Ketika Melawan Ketidakadilan dengan Humor, Cukupkah? (Sebuah Baper atas Hakim Parlas)

Ketika Melawan Ketidakadilan dengan Humor, Cukupkah? (Sebuah Baper atas Hakim Parlas)

Tak perlu lagi mengulang kecemasan publik atas amar putusan pengadilan yang menolak gugatan KLHK terhadap PT BMH soal kebakaran hutan. Beredarnya meme dengan aktor utama Parlas Nababan, sang hakim yang memimpin sidang, sudah menguatkan titik cemas nan galau plus prihatin yang teramat sangat.

Sebagai bagian dari rombongan masyarakat yang resah dengan hasil persidangan tersebut, saya dan anda mungkin sepemikiran dan segagasan untuk setidaknya mencari cara bagaimana otoritas publik mampu ditegakkan ketika berhadapan dengan negara maupun korporasi.

Dalam kasus ini, kebetulan negara yang berperan sebagai penggugat. Dengan mengatasnamakan publik atau mewakili masyarakat khususnya korban kebakaran hutan, negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dipimpin Siti Nurbaya, melayangkan gugatan di PN Palembang dengan tuntutan ganti rugi Rp 7,8 triliun.

Ini tentu bukan suatu hal yang aneh dimana negara melalui kementerian ataupun lembaganya melayangkan gugatan terhadap korporasi atau perusahaan. Dengan mengklaim mewakili masyarakat, negara setidaknya telah menunjukkan keberpihakannya, yang selama ini bahkan untuk sekadar membayangkannya saja susah bener.

Tapi terkadang hasilnya sungguh menyakitkan. Alasan Yang Mulia hakim Parlas bahwa membakar hutan itu tidak merusak lingkungan hidup karena masih bisa ditanami lagi, telah melukai rasa keadilan masyarakat terutama korban kebakaran hutan.

Wahai, Yang Mulia hakim Parlas, bagaimana perasaan bapak, kalau keluarga bapak menjadi korban asap? Terkena infeksi saluran pernapasan atau bahkan meninggal?

Jangan salahkan rakyat yang kecewa, marah, dan melakukan serangan sporadis kepada anda, Yang Mulia. Beredarnya meme di media sosial adalah serangan sporadis nan kreatif terhadap ketidakadilan.

Beredarnya meme hakim Parlas adalah reaksi kekinian. Sebagai serangan kreatif nan segar, yang merupakan representasi dari kegalauan atas kekalahan telak negara terhadap korporat, meme adalah bentuk perlawanan lucu yang serius.

Namun, sekocak apapun meme hanya mampu menggiring cara pandang publik sekadar menertawakan hal-hal yang serius di dunia nyata. Melawan ketidakadilan dengan humor adalah kreativitas tingkat tinggi yang tidak dipunyai sembarang orang. Tapi terlalu larut dalam ketidakseriusan juga bisa fatal akibatnya.

Dalam sejarah tak ada sebuah rezim jatuh karena humor. Tak ada gerakan politik tumbuh besar berlandaskan pada humor, misalnya semacam “manifesto politik”. Tetapi humor sebagai wahana ekspresi politis sebenarnya memiliki kegunaannya sendiri. Minimal, ia akan menyatukan bahasa rakyat banyak dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dikeluhkan dan diresahkan. (Gus Dur)

 

Saya tidak sedang mempersoalkan meme, apalagi mengkritik para pembuat meme yang kreatif dan segar itu. Namun sedikit menyentil perasaan kita semua agar jangan terlalu alergi dengan sikap baper. Ya, alias bawa-bawa perasaan sodara-sodara, karena membakar hutan demi tumbuhnya pohon akasia ataupun sawit adalah persoalan serius.

Silahkan tanya Walhi atau Greenpeace atau orhanisasi-orhanisasi penyelamat lingkungan lainnya. Kebakaran hutan adalah penyebab dan penyumbang Co2 terbesar yang mengakibatkan suhu bumi naik drastis alias perubahan iklim yang mengerikan.

Belum dampak yang lain seperti ruang hidup sodara kita di sekitar hutan yang dibabat habis. Atau ISPA yang mengancam dan memakan korban selama peristiwa kebakaran terjadi. Ngerihhh…

Konon, hakim Parlas juga tak mempedulikan beredarnya meme. Bahkan dalam satu kesempatan ketika ditanya wartawan, pak hakim sampai menunjukkan handphone jadulnya, yang nggak ada fasilitas internet, sehingga belio nggak bisa melihat meme-meme tentang dirinya. Entah itu ngeles atau pak hakim memang jadul beneran.

Entah kenapa saya tiba-tiba ingat sosok John Perkins dengan istilah “korporatokrasi”-nya. Walaupun sempat didaur ulang oleh Amin Rasis Rais, rasanya perlu mewacanakan ulang pendapat dan pemikiran Perkins untuk menjelaskan cara pandang lain menyoal kekalahan telak negara dari PT BMH di PN Palembang.

Nah, untuk itu, kita rasanya juga perlu mempermasalahkan posisi negara dengan melihat keberpihakannya selama ini. Saya akan mengutip istilah korporatokrasi dari John Perkins dalam bukunya ‘Confession of an Economic Hit Man’.

Istilah korporatokrasi digunakan untuk menggambarkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, sejumlah korporasi, institusi keuangan internasional, dan pemerintah bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka.

Memang siapa yang memberikan izin konsesi hutan ke korporat-korporat itu? Apakah mereka tiba-tiba saja mencaplok lahan ribuan hektar tanpa melalui proses perizinan yang sedemikian rumit, serumit kisah asmara anda?

Dalam hal ini, negara seharusnya secara prosedural dapat langsung mencabut izin perusahaan tanpa harus melalui pengadilan. Ya, sekali lagi tanpa proses pengadilan sodara-sodara. Tidak perlu berhadapan dengan hakim-hakim jadul yang tidak bersertifikasi lingkungan.

Namun, apa yang dilakukan negara? Mengajukan banding? Itu sih boleh-boleh saja. Tapi apakah itu cukup?

Saya sangat setuju dengan Pius Ginting, salah satu kandidat kuat Eksekutif Nasional alias Direktur WALHI periode 2016-2020. Keputusan dan pernyataan hakim PN Palembang yang meremehkan dampak lingkungan dan kesehatan memberi pelajaran bagi kita semua.

Pertama, kasus lingkungan seharusnya ditangani hakim lingkungan hidup. Kedua, perlunya peradilan lingkungan hidup, karena darurat ekologi seperti darurat korupsi telah terjadi. Ketiga, perlu gerakan lingkungan hidup lebih kuat dan meluas sekuat gerakan tradisional layaknya gerakan keagamaan, dimana hakim takut membuat keputusan yang bertentangan dengan aqidah agama.

Mari bangun gerakan revolusi ekologi. Apakah kita perlu membakar seluruh hutan agar bisa membangun kembali Nusantara yang berkeadilan? Mungkin, Yang Mulia hakim Parlas yes, tapi saya sih no.

Foto: photonesta.com