Kejarlah Aku, Maka Ku Diampuni

Kejarlah Aku, Maka Ku Diampuni

Jangan membuli anggota DPR, kalau ada yang tidur waktu sidang soal rakyat. Kenapa? Karena tidurnya anggota dewan yang terhormat itu sungguh berkualitas. Dengan tidur, mereka bermimpi, lalu dapet wangsit.

Coba kita amati. Selalu saja ada usulan rancangan undang-undang (RUU) yang bermanfaat. Buat siapa? Partainya, kelompoknya? Oh bukan, mereka benar-benar mengabdi untuk rakyat.

Contohnya koruptor. Mereka kan rakyat juga, walau segelintir. Mungkin saja waktu pemilu mereka jadi bohirnya. Sekarang tinggal bales budinya. Ini budi… Maka lahirlah RUU Pengampunan Nasional.

Kalau RUU itu disahkan jadi UU, koruptor yang sudah nilep uang rakyat banyak bisa diampuni. Asal lapor dan memarkir dana hasil korupsi di dalam negeri, beres. Mereka tidak akan ditangkap dan diadili. Semakin dikejar, semakin cepat diampuni.

Kalau di beberapa negara maju, koruptor itu tidak layak dikasih ampun. Perbuatan mereka bikin rakyat sengsara, bikin pembangunan terhambat, bikin negara tidak maju-maju.

Tapi Indonesia memang unik. Karena belum tergolong negara maju alias masih berkembang, Indonesia yang gemah ripah loh jinawi ini butuh dana sangat besar supaya maju.

Beberapa anggota DPR pernah bilang, saat ini, banyak warga negara Indonesia yang menyimpan dananya di luar sistem perbankan nasional. Jumlahnya fantastis sekitar Rp 5.000 triliun! Di dalam negeri ada Rp 2.000 triliun, di luar negeri Rp 3.000 triliun.

Duit tersebut katanya diduga hasil keuntungan usaha yang tidak dilaporkan, penghindaran atau pengelabuan pajak, hasil transfer pricing, hasil korupsi, dan pencucian uang.

Sering kali dana yang berada di luar negeri dimanfaatkan oleh negara lain untuk dana pembangunan atau justru memberikan pinjaman kepada negara lain, termasuk Indonesia.

Nah, bagi beberapa anggota dewan, lebih baik uang tersebut disimpan di perbankan nasional supaya bisa dipakai untuk pembangunan. Kompensasinya, kalau dia koruptor, adalah pengampunan. #SaveKoruptor

RUU Pengampunan Nasional diusulkan oleh 33 anggota DPR dari empat fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, PPP, dan PKB.

UU KPK

Pada saat bersamaan, sebagian anggota DPR juga mengusulkan revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Benar-benar kerja keras kan wakil rakyat kita? Usulan itu inisiatif mereka. Sebelumnya, usulan revisi UU ini pernah ditolak Presiden Jokowi. Tapi anggota DPR tak gentar. Militan. Jadi, kalau anggota DPR tidur saat rapat, jangan dicemooh. Wong mereka sebenarnya lagi cari wangsit.

Dalam draf revisi UU KPK, ada satu pasal yang ditambahkan terkait masa kerja KPK, yang dibatasi hanya 12 tahun dan sejumlah pasal yang diperbaiki secara redaksional. Artinya, 12 tahun lagi, KPK bisa bubar…

Sebelum bubar, KPK juga diusulkan tidak lagi menyelidik dan menyidik perkara korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Mungkin sesama penegak hukum dilarang saling mendahului. Eh salah ya?

Selain itu, fungsi pendidikan antikorupsi pada KPK juga diusulkan dihilangkan. Ini kayaknya supaya klop antara revisi UU KPK dengan RUU Pengampunan Nasional. Buat apa pendidikan antikorupsi, kalau toh nantinya koruptor bisa diampuni.

Wah, ini upaya pelemahan KPK! Lagi-lagi ini ulah koruptor! Jangan berprasangka buruk dulu. Siapa tahu pembubaran KPK itu tanda bahwa Indonesia sudah terbebas dari korupsi. Mungkin ada anggota DPR yang sudah berkonsultasi ke paranormal bagaimana kondisi Indonesia dalam 12 tahun ke depan.

Siapa tahu upaya pembatasan wewenang KPK saat ini untuk meringankan kerja para pendekar antikorupsi tersebut. Bisa jadi ini tanda bahwa praktik korupsi sudah mulai berkurang drastis. Siapa tahu…?

Kita sepatutnya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada enam fraksi yang mengusulkan revisi UU KPK. Mereka adalah PDI Perjuangan, Nasdem, PPP, Hanura, PKB, dan Golkar.

Mereka sudah kerja keras siang malam untuk melahirkan paket lengkap RUU yang bisa berujung pada pembubaran KPK dan pengampunan koruptor. Catat ya, hanya koruptor lho! Kalau teroris, bandar narkoba, dan pelaku perdagangan manusia tidak dapat diampuni.

Saya jadi teringat guyonan politik (alm) Gus Dur ketika beliau mencap seorang pejabat tinggi sebagai koruptor. “Dibolak-balik bagaimanapun, itu adalah korupsi. Titik,” ujar Gus Dur.

Mungkin atas permintaan si pejabat atau diimbau orang lain, salah seorang yang dekat dengan Gus Dur meminta agar Gus Dur tak lagi menyerang si pejabat itu, apalagi dengan tuduhan korupsi. Sebab, si pejabat dalam kasus itu sama sekali tak korupsi, melainkan sekadar meneruskan secara resmi sebuah permohonan.

Gus Dur pun akhirnya setuju untuk tak lagi mengatakan si pejabat itu sebagai koruptor. Tetapi besoknya, Gus Dur bilang bahwa si pejabat itu tergolong teroris, karena ikut mendalangi beberapa kerusuhan.

Ketika ditanya mengapa masih menyerang si pejabat itu, Gus Dur pun menjawab bahwa dirinya sudah memenuhi janji untuk tidak lagi mengatakan si pejabat itu koruptor. “Saya tadi kan tak bilang dia korupsi, saya hanya bilang teroris,” jawabnya enteng.

Wah, kalau begitu, sebut saja para koruptor itu teroris, karena sudah mengacaukan negara dengan mengambil uang rakyat. Dalam RUU Pengampunan Nasional, teroris tidak bisa diampuni. Gitu aja kok repot ya Gus…

Foto: thebureauinvestigates.com