Kebiri Buru-buru. Wahai Kamu, Hati-hati dengan Anu

Kebiri Buru-buru. Wahai Kamu, Hati-hati dengan Anu

dw.com

“Perhatian seluruhnya untuk para kaum Adam!”

“Wahai kamu, hati-hati dengan anu!”

Seruan itu saya tujukan kepada seluruh kaum Adam di seluruh pelosok negeri. Tentunya itu berasal dari hati saya yang paling dalam, karena makin maraknya kasus pemerkosaan dan pembunuhan belakangan ini. Saya merasa tergelitik untuk menulis catatan tentang manusia dan hukum.

Saya merasa geli, tapi percayalah saya juga merasa takut. Mungkin saya bukan orang yang pandai bercerita, bukan pula orang yang bisa menghibur dari sisi tulisan dan gaya bahasa. Saya bukan seperti penulis-penulis lain di Voxpop, yang tulisannya selalu membuat saya terpana. Namun, semoga catatan ini dapat mengilhami pembaca.

Beberapa waktu lalu, anak perempuan berusia 14 tahun di Bengkulu mengalami kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual tersebut sontak menjadi perhatian masyarakat. Beberapa pihak menyesalkan hukuman yang ringan dalam penindakan kasus tersebut. Kasus kekerasan seksual bukanlah fenomena baru, tapi sebuah tragedi panjang di Indonesia yang terjadi setiap hari secara merata di seluruh wilayah.

Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan, sepanjang 2015, bentuk kekerasan seksual di ranah personal yang tertinggi adalah kasus pemerkosaan dengan 2.399 kasus. Perlu dicatat, angka-angka tersebut merujuk pada kasus-kasus yang terlapor. Ya, terlapor… Anda bisa bayangkan berapa banyak kasus kekerasan yang tidak terlapor?

Presiden Jokowi telah menandatangani Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pak Jokowi mengatakan terbitnya Perppu karena pemerintah memandang genting kekerasan seksual terhadap anak. Lho, kok baru kali ini dianggap genting? Kasihan… kasus pada tahun-tahun sebelumnya dianggap belum penting dan tidak jadi sorotan.

Perppu ini mengatur sanksi tambahan dan pemberatan hukuman berupa hukuman kebiri kimiawi (chemical castration) dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta membuka identitas pelaku kekerasan seksual. Beberapa waktu lalu, kelompok masyarakat sipil dan aktivis yang didukung juga oleh Komnas Perempuan mendesak pemerintah dan parlemen untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

RUU PKS diharapkan dapat mendorong pemerintah dan semua elemennya untuk berkerja secara sistematis mulai dari melakukan pencegahan hingga penghukuman, bila terjadinya kekerasan seksual melalui cara-cara yang komprehensif dan sistematis.

Mari kita bedah hukum yang buru-buru ini…

Dalam dunia kedokteran, kebiri dikenal dengan kastrasi. Pada era modern, kebiri tak lagi dilakukan dengan membuang testis, tetapi secara kimia. Prosesnya bisa melalui pemberian pil ataupun suntikan hormon anti-androgen. Kebiri kimiawi tidak mengubah ataupun memotong bagian apapun dari tubuh pelaku.

Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia anti-androgen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Bila hormon testosteron melemah, kemampuan ereksi atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.

Perlu diketahui, bahwa pengaruh kebiri kimiawi ini tidak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Sekadar menambah informasi, suntik kebiri tidak semurah yang dibayangkan. Suntikan atau pemberian obat tersebut harganya berkisar Rp 1-2 juta untuk satu kali. Jadi bisa dibayangkan, bila banyak pelaku kekerasan seksual, secara otomatis pengeluaran Negara akan bertambah pula.

Anggaran untuk hukum kebiri ini sungguh fantastis. Injeksi berulang kali hanya untuk mematikan birahi pelaku dalam waktu yang singkat. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa lebih baik hukuman mati daripada suntik kebiri, karena dinilai hukuman mati tidak akan menyiksa pelaku selama dalam masa tahanan. Hukuman setelah dikebiri adalah rehabilitasi untuk para pelaku hingga pelaku dianggap tidak akan melakukan perilaku menyimpang.

Alangkah hebatnya negara ini memperlakukan si pelaku dengan baik, namun korban diabaikan begitu saja. Banyak kasus kekerasan setelah beberapa kali mediasi berujung menikahkan korban dengan pelaku. Menurut saya, ini tidak adil bagi korban. Kekerasan seksual adalah paksaan, bukan perasaan. Sampai kapan pun si korban masih mengalami tekanan psikologis yang mendalam. Pelaku akan mengingat seumur hidupnya bahwa sebelumnya pasangan yang ia nikahi adalah orang yang melakukan kekerasan.

Kasus kekerasan seksual ini akan menghabiskan anggaran yang besar, karena negara akan menanggung biaya rehabilitasi untuk pelaku selama dalam masa tahanan. Biaya kebiri saja sudah mahal, ditambah lagi dengan biaya rehabilitasi untuk “perubahan sikap” dari pelaku. Mengapa dikatakan mahal? Karena rehabilitasi memerlukan bimbingan dari ahli dan proses yang tidak sebentar ini pasti akan memakan anggaran yang besar pula.

Banyak yang menyalahkan perilaku menyimpang ini disebabkan oleh orang tua. Orang tua tidak memberikan pendidikan seks serta kurangnya pendidikan agama. Pada beberapa berita dan artikel yang saya baca, kasus pelecehan seksual terjadi karena si pelaku “mendengar bisikan”. Hahaha… Saya rasa bukan hanya pendidikan dan agama yang melatarbelakangi kasus ini, namun pelaku adalah orang yang punya fantasi seks yang tidak bisa dibendung.

Selanjutnya, setelah pelaku dianggap tidak akan melakukan kekerasan seksual, mereka akan kembali dilepas ke masyarakat, meski saya rasa setelah dikebiri mereka tetap sulit untuk menahan hasrat seksnya. Tapi tunggu dulu… tidak berhenti di situ. Mereka masih harus diberikan alat pendeteksi untuk memantau perkembangan si pelaku. Memang canggih hukum di Indonesia dengan memberikan alat pendeteksi yang ditanam di tubuh si pelaku. Sadarkah bahwa hukum ini adalah tender untuk beberapa kementerian?

Seperti diberitakan oleh media, ibu Khofifah Indar Parawansa, menteri sosial, bilang bahwa aturan teknis mengenai suntik kebiri kimia akan disiapkan Kemenkes. Sedangkan Kemenkominfo akan menyusun aturan mengenai pemasangan chip bagi terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dan, yang pasti, Kemenkumham akan dapat tugas untuk rehabilitasi. Selamat ya untuk Kemenkes, Kemenkumham, dan Kominfo, kalian akan mendapat tugas serta anggaran yang besar untuk kasus kekerasan seksual. Warbiyasa!

Saya tidak menyalahkan tindakan reaktif pemerintah yang membuat peraturan ini, karena situasi kemarin yang “baru dianggap genting”. Saya juga berharap dengan masuknya RUU PKS di prolegnas dapat terselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu di DPR, mari bekerja dengan baik. Jangan membuat harapan palsu dengan menggantung nasib pelaku dan korban.

Hukum memang tidak akan pernah adil dan seimbang. Namun, penerapan hukum terhadap kekerasan seksual akan memakan biaya yang besar. Semoga kekerasan seksual bisa enyah dari negeri ini. Sebab, selain biaya yang dikeluarkan negara begitu besar, anda juga perlu hati-hati dengan anu…

  • Ibeth

    Mantaaap… tapi kok pesimis hukum tidak akan adil dan seimbang?