Betapa Santunnya Negeri Ini dalam Urusan Menggusur

Betapa Santunnya Negeri Ini dalam Urusan Menggusur

Penggusuran di Kulon Progo (tribunjogja.com)

Yogyakarta gempar. Bukan karena siklon Cempaka yang memporak-porandakan Yogya bagian selatan. Bukan pula karena para buaya yang secara mengejutkan mulai tampak di sungai-sungai.

Tapi karena bandara.

Belakangan, media-media lokal di Yogya memberitakan rencana pembangunan bandara baru, yang konon bakal menjadi bandara termegah di Indonesia. Lantas, apa yang bikin gaduh, nggak tahu apa ini mau tahun politik?

Begini… Belum lama ini, pihak pemegang kuasa menunaikan kewajibannya untuk melakukan ‘pembersihan lahan’ di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Itu dilakukan menyusul putusan pengadilan yang memenangi pihak pemegang kuasa.

Namun, apa yang terjadi? Warga menolak untuk ‘dibersihkan’. Ya tentu menolak, karena sebagian warga adalah petani yang bekerja mencari nafkah di kawasan tersebut.

Lingkungan yang sejatinya akan ditempati sebagai bandara dulunya adalah sawah yang subur. Itu terbukti bahwa masyarakat Kulon Progo jarang berkeluh kesah.

Ketika impor merambat dan menggila di berbagai pelosok Indonesia, mereka masih mampu menikmati beras dan bahan makanan pokok lainnya.

Tapi apa daya, cita-cita untuk sedikit demi sedikit mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara swasembada pangan mulai sia-sia.

Sawah dibabat. Ladang menjadi usang. Tak heran saat ini muncul slogan terbaru yang memenuhi ruang publik di Indonesia, terutama Yogyakarta.

‘Sawah Miris di Negeri Agraris’

Ya, apa boleh buat, pembangunan bandara baru di Yogya kian mendesak. Ditambah fakta bahwa setidaknya dua kali pesawat menuju Yogya tergelincir saat mendarat. Memang mengerikan sih.

Tapi, mengapa ‘pembersihan lahan’ dilakukan secara paksa, yang tak kalah mengerikan? Mau kembali ke jaman old? Orde Babe, maksudmu?

Nah, menjelang ‘pembersihan’, datanglah kawan-kawan mahasiswa berjumlah puluhan orang yang membangun solidaritas bagi masyarakat Kulon Progo. Lalu, apa yang terjadi?

Sudah jelas aparat keamanan menangkap mereka dengan alasan yang cukup mudah. Mereka dituduh melakukan tindakan provokasi. Lho, solidaritas kok disamakan dengan provokasi?

Tapi pihak keamanan menyangkal menangkapi mahasiswa. Mereka hanya diamankan. Catat dan ucapkan dengan santun, “Diamankan.” Lha, memangnya untuk keamanan siapa, eh?

Ditambah lagi adanya bentuk kekerasan yang terjadi. Dorong-dorongan hingga baku hantam. Dan, tentu saja, mengakibatkan luka bagi para mahasiswa.

Tapi, sekali lagi, pihak keamanan menyangkal. Luka tersebut bukan karena baku hantam, melainkan para pemilik kamera video yang kurang sigap mengamankan kameranya sehingga mengenai wajah-wajah para mahasiswa. Epik banget kan?

Dalam narasi penggusuran, eufemisme dengan menggunakan diksi-diksi yang santun, misalnya ditangkap-diamankan, begitu akrab di telinga ketika dulu Babe masih berkuasa.

Aih, rezim boleh saja berganti, penggusuran paksa abadi. Sebentar lagi mungkin slogan ‘penak jamanku tho’ bakal kembali marak, tak hanya di pantat truk.

Masyarakat Kulon Progo tentunya harus mendapatkan kejelasan mengenai ganti rugi yang setimpal. Tanah mereka sudah diambil. Eh bukan! ‘Direlakan demi pembangunan yang lebih baik’.

Ini yang perlu disimak. Konon, 2/3 tanah Yogyakarta adalah milik penguasa Yogya. Jadi, jika sewaktu-waktu sang penguasa meminta kembali tanah tersebut, ya harus direlakan.

Kok ya kebetulan, tanah yang akan dipakai bandara baru adalah tanah sang penguasa Yogya. Lalu, sebagai hamba yang seharusnya patuh pada penguasa, mengapa mereka menolak tanahnya untuk direlakan?

Ada yang bilang, “Jika penguasa minta baik-baik, kami rela kok memberikannya. Tulus.”

Nah, kalau ada yang bilang begitu, lantas bagaimana? Apakah sang penguasa memperhatikan mereka sebagai hambanya? Rakyatnya? Atau buruh-taninya?

Kalau ternyata hanya dianggap sebagai buruh-tani, tak heran mereka menolak ‘pembersihan’. Kehidupan mereka berasal dari tanah tersebut.

Terus kalau tanah mereka tidak ada, ganti rugi macam apa yang bisa diberikan? Pindah ke apartemen yang kian menyeruak di Yogya? Atau, dipinggirkan ke lahan-lahan yang sudah usang?

Tapi bisa saja dibiarkan di situ hingga menjadi onggokan daging yang siap dimangsa sewaktu-waktu? Ditangkap, kemudian dihukum. Kok ya Orba-able banget.

Yogya memang rumit kalau dihadapkan masalah pembangunan. Mau ditolak sedemikian cara, tetap saja pembangunan berjalan. Kita bisa berkaca dari penolakan hotel atau apartemen. Masyarakat kekurangan air. Sumur kian mengering. Tapi hotel dan apartemen tetap saja dibangun.

Lha, gimana nggak dibangun? Toh, okupansi pada hari libur tetap penuh. Pemilik hotel sampai kewalahan menolak permintaan pengunjung. Ironi, memang.

Makanya tak heran, seperti gayung bersambut. Demi memuluskan infrastruktur, harus dibangun jalur transportasi yang lebih memadai dan nyaman. Salah satunya bandara.

Yogya kan memang mau menjadi kota wisata terbaik, tak hanya di Indonesia melainkan dunia. Bukan lagi Kota Pelajar. Makanya jangan heran kalau pelajar atau mahasiswa ditangkapi karena dituduh melakukan provokasi. Eh, diamankan deng…

Tapi ini sedikit saran saja. Seharusnya mereka bilang, “Maaf Pak/Bu, kami mau melakukan studi wisata.” Saya yakin dengan dalih seperti itu tak akan dicap sebagai provokator, melainkan pemuda penerus harapan bangsa. Gimana, sudah santun belum bahasanya?

Lantas, bagaimana dengan sawah dan ladang yang kian menyempit? Ingat, pemerintah pusat menganjurkan untuk mengganti nasi dengan karbohidrat yang lain. Bisa kan? Kayak masa penjajahan dulu.

Jadi memang jeniyes, sang penguasa sekaligus pemilik proyek. Menelurkan visi dan misi yang sungguh brilian. Mengubah tata letak dan struktur Yogya sedemikian rupa. Karena mereka yakin bahwa Yogya akan semakin berkembang pesat.

Dan, dengan penggusuran paksa, mereka percaya. Ingat, rezim itu fana, penggusuran abadi…