Kalau Ahok Jadi Presiden RI ke-8, Antum Ridho?

Kalau Ahok Jadi Presiden RI ke-8, Antum Ridho?

detikzone.com

Memang judulnya terlihat seperti guyon. Tapi agaknya semua politisi memiliki cita-cita kulminatif menduduki RI-1. Begitu juga dengan Basuki Tjahaja Purnama, jika kelak menjadi presiden. Ahok, sapaan akrabnya, memiliki kesamaan dengan Jokowi, yakni merangkak dari level bawah, mulai dari bupati/walikota, lalu perlahan naik ke tingkat administratif pemerintahan yang lebih tinggi.

Sayangnya, perjalanan karier politik Ahok di negara ini tak akan semudah Jokowi, karena latar belakangnya yang kebetulan bersinggungan dengan beberapa ikatan primordial, seperti aspek religiusitas dan etnisitas. “Iya, Ahok itu beragama Kristen. Keturunan Tionghoa pula.” Mungkin itu kira-kira yang dikatakan oleh orang yang kontra dengan pemimpin non-muslim dan beda etnis.

Diakui atau tidak, masih terdapat masyarakat pemilih di Indonesia yang dalam menentukan pilihan figur pemimpinnya dipengaruhi oleh sentimen agama, etnisitas, dan kedaerahan. Dalam kasus Ahok yang akhir-akhir ini sedang ramai menjelang Pilgub DKI 2017, sentimen agama, kedaerahan, dan etnisitas kembali mewarnai dinamika politik Ibukota.

Sentimen kedaerahan dan etnisitas jelas sekali ditunjukkan dengan latar belakang Ahok yang berasal dari Belitung dan beretnis Tionghoa. Masyarakat pribumi Jakarta yang berasal dari etnis Betawi maupun yang lain bisa saja tidak memilih Ahok, karena preferensi tersebut.

Pada gilirannya, masyarakat tipe pemilih seperti ini disuguhi – atau dengan sendirinya akan memunculkan – alternatif figur, seperti Haji Lulung yang tidak berkendala pada aspek etnisitas dan kedaerahan. Apalagi beliau Betawi tulen dan tersohor sebagai penguasa Tanah Abang.

Dalam hal sentimen agama, Ahok terkendala oleh perbedaan agama yang dianutnya dengan mayoritas konstituen muslim DKI yang mencapai 78%. Tipe pemilih yang memasukkan sentimen agama sebagai pertimbangannya juga sudah ditawari figur alternatif, seperti Adhyaksa Dault, Yusril Ihza Mahendra, Sandiaga Uno, dan Ahmad Dhani. Termasuk Mohamad Sanusi yang belakangan dicokok KPK, karena diduga menerima suap dalam proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Kegagalan Pendidikan Agama

Dalam uraian kali ini, saya ingin coba menyinggung sentimen agama sebagai salah satu unsur politik yang mewarnai pertarungan Pilgub DKI. Dalam kontestasi politik yang berkembang dan selalu berulang dapat dipastikan ketika terdapat kandidat non-muslim yang bertarung, maka akan dikampanyekan wacana larangan memilih pemimpin yang tak seiman.

Setidaknya terdapat dua doktrin agama yang berkembang dalam komunitas muslim terkait pemilihan/pengangkatan pemimpin. Pertama adalah doktrin yang sama sekali tidak memperbolehkan mengangkat dan memilih pemimpin selain dari kalangan muslim sendiri. Sedangkan doktrin yang kedua lebih moderat, yakni memperbolehkan memilih pemimpin non-muslim selama kepentingan dan urusan umat muslim tidak diabaikan.

Setiap doktrin tersebut memiliki pengikut dan pemuka-pemukanya sendiri, yang direpresentasikan misalnya dalam ormas, lembaga keagamaan, dan lembaga politik termasuk partai. Masing-masing doktrin tersebut tentu saja diinduksi terus menerus kepada pengikutnya.

Banyaknya masyarakat muslim yang (apabila) pada akhirnya memilih pemimpin non-muslim merupakan wujud kegagalan pendidikan agama dari para pemuka-pemuka tersebut. Bisa dikatakan demikian, karena mengingat tingkat relijiusitas warga DKI yang cukup tinggi.

Selain itu, saya juga menyoroti para penganjur doktrin untuk tak memilih pemimpin non-muslim sebagai sebuah langkah nir-adab. Pasalnya, mereka menyeru di ruang public, dimana pihak yang dituju juga berada di tempat yang sama.

Dalam agama Islam dikenalkan platform bagaimana berinteraksi sosial antar-agama secara beradab (QS Saba’: 24) di lingkungan sosial eksternal. Platform tersebut menuntut untuk menjaga toleransi dan sikap saling menjaga, menghargai, dan menghormati antara satu sama lain.

Lebih-lebih untuk menjalankan platform tersebut, saya kadang juga masih terheran-heran masih ada saja masyarakat muslim yang menyebut non-muslim sebagai kafir di ruang publik. Padahal, terminologi tersebut sepatutnya digunakan dalam internal komunitas muslim saja. Di Mesir, kaum Nasrani tidak disebut kafir melainkan al-masihiyyun (pengikut Al-Masih).

Orang muslim dalam kaidah teologi agama non-Islam pun akan disebut kafir. Dan tentu saja penyebutan itu pasti akan menyakitkan hati orang Islam. Oleh karena itu, tak perlu menggembar-gemborkan sebutan yang tak baik di ruang publik. Sama halnya dengan doktrin larangan memilih kaum non-muslim sebagai pemimpin.

Alangkah baik para penganut dan penganjur doktrin ini tidak mengobral gagasan ini secara liar di ruang publik, yang mungkin saja justru akan menyakiti masyarakat non-muslim sendiri. Harus ada kontrol dan keberadaban dalam mengedukasi umat agar tidak menjadi biang permusuhan dan perpecahan.

Kegagalan Partai Islam

Di sisi lain, hadirnya Ahok sebagai calon yang diunggulkan dalam kontestasi politik DKI merepresentasikan kegagalan partai-partai Islam dalam memberikan kader-kader terbaiknya. Bahkan, jika Ahok dapat maju lewat jalur independen tanpa dibekingi partai, pesannya lebih menohok: kegagalan kaum muslim sebagai entitas sosial dalam menghadirkan kader-kader muslim terbaiknya untuk maju di Pilgub DKI.

Dan logika sederhananya jangan didistorsi: bukan karena kaum muslim enggan memilih kader-kader yang terbaik, tapi memang kandidat lawan yang dimajukan bukanlah yang terbaik jika dibandingkan dengan Ahok. Seandainya saja Ahok gagal dalam mengurus persoalan Jakarta, tentu saja rasionalitas konstituen tak akan cenderung memilih dia.

Sebagai orang yang dibesarkan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) – semua sanak famili saya hampir dapat dipastikan adalah warga nahdliyin tapi saya bukan dan enggan disebut sebagai nahdliyin – partai Islam yang memiliki ruh ke-NU-an, semisal PKB, malah justru mengusung Ahmad Dhani yang integritas dan rekam jejak politiknya, ya tahu sendirilah.

Dilihat dari rasionalitas peta politik pun PKB harus berjuang keras mendapatkan kawan koalisi untuk dapat mencalonkan kandidat gubernur, karena perolehan suara di Pileg 2014 hanya sebesar 5,46%.

Dari perspektif muslim, Pilgub DKI bisa menjadi sebuah introspeksi politik tersendiri untuk mengambil langkah ke depan. Apa yang dapat, bisa, dan perlu dipelajari dalam mengambil langkah politik. Langkah politik yang cerdas dan beradab tentunya.