Ketika Sastra Dihalang-halangi, Mesti Kita kah yang Bicara?

Ketika Sastra Dihalang-halangi, Mesti Kita kah yang Bicara?

Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Begitulah pemikiran Seno Gumira Ajidarma dalam bukunya yang tersohor itu. Buku yang dicetak pertama kali tahun 1997 tersebut ingin meneguhkan kedigdayaan sastra dalam setiap perubahan zaman. Buku sastra bisa saja dibredel, tetapi kebenaran dan kesusastraan menyatu bersama udara, tak tergugat dan tak tertahankan.

Sekiranya tak berlebihan kalau sastrawan dianggap sebagai pilar kelima penyokong demokrasi. Apalagi, ketika empat pilar lainnya, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers menjadi alat untuk kepentingan oligarki politik maupun kartel ekonomi.

Saya yang kebetulan sebagai jurnalis melihat bahwa peran sastrawan sebagai salah satu pilar demokrasi bukan sebuah utopia. Sebagian sastrawan mampu merekam dengan baik apa yang tengah dirasakan masyarakat dan mengartikulasikannya secara jernih dan penuh kejujuran.

Tapi sebentar lagi ada yang bilang, “Bukan sastrawan yang menjadi pilar kelima, tapi media sosial.” Ya bebas saja orang menjagokan apa dan siapa. Lagipula ini bersifat informal. Sebab, dalam demokrasi prosedural, hanya mengenal tiga pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Saya rasa untuk persoalan media sosial, Bram Sitompul sudah membahasnya di Voxpop dengan artikel berjudul “Dari Twitter ke Petisi, Gerakan Sosial sambil Ngopi-ngopi Cantik?”. Begitu juga dengan Arif Utama dalam artikelnya berjudul “Dua Sisi Ghibah Berjamaah di Media Sosial”.

Hinayana pun sempat nimbrung mengupas media sosial dengan artikelnya berjudul “Barisan “One Click Activism” dan Perang di Medsos”. Sebagai anggota PKI alias Penikmat Kopi Item, Hinayana lebih setuju kalau pilar kelima demokrasi itu adalah warung kopi. Dan, dalam konteks ini, kawan sekaligus seteru abadinya, Gege Sureggae, mungkin juga sepakat. Apalagi si “Dear kangmas” Gege ini adalah salah satu pemilik warung kopi termaknyus di Garut.

Tapi, untuk sementara, kita abaikan dulu masalah sengketa pilar kelima. Kita balik lagi soal kemasyhuran sastra yang katanya tak lekang oleh waktu. Saat ini, sedang berlangsung The 3rd Asean Literary Festival (ALF) 2016, sebuah perhelatan sastra berskala internasional. ALF yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta itu akan berlangsung selama empat hari, dari tanggal 5 hingga 8 Mei.

Sebagai sebuah festival sastra bergengsi, sejumlah sastrawan dari tanah air didaulat menjadi pembicara. Sebut saja penyair kawakan Sapardi Djoko Damono. Ada pula penyair yang namanya lagi melejit, Joko Pinurbo. Termasuk Aan Mansyur, penyair di balik puisi-puisi Rangga dalam film AADC 2, hingga Gunawan Maryanto yang bertanggung jawab untuk film Wiji Thukul. Novelis seperti Leila S Chudori dan Okky Madasari juga tak ketinggalan mengisi sesi.

The 3rd Asean Literary Festival (ALF) 2016
The 3rd Asean Literary Festival (ALF) 2016

Tapi, lagi-lagi, selalu ada pihak yang ingin membungkam sebuah ajang kebebasan berekspresi. Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Muslim (AM3) menuntut festival bertajuk “The Story of Now” itu dibubarkan. Asean Literary Festival dituding mendukung penyebaran paham komunis, mempromosikan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ), serta separatis Papua.

Untuk persoalan itu, Direktur Asean Literary Festival Okky Madasari sudah menjelaskannya. Perhelatan ALF diharapkan bisa membantu masyarakat memahami relevansi sastra dan masalah dunia belakangan ini, salah satunya kebebasan berekspresi. Di Indonesia, ada isu 1965 dan LGBTQ. Meski diwarnai penolakan, Asean Literary Festival tetap berlangsung.

Tapi, tak lama sebelum Asean Literary Festival, sebuah acara kebebasan berekspresi berhasil dipaksa undur diri. Perayaan ‘World Press Freedom Day 2016’ di Sekretariat AJI Yogyakarta dibubarkan, karena memutar film dokumenter ‘Pulau Buru Tanah Air Beta’ karya Rahung Nasution.

Sebelumnya juga sudah terjadi (upaya) pelarangan dan pembubaran terhadap sebuah acara, misalnya Lady Fast, Belok Kiri Fest, monolog Tan Malaka, dan lain-lainnya. Setidaknya tahun ini sudah ada 15 kali pembubaran. Yang paling banyak dibubarkan adalah diskusi, lokakarya, dan seminar. Tuduhannya juga tidak jauh-jauh dari komunisme dan LGBT.

Tahun lalu, berdasarkan versi Kontras, setidaknya ada 238 peristiwa pembatasan kebebasan secara sewenang-wenang. Pelaku pembatasan ini didominasi oleh aparat kepolisian (85 kasus), pejabat publik (49 kasus), organisasi-organisasi kemasyarakatan (31 kasus), aparat TNI (17 kasus), dan universitas (5 kasus). Jawa Barat menjadi daerah paling bermasalah, dengan 41 kasus pelanggaran berekspresi.

Ini tanda-tanda apa?

Seorang teman saya yang alumni sastra Unpad sempat protes soal upaya pembubaran Asean Literary Festival dan acara-acara kebebasan berekspresi lainnya. Sebab, aparat negara bukannya menjamin keamanan acara, tapi malah ikut mendesak pembubaran. Menurut dia, banyak orang memilih Jokowi sebagai presiden, karena tak ingin kembali ke zaman Orba alias Orde Babe. “Tapi, kalau begini praktiknya, apa coba?” ketusnya.

Saya pun mencoba mencari benang merah dari ini semua. Dari hasil penerawangan pembacaan situasi, setidaknya ada 10 isu besar yang muncul begitu kuat belakangan ini dan yang kemungkinan terjadi ke depannya. Berikut 10 isu tersebut:

  1. Isu kebangkitan PKI
  2. Isu SARA
  3. Isu makar
  4. Pelemahan kepemimpinan nasional
  5. Pelemahan kekuatan civil society
  6. Ratih alias rakyat terlatih
  7. Pelarangan beberapa diskusi, pementasan, dan pemutaran film
  8. Pembredelan pers mahasiswa
  9. Peningkatan kasus kekerasan

Lho, kok hanya 9, ke mana yang ke-10? Yang ke-10 bisa jadi hanya menunggu waktu. Apa itu? Opini mengenai situasi ekonomi yang semakin sulit. Setidaknya 10 prasyarat ini bisa mendorong kebangkitan kembali fasisme, sebuah prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem yang menganjurkan pemerintahan otoriter.

Saya tidak ingin menuding pihak mana pun, tapi sekedar mengingatkan kepada khalayak, kalau transisi demokrasi yang tak pernah selesai ini bisa saja sedang terancam. Dalam situasi ini, pers seharusnya yang bicara. Tapi, kalau pers sudah dibungkam, berarti sastra yang harus bicara.

Bagaimana kalau sastra dihalang-halangi? Ya tidak ada pilihan, kita semua, rakyat yang menginginkan demokrasi sejati, yang semestinya berbicara. “Obor demokrasi nyalakan, suara rakyat nyaringkan!”