Kaum Progresif Reaksioner yang Apa-apalah

Kaum Progresif Reaksioner yang Apa-apalah

Jujur saja saya ikut baper ketika membaca artikelnya Hinayana di Voxpop berjudul ‘Ketika Melawan Ketidakadilan dengan Humor, Cukupkah? (Sebuah Baper atas Hakim Parlas)’. Sebagai salah satu warga negara yang baper di Republik ini, putusan Yang Mulia hakim Parlas Nababan sangat mengusik rasa keadilan. Apalagi dengan argumennya yang nganu itu, “Membakar hutan itu tidak merusak lingkungan, karena masih bisa ditanami lagi”.

Ingin rasanya ikut membuat meme plesetan kata-kata itu. Tapi lagi-lagi saya terlambat, meme serupa sudah menyebar dimana-mana dan saya masih saja sibuk mencari aplikasi pembuat meme di ponsel yang canggih ini.

Tapi tampaknya kita juga jangan terjebak oleh ilusi lambat atau cepat. Bereaksi tentu boleh saja, curiga dan kritis juga sah-sah saja, namun sekali lagi jangan sampai lupa agenda yang sebenarnya. Terkadang kita perlu sedikit meredam emosi, mengambil jarak sedikit, dan melihat dengan hati-hati sebuah persoalan secara menyeluruh.

Jangan-jangan hakim Parlas – yang katanya pake HP jadul itu – sedang mengikuti filosofi dewi keadilan yang matanya tertutup kain. Dia hanya mau memutuskan berdasarkan apa yang ada dalam fakta peradilan. Jika iya, kritik kita juga harus ditujukan kepada pemerintah.

Sangat mungkin jika kegeraman kita ini akibat tidak kompetennya bukti-bukti dan argumen hukum yang diajukan pemerintah. Bisa juga pemerintah memang setengah hati meminta ganti rugi kepada PT BMH terkait kebakaran hutan.

Tapi ya mau bagaimana lagi, dalam sekejab hakim Parlas sudah menjadi sasaran bully netizen. Gerakan netizen begitu cepat seolah tak ingin terlambat ambil momentum. Begitu juga dengan media-media online, yang katanya pionir era jurnalisme baru.

Terlambat itu memang masalah klasik, tapi sampai sekarang terus jadi masalah bagi siapapun. Masih di dunia hukum, lihat saja Kejaksaan Agung yang terlambat mengkaji UU MD3, sehingga terus-menerus menunggu izin Presiden untuk memeriksa Setya Novanto.

Ujung-ujungnya, pak Jaksa Agung menyesal, “Setelah kita kaji ternyata tidak perlu ada izin Presiden untuk memeriksa SN dalam kasus ini.” Apa lacur, waktu sudah terbuang. MR, si juragan minyak, sudah pergi ke luar negeri.

Masih pada ingat kan kasusnya Setnov ini? Jangan, jangan sampai lupa. Ingat, dulu kita begitu bersemangat mengikuti alur perjalanan kasus #PapaMintaSaham alias PMS ini. Apalagi memenya begitu viral saat itu. Hanya meme Haji Lulung yang bisa menandinginya. Nikita Mirzani saja sih lewat.

Jangan lupa juga kalau semangat kita waktu itu adalah untuk menunjukkan bahwa yang benar memang benar dan yang salah memang salah. Gerakan kita bukan sekadar untuk menurunkan Setnov dari kursi ketua DPR yang empuk itu. Ya kan? Kalau memang iya, jangan sampai lupa dan abai. Mengutip sabda suci Voxpop, “Lupa dan abai adalah awal dari segala keterlambatan”.

Meski keterlambatan seringkali terasa pahit, tapi sebenarnya terlalu cepat juga tidak lebih baik. Kaum-kaum progresif reaksioner telah menunjukkan itu kepada kita. Terlalu cepat bereaksi seringkali membuat kita luput dari esensi persoalan. Terlalu fokus pada hal remeh temeh hingga lupa agenda yang sebenarnya.

Ketika mendengar bahwa Kejaksaan sedang menyelidiki kasus #PapaMintaSaham – yang mereka sebut dengan kasus pemufakatan jahat – saya haqul yakin kalau kejaksaan tidak akan membicarakan kasus ini ke publik. Pengalaman saya, dalam tahap penyelidikan, penegak hukum tidak pernah bersedia membicarakannya kepada publik. Lain halnya jika sudah masuk tahap penyidikan.

Ini bisa dipahami, karena penegak hukum di Indonesia memegang asas praduga tak bersalah. Selain itu juga untuk mendukung strategi penyelidikan. Jika pada tahap penyelidikan saja sudah digembar-gemborkan ke masyarakat, orang yang dicurigai bersalah bisa melakukan manuver untuk menyembunyikan kesalahannya.

Tapi, entah kenapa, pihak Kejaksaan kali ini agak berbeda sikapnya. Baru masuk tahap penyelidikan saja, sudah dibeberkan kepada masyarakat. Alhasil, masyarakat – yang sudah berharap banyak dan juga geram – melihat kasus ini jalan di tempat.

Mungkin karena sudah berharap banyak atau karena pihak penegak hukum mulai mati kutu. Strategi yang sudah dirancang dengan mudah terbaca oleh pihak lawan. Hingga kesannya tidak ada kemajuan berarti dari penuntasan kasus ini. Atau, jangan-jangan kita sedang menuding orang yang tidak bersalah.

Maka dari itu, mari kita pelan-pelan lihat kembali kasus-kasus di atas dan kasus lainnya dengan seksama. Jangan mudah terombang-ambing pindah dari satu isu ke isu yang lain. Tidak perlu tergesa-gesa layaknya kaum progresif reaksioner, tapi juga jangan sampai terlena. Karena masalahnya bukan cepat atau lambat, tapi apakah ini memang tepat?

Foto: gudangilmupengetahuan7.blogspot.com