Menikah, ya Menikah, Tak Perlu Dirisak Siapa Bekerja Siapa Mengurus Rumah

Menikah, ya Menikah, Tak Perlu Dirisak Siapa Bekerja Siapa Mengurus Rumah

Ilustrasi (alexandra/pixabay.com)

Terlalu naif jika menikah cuma didasari pada sebuah anggapan bahwa setelah menikah akan ada orang yang menyetrika bajumu, membersihkan seluruh pekerjaan rumah, atau menanggung biaya kredit cicilan motor.

Teman-teman saya seringkali melayangkan lelucon ketika melihat teman lelakinya yang belum menikah diribetkan dengan cucian yang menggunung, kamar yang berantakan, atau kepada perempuan yang datang sendirian di sebuah acara.

“Makanya menikah biar ada yang nyetrikain baju.”

“Kok datang sendirian? Nggak malu sama sepasang sendal yang dipake?”

Orang-orang yang mengimani demikian nampaknya butuh jasa tukang laundry atau ojek, bukan seorang suami atau istri. Menikah seharusnya lepas dari stereotip demikian.

Masalahnya, melepaskan diri dari konsepsi semacam itu bukan perkara gampang. Sejak lama, anggapan di sekitar kita bahwa perempuan dinikahi salah satunya untuk mengurus rumah, sementara suami dituntut memenuhi nafkah keluarga.

Anggapan ini terus dibangun dan pelan-pelan menjadi norma di masyarakat. Maka, ketika mereka mendapati suami yang melakukan pekerjaan rumah tangga, atau seorang istri yang berkarier di luar rumah, mereka seketika langsung memberi label buruk.

Seharusnya pernikahan tidak dirisak perkara demikian. Suami dan istri berhak menentukan tugas dan kewajiban mereka sendiri. Asalkan, keputusan tentang pembagian jatah kerja dalam rumah tangga berdasarkan hasil kesepakatan dengan asas kesetaraan. Bukan karena pengaruh dan desakan sistem sosial yang memang cenderung patriarkis-misoginis.

Dalam sistem sosial yang patriarkis-misoginis, menitipkan baju kotormu dan memasrahkan seluruh urusan rumah tangga kepada istri dianggap wajar. Sementara suami bertanggung jawab penuh dalam mencari nafkah. Atau sebaliknya.

Dengan terus memelihara perspektif demikian, itu sama saja dengan memelihara maskulinitas sekaligus melanggengkan subordinasi terhadap perempuan.

Bentuk subordinasi itu salah satunya berupa peran perempuan di rumah yang seringkali dianggap sepele. Materialisme di kepala kita membuat apa-apa yang tidak menghasilkan uang dianggap pekerjaan sia-sia belaka.

Ilustrasinya begini. Lelaki yang berangkat kerja pukul 8 pagi dan pulang pukul 5 sore dinilai lebih agung ketimbang perempuan yang hampir 24 jam mengurus rumah tangga. Sementara laki-laki, atas nama maskulinitas, enggan melakukan pekerjaan rumah yang memang diidentikkan sebagai aktivitas feminin.

Apakah dengan mengurus rumah tangga dan keluarga, membuat perempuan lebih rendah derajatnya? Atau, lelaki yang bertanggung jawab mencari nafkah keluarga membuat ia lebih tinggi? Saya kira tidak.

Tingginya derajat manusia saya pikir bukan karena jenis kelamin atau kedudukan yang ia emban. Perilaku baik terhadap sesama, lebih-lebih terhadap pasangannya, saya pikir itu membuat derajat seseorang lebih baik.

Untuk itu, komunikasi yang sehat perlu dilakukan dalam membangun keluarga. Tindakan memonopoli, mengabaikan pendapat istri atau istri yang memasrahkan segala sesuatu sepenuhnya pada suami, justru membuat salah satu pihak merasa superior, dan secara tidak langsung menciptakan relasi kuasa dan dominasi terhadap pasangan.

Jika kondisi ini dibiarkan, dalam situasi terburuk, peluang untuk melakukan tindakan semena-mena dan tindakan KDRT terhadap pasangan sangat mungkin terjadi.

Data yang dihimpun Komnas HAM, dari 259.150 kasus kekerasan atas perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2016, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan yang tertinggi mencapai lebih dari 245.548 kasus atau sekitar 94% dari keseluruhan.

Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, Indraswari, mengatakan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga terjadi karena masih adanya ketimpangan gender.

Dengan kata lain, domestic violence yang selama ini terjadi karena adanya dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga, atau pihak yang satu mencoba mendominasi pihak lain. Suami yang merasa memiliki otoritas terhadap tubuh istri yang ia nafkahi dalam keluarga merasa berhak melakukan tindakan semena-mena terhadap istri.

Jadi, perkara domestik rumah tangga seharusnya, sekali lagi, mesti dilandasi dengan kesetaraan dan lepas dari stereotip yang selama ini terlegitimasi dalam nilai dan norma sosial di masyarakat kita yang cenderung patriarkis dan menjunjung tinggi maskulinitas.

Konsep kesetaraan justru mengajarkan pola pikir sederhana; bukankan kita semua adalah manusia? Mengapa kemudian atribut seperti jenis kelamin memberikan kekuasaan kepada salah satu jenis kelamin?

Pada akhirnya, menikah bukan untuk melanggengkan dan memupuk patriarki, pernikahan yang baik lahir dari harmonisasi dan rasa adil yang disepakati oleh si lelaki dan perempuan agar beban sosial bisa ditanggung bersama.

Jadi, menikahlah!

… jika mampu.

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN PESAN