Lelucon Segar Pak Menteri, Ketua MPR, dan PKS untuk Mahasiswa

Lelucon Segar Pak Menteri, Ketua MPR, dan PKS untuk Mahasiswa

Di Tanah Air kita tercinta ini, kalau nggak cerita lucu, ya tragis. Yang tragis kemarin-kemarin mulai redup, sekarang datang lagi yang lucunya. Kali ini datang dari Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir yang melarang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) masuk kampus. Pak Menteri, LGBT itu merusak moral bangsa ya?

Pak Menteri yang bermoral dan yang sudah kerja, kerja, kerja bikin teknologi Indonesia diakui internasional, pasti bapak tahu kisah Alan Mathison Turing. Itu lho pak, pencipta mesin yang menjadi cikal bakal komputer. Ya betul, komputer yang bapak, istri, dan anak-anak bapak pakai setiap hari. Itu yang rintis ya si Alan Turing, kebetulan seorang gay.

Sebagai seorang mahasiswa yang masih aktif kuliah, komputer jelas penting banget. Tapi, ya tahu sendiri pak, harganya mahal. Kita-kita sudah pusing sama bayar SPP. Saya kebetulan kuliah di Universitas Brawijaya, SPP-nya mencapai Rp 5 juta per semester. Alangkah bahagianya kalau Indonesia bisa buat komputer sendiri, pasti harganya lebih murah.

Tapi, untuk membuat teknologi yang maju, kampus butuh dukungan pak menteri yang nggak tanggung-tanggung untuk riset dan penelitian. Tentunya pak menteri tahu kalau budaya riset di Indonesia masih rendah dibanding tetangga kita, Malaysia dan Singapura.

Negara kita, yang dipenuhi pejabat dan politikus bermoral ini, juga kekurangan peneliti. Jumlahnya tak lebih dari 8.000 orang, padahal jumlah kampus mencapai 3.815. Tapi memang pak menteri, masalah ini tak seserius LGBT di kampus. Tak apa-apa kita ketinggalan zaman, asal bermoral.

Apalagi, keberadaan Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) di kampus Universitas Indonesia (UI) yang menawarkan konseling bagi kelompok LGBT, nggak punya izin dari rektor.

Masalah izin memang klasik pak. Kalau kata senior-senior saya, waktu reformasi 1998, juga banyak elemen-elemen mahasiswa yang nggak ada izin dari kampus. Toh, mereka-mereka ini yang akhirnya mendongkel kediktatoran, yang kemudian dinikmati para politisi dan pejabat sekarang ini. Kalau tidak ada reformasi, bapak mungkin nggak jadi menteri?

Ah, sudahlah pak manteri, jangan bercanda terus. Lelucon bapak segar sekali, sampai-sampai pak Zulkifli Hasan, Ketua MPR, ikut-ikutan bapak. Beliau bilang LGBT harus dilarang, karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Budaya kita memang sangat luhur. Bagaimana tidak? Para koruptor saja masih bisa jadi wakil rakyat. Seharusnya, para koruptor dilarang juga masuk rumah rakyat, pak.

Tapi, ya begitu, karena budaya kita juga pemaaf lagi pengampun, para koruptor bermoral justru akan diampuni. Setidaknya itu yang sedang dibahas dalam RUU Pengampunan Nasional. Pak Fahri Hamzah, wakil ketua DPR yang juga politikus dari PKS, bilang kalau koruptor jangan sampai dimiskinkan. Nanti bikin susah negara ngurus fakir miskin.

Pak Fahri ini lucu sekali. Pak Fahri mau ikut-ikutan berguyon seperti teman separtai bapak ya? Senada seirama dengan pak menteri dan ketua MPR, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil juga lagi ngurusin isu LGBT. Politikus itu bilang LGBT merupakan ancaman serius bagi bangsa. Komunitas LGBT disinyalir masuk ke kampus-kampus melalui kelompok kajian atau diskusi-diskusi ilmiah.

Kurang ajar ya pak, itu kan pola PKS dulu sebelum jadi partai paling bersih dan bermoral seperti sekarang ini. Masuk ke kampus melalui masjid, mushala, dan lembaga-lembaga dakwah kampus, meski nggak punya izin juga. Pola itu jelas hak paten PKS, jangan meniru-niru.

Pokoknya LGBT itu dilarang masuk kampus. Titik. Anda mau apa? Baiklah… Bagaimana kalau ada organisasi penyebar paham khilafah masuk ke kampus-kampus. Organisasi ini terang-terangan tak mengakui lagi Pancasila dan NKRI. Itu melanggar UU lho, tapi kok nggak dilarang masuk kampus? Mungkin biar begitu, mereka bermoral, jadinya boleh masuk kampus.

Pak menteri, saya akan kasih tahu pergerakan mereka seperti apa. Mereka juga melakukan kajian, diskusi, dan menyebar agitasi propaganda di kampus secara terbuka. Apa pak menteri sudah tahu ini? Mungkin bapak lagi sibuk ngurusin LGBT dan moral bangsa ya?

Kalau begitu saya mau saran ke Pak Jokowi, bagaimana kalau nanti ditambahkan kata ‘moral’ di kementeriannya pak Nasir jadi Kementerian Moral, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi? Ribet kan? Ah, sudahlah pak, jangan bercanda terus…

Foto: brighterlife.co.id