Mahasiswa yang Mana ya, kok Gitu?

Mahasiswa yang Mana ya, kok Gitu?

Ilustrasi demo mahasiswa (sindonews.com)

Demonstrasi itu hak sipil, siapapun berhak menggelar aksi massa sebagai bagian dari ekspresi politik warga negara. Mahasiswa yang demo saat peringatan 3 tahun Jokowi-JK ya sama berhaknya dengan mereka yang demo di depan gedung LBH Jakarta menolak seminar sejarah 65.

Demonstrasi lalu ricuh itu hal biasa. Bukan sesuatu yang hebat. Meski sebenarnya yang biasa itu lahir berkat anomali, bahwa pemerintah berpendapat demonstrasi mesti punya batas waktu. Misalnya, tidak lebih dari jam 6 sore.

Itu mengapa demonstrasi mahasiswa terkait evaluasi kerja Jokowi-JK yang berakhir ricuh semestinya disikapi biasa aja.

Saat kamu demo kemudian dilecehkan dan diejek, ya biasa aja. Belajarlah dari kesabaran para buruh saat demonstrasi. Tidak jarang mereka dilecehkan karena naik motor ninja atau foto-foto sampah usai aksi.

Itu saja? Ya tidak, coba kamu cari berita demonstrasi buruh ricuh, bakal dapat banyak banget. Aparat juga kerap melakukan tindakan represif dengan kekerasan. Apa ya kemudian mereka teriak-teriak paling menderita? Ya tidak.

Bahwa pemerintah punya masalah serius terhadap kebebasan berekspresi itu tolok ukurnya tentu berbeda antara saya dan kamu. Kalau bilang Jokowi itu tiran, ya nggak juga. Wong, demonstrasi berjilid-jilid sejak 2 Desember 2016 (Aksi 212) dibiarkan saja kok.

Tapi ya kalau dibilang baik-baik saja juga nggak. Aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Bundaran Hotel Indonesia tahun lalu berakhir ricuh. Sebanyak 306 orang ditahan. Alasannya demonstrasi itu tidak berizin, padahal demonstrasi hanya perlu surat pemberitahuan belaka.

Agustus lalu, mereka demonstrasi di depan Istana Negara juga dibubarkan, apa mereka kemudian merasa jadi martir? Ya tidak.

Apa yang membedakan antara demonstrasi mahasiswa Papua dan mahasiswa yang mengevaluasi kinerja Jokowi? Variabelnya tentu banyak, kita bisa berdebat seharian soal itu.

Tapi, yang jelas, mahasiswa Papua selama bertahun-tahun konsisten menuntut referendum dan penuntasan masalah pelanggaran HAM di Papua.

Isu yang spesifik akan membuat gerakan jadi solid. Gerakan bukan cuma sekadar pokoknya lawan atau pokoknya Jokowi salah. Ada banyak masalah pada pemerintahan Jokowi itu benar, tapi ya kalau semua disalahkan ke dia, ya runyam.

Ada banyak isu strategis yang bisa dikritisi. Misalnya konflik agraria, kekerasan terhadap minoritas, dan supremasi hukum/HAM.

Lha kok ngatur? Siapa kamu ngatur-ngatur mahasiswa mau demo apa? Ya tidak, demonstrasi apapun ya bebas. Wong di Indonesia demonstrasi bawa bendera ISIS bebas kok, demonstrasi menolak kondom juga ada. Yang belum pernah saya temukan itu demo nolak LPDP karena dibiayai dari uang riba pajak.

Perjuangan tak bakal kelar sehari, tak akan kelar hanya dengan ditangkap. Kawan-kawan mahasiswa Papua tahu itu. Ini mengapa berjejaring dengan kelompok pro-demokrasi jadi penting. Kemerdekaan, seperti juga kebebasan berpendapat di muka umum, perlu gerak bersama dengan mereka yang berkomitmen.

Kalau kamu berkomitmen terhadap kebebasan sipil, ada bagusnya kamu bicara saat seseorang yang menulis kritik dengan data, malah diancam penjara. Jika kamu berkomitmen melawan neo-liberalisme, sebaiknya kamu konsisten melawan reklamasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Mahasiswa yang nolak pembangunan pabrik semen di Rembang, banyak. Yang nggak malu-malu menunjukkan dukungan juga ada. Ya itu sikap, mutu karakter kan diukur dari bagaimana kita menjaga konsistensi.

Jadi abai, kalau misalnya aksi sendiri dibubarkan, lalu mengutuk pemerintah. Tapi nyaris diam saja saat rekan-rekan mahasiswa Papua digebukin aparat. Memang nggak bisa berjejaring?

Berjejaring membantu kita bernafas dan menjaga stamina perjuangan tetap waras. Ia juga bisa menjadi rekam jejak, semacam portofolio integritas. Rada jelek memang, seolah gerakan dan advokasi itu karier.

Tapi begini, kalau kamu tiba-tiba demonstrasi mengatasnamakan rakyat, tapi sehari-hari berjarak, itu wagu. Boleh, tapi menjijikkan.

Teman-teman Aliansi Mahasiswa Papua bicara tentang isu yang konkret, referendum. Mereka ingin diberikan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri.

Kalau kalian punya waktu, usai demonstrasi memprotes Jokowi-JK, berjejaringlah dengan kawan-kawan mahasiswa Papua. Ajak mereka bicara, mengapa ingin referendum? Dengan begitu, kalian akan belajar fokus pada perjuangan dan tidak berjarak.

Kamu bicara dan mengkritik Jokowi-JK, tapi nyaris sunyi atau bahkan tidak kenal dengan orang-orang Rembang yang melawan pembangunan semen. Kamu juga tak pernah bersuara soal konflik tambang Tumpang Pitu atau sengketa tanah di Kulonprogo.

Kalo orang-orang itu bersuara, “Kamu itu siapa? Ngomongin SDA, tapi nggak pernah nongol di advokasi kami?” Apa ya nggak runyam itu?

Tentu tidak semua mahasiswa abai. Jelas ada yang nongol saat Kamisan, nongol saat aksi ibu-ibu Rembang, mengadvokasi langsung para nelayan di Teluk Benoa, atau bersikap saat penyegelan masjid Ahmadiyah.

Mahasiswa yang begini biasanya sunyi. Nggak suka pamer, apalagi teriak takbir saat ditangkap polisi.

Bagi mereka, demonstrasi ya urusan sesama manusia. Nggak ada urusan dengan masuk surga atau neraka. Nggak bawa-bawa Tuhan untuk melegitimasi aksi membela manusia.

Tapi kalau demonstrasi niatnya ibadah, ya nggak apa-apa. Bebas. Mosok demonstrasi harus diatur-atur, memang kita apa? Tetris?