Parkir dan Persemaian Teori Karl Marx

Parkir dan Persemaian Teori Karl Marx

Ilustrasi (aktual.com)

Baru-baru ini seorang teman mengirimi saya angket bertajuk ‘Malang Darurat Parkir’ via petisionline.net. Para pengendara motor di Kota Malang meminta Abah Anton selaku wali kota menertibkan parkiran yang tersebar di berbagai sudut kota.

Keluhannya beragam, mulai dari penarikan retribusi – meski cuma parkir sebentar – sampai ada penampakan “siluman parkir” yang menarik retribusi melebihi harga barang yang dibeli di tempat belanja.

Angket ini mengingatkan saya pada keluhan yang disampaikan oleh seorang teman ketika akan makan di sebuah warung bakso dan mie ayam. Demi menghindari bayar ongkos parkir, ia rela menitipkan motor di tempat kenalannya dan berjalan kaki sekira 17 meter ke warung bakso.

“Males bayar parkir,” kata dia. “Coba bayangin, kita beli mie ayam harganya Rp 8.000, minum Rp 2.000, eh masih harus bayar parkir lagi Rp 2.000. Kan mending buat tambah minum,” ujarnya.

Lucunya lagi, pernah satu ketika, saya melihat teman yang sedang menunggu pacarnya belanja di tempat aksesoris. Bukannya menemani si pacar belanja, ia malah duduk-duduk di atas motor. Nggak perhatian banget jadi pacar. Lalu saya tegur saja, eh dia cuma bilang malas bayar parkir, jadi lebih baik menunggu sambil nyambi jaga parkir jaga motor di luar. Oalaaahh maass…

Berbicara masalah parkir dan biayanya, di mana pun dan kapan pun, maknanya selalu sama: mengeluh. Tapi saya sih selo, sebagai pengendara setia sepeda onthel, bayar parkir tidak berlaku bagi saya. Sudah banyak tukang parkir yang kecele mengikuti langkah saya sewaktu keluar dari tempat belanja.

Pas tahu yang saya bawa sepeda onthel, mas-mas parkir itu langsung bilang, “Tidak usah bayar, mbak.” (sambil mengekspresikan tangan menolak diberi tip). Barangkali naik sepeda onthel adalah tawaran solusi yang waton, tetapi bolehlah sekali-kali dicoba.

Balik lagi ke masalah tempat parkir. Sekarang coba lihat di sudut mana saja tukang parkir itu tersebar? Banyak banget mas, mbak. Sangat banyak kalau mau disebutkan. Tentunya mereka berkumpul di tempat yang sering dikunjungi orang. Dari tempat yang bersifat komersial sampai pusat-pusat kebudayaan.

Mungkin, hanya instansi pendidikan saja yang tempat parkirnya tidak menarik ongkos. Itu pun kalau sedang tidak mengadakan event. Pas ada event? Tiba-tiba munculah segerombol orang, yang entah berasal dari mana, membuka lahan parkir dadakan di sana. Pusing nggak tuh? Tidak heran kalau kemudian muncul keluhan dari warga kelas menengah di Malang sampai pada bikin petisi.

Bukan apa-apa, saya hanya kasihan pada aparat yang dituntut. Coba lihat, betapa banyak tempat parkir yang berada di wilayah kekuasaan yang secara kultural dianggap sah. Kalau dirapikan bakal muncul anggapan “merampas hak orang cari makan” atau “tidak pro rakyat kecil”.

Belum lagi kalau muncul pertanyaan, “Emangnya situ mau ngasih kerja apa?” Lha wong bapak-bapak aparat itu cari kerja aja susah. Ini malah diminta ngasih pekerjaan.

Aparat juga akan memeriksa mana wilayah parkir yang legal dan yang ilegal. Tentunya sampai ke pelosok. Dan persoalannya, lagi-lagi mereka berhadapan dengan orang-orang yang sudah guyub. Iya kalau murni inisiatif membuka lahan parkir itu datang dari warga, kalau ternyata aparat keamanan juga terlibat di dalamnya, dengan menerima persenan dari penghasilan parkir, bagaimana?

Negara ini memang negara hukum. Iya, negaranya saja yang mendaku negara hukum. Aparatnya? Masyarakatnya? Suka atau tidak, di negara ini tukang parkir juga sudah jadi mata pencaharian. Sudah banyak bapak-bapak yang bisa membiayai sekolah anaknya dari penghasilan parkir, bisa membelikan baju lebaran dari hasil jaga parkir di toko baju, atau bisa membawa pulang sate satu porsi sehabis jaga parkir di depan warung penyetan.

Anak-anak muda juga begitu, dari hasil parkir mereka bisa beli rokok sebungkus tanpa harus meminta ke orang tua, bisa mentraktir ceweknya saat malam minggu. Kadang juga ada adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, waktu sorenya dimanfaatkan untuk jaga parkir. Lumayan, bisa membantu biaya orang tuanya sedikit-sedikit.

Mengulik segi kemanusiaan, kita barangkali akan merasa belas kasih melihat bahwa yang jadi tukang parkir umumnya adalah warga menengah ke bawah. Bahkan beberapa kali saya menjumpai, di antaranya ada ibu-ibu juga.

Tapi kalau mengingat beli makan kena parkir, beli sabun cuci di warung kena parkir, antar surat ke kantor pos kena parkir, dan singgah kemana-mana masih saja kena parkir, rasanya belas kasih itu mulai habis.

Pernah ada yang nyeletuk saat saya berdiskusi dengan beberapa teman. “Aneh ya, kita sering keberatan bayar parkir di tempat-tempat yang jelas uangnya langsung diterima oleh tukang parkir. Lah, kalau di mal yang gede-gede itu, uangnya lari ke mana kita enggak tahu.”

Pertama, parkir di pinggir jalan. Baik itu di depan warung, gerai, maupun depan toko, kita langsung bayar sama juru parkirnya. Uang masuk ke kantongnya. Atau paling tidak, bisa dihitung bareng kawannya. Sementara kedua, kalau parkir di mal, kita bayar kepada petugas parkir yang terdata secara jeli melalui komputer. Alhasil, tidak bakalan juga uang itu langsung masuk ke kantong petugas, tetapi masuk ke perusahaan.

Kedua poin di atas merupakan bagian kecil dari perjuangan kelas. Yang mana hingga sekarang hanya terdapat dua golongan besar: borjuasi dan proletariat. Barangkali terlalu ndaki mengaitkan persoalan parkir dengan perjuangan kelas. Namun, kenyataan yang berkembang di masyarakat sedikit demi sedikit menebalkan impresi perihal itu.

Mau bagaimana lagi, rakyat kecil hanya bisa berupaya sebatas jaga di sepetak tanah yang tidak luas-luas amat, kadang hanya muat 7-8 motor. Sedangkan pemilik modal bisa menguasai beribu-ribu meter tanah cuma buat parkir doang. Dan, retribusi di mal juga lebih mahal ketimbang parkir di depan warung penyetan.

Ah, teori Karl Marx soal pertentangan antar kelas ternyata begitu kentara dalam persoalan parkir ini…