negara 1,7%. Investasi pada anak perempuan memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia selama masa produktif mereka.

Ada banyak cara untuk menghentikan mata rantai kekerasan anak dan lingkaran setan pernikahan dini. Kemarin, saya mendengar Plan International Indonesia berkomitmen untuk menghapuskan pernikahan anak di Indonesia.

Pada 2012, mereka mulai mengampanyekan kesetaraan gender dan hak anak perempuan melalui Because I Am A Girl. Anak perempuan diberi ruang lebih luas untuk berpartisipasi dalam berbagai pembahasan masalah yang berdampak pada mereka.

Tahun ini, Plan International Indonesia makin spesifik mendorong agar 1 juta anak perempuan dapat belajar, memimpin memutuskan, dan berkembang.

Ini penting karena dengan menyadari anak perempuan adalah anak-anak, kita akan mengurangi stigma bahwa mereka bisa dinikahkan segera.

Harus ada yang memulai gerakan serius untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak dalam pernikahan dini. Menghentikan pernikahan usia anak adalah pekerjaan bersama.

Jadi, apakah anda bersedia mengakhirinya? Atau, anda lebih memilih diam bahkan diam-diam menyetujui pernikahan usia anak?