Semoga Kahiyang Nggak Kaget dari Pelaminan ke UU Perkawinan

Semoga Kahiyang Nggak Kaget dari Pelaminan ke UU Perkawinan

(antara foto/maulana surya)

Sebagai anak dan mantu presiden, Mbak Kahiyang dan Mas Bobby mungkin nggak perlu ngantri di KUA macam kita yang rakyat jelata.

Selain itu, dalam undangan jelas tertera, tidak menerima amplop dan hadiah. Beda sama kita yang harap-harap cemas ngitungin amplop di malam pertama.

Satu-satunya yang tidak membedakan kita dengan Mbak Kahiyang dan Mas Bobby cuma undang-undang. Sekarang, seperti jutaan rakyat Indonesia yang sudah kawin, keduanya juga harus patuh di bawah label UU Perkawinan.

Mas Bobby boleh tenang-tenang saja, karena UU ini memang banyak menangin laki. Beda dengan Mbak Kahiyang.

Dalam UU Perkawinan, perempuan sudah direduksi hidupnya menjadi sekadar alat pemuas dan pemenuh kebutuhan, juga sebagai pengemban kewajiban dan alat reproduksi.

UU Perkawinan mengatur bahwa laki-laki boleh beristri lagi, apabila istri dianggap tidak dapat melakukan kewajibannya atau mengalami sakit parah yang tidak dapat disembuhkan, termasuk difabel, atau tidak bisa memberikan keturunan.

Artinya, laki-laki berhak mengambil istri kedua, ketiga, atau keempat. Dan, itu juga berarti perempuan dianggap tidak berguna kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan laki-laki. Harga istri cuma sekadar apa yang bisa dia lakukan untuk suaminya.

Lalu, bagaimana kalau laki-laki tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, difabel atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, dan tidak bisa membuahi? Apa perempuan boleh kawin lagi?

Tentu saja tidak. Dikira perempuan betulan setara dengan laki-laki di mata undang-undang? Ojo ngimpi!

Urusan kawin-mawin dengan istri kedua, ketiga, dan keempat ini diatur dalam pasal 3 UU Perkawinan. Belum sempat undang-undang ini ngomongin usia minimal atau tata cara perkawinan, sudah kebelet ngomongin nambah istri.

Pasal selanjutnya memang mengatur bahwa suami harus mengantongi izin istri. Juga diatur bahwa pengadilan hanya boleh memberi izin kawin, kalau istri tidak memenuhi ketiga hal tersebut (menjalankan kewajiban, difabel atau sakit yang tidak tersembuhkan, dan tidak bisa melahirkan keturunan).

Namun, dalam praktiknya, suami begitu mudah mendapatkan persetujuan pengadilan, meski istrinya baik-baik saja. Lihat saja ada oknum yang pamer istrinya tiga dan ketiganya tidak ada yang sakit ataupun difabel.

Akses modal tertutup

Setelah menikah, fungsi perempuan juga direduksi dalam urusan domestik saja. Perempuan harus cakap dalam mengurus anak dan rumah tangga. Mencari nafkah disebut sebagai urusan suami semata.

Sebab itu, kalaupun perempuan mau bekerja, harus bersiap dengan beban ganda. Sepulang kerja masih harus cuci baju, bikin makan malam, belum lagi ngurus anak. Sementara laki-laki boleh saja ongkang-ongkang kaki sepulang kerja.

Padahal, mengurus anak dan rumah tangga kan harusnya tugas bersama. Memangnya anak cuma butuh ibu saja? Apalagi dalam kenyataannya, banyak rumah tangga didukung oleh istri pekerja dan bapak rumah tangga.

Sssttt.. jangan banyak tanya, jangan mengeluh. Ingat, ini sudah diatur oleh undang-undang.

Kalau nggak patuh undang-undang, minimal harus bersiap dijadikan meme perempuan pekerja, dianggap nggak bisa urus anak, lebih mementingkan harta daripada anak, sampai dituding nggak bisa masak.

Padahal, namanya juga membangun rumah tangga, bukan rumah makan. Kalau memang jago masak, mending kerja di Chilli Pari Catering, tho?

Omong-omong soal buka usaha katering kayak Mas Gibran. Setelah menikah, Mbak Kahiyang nggak akan bisa semudah itu pinjam modal ke bank. Pasal pembagian tugas mencari nafkah dan kerja domestik dalam UU ini akhirnya berimplikasi sangat besar bagi banyak perempuan Indonesia untuk bisa mengakses modal.

Waktu masih jadi wartawan ekonomi, saya sempat mengobrol dengan direktur UMKM dari bank yang pernah jadi bank dengan laba terbesar di Indonesia.

Katanya, bank tidak akan memberi pinjaman UMKM kepada perempuan, kalau tidak ada izin dari suami. Sementara suami tidak membutuhkan izin istri untuk mengakses pinjaman melalui bank yang sama.

Padahal, direktur kredit BPR dan UMKM bank sentral berulang kali mengatakan pinjaman kepada perempuan jauh lebih efektif dalam penggunaan daripada pinjaman kepada lelaki.

Saat meminjam uang ke bank, kata dia, perempuan cenderung menggunakannya untuk hal-hal produktif, seperti kebutuhan modal kerja dan kebutuhan pendidikan. Sementara peminjam laki-laki lebih sering menggunakan dananya untuk membeli rokok dan kawin lagi.

Menolak anak

Hal lain lagi yang harus dipahami soal undang-undang ini adalah kedudukan anak. Salah satu pasalnya menyatakan bahwa lelaki berhak menyangkal anak, apabila bisa membuktikan istrinya berzina.

Jadi, logika UU ini, apabila seorang perempuan berhubungan seks dengan dua laki-laki pada jarak waktu yang sama, maka langsung bisa dipastikan bahwa ketika hamil anak tersebut adalah anak laki-laki A dan bukan laki-laki B? Ruwet memang pola pikir si pembuat hukum.

Saya pikir keberadaan anak semestinya dibuktikan oleh serangkaian tes. Misalnya, tes DNA, alih-alih oleh pembuktian keberadaan hubungan seks di luar perkawinan. Bisa dipahami bahwa tahun 70-an mungkin belum ada tes DNA atau tes lainnya.

Jadi, apa ini tanda-tanda sudah saatnya UU ini direvisi?

Revisi

Undang-undang No1 tahun 1974 ini masuk Prolegnas 2015-2019. Sayangnya, sudah hampir tahun 2018, undang-undang belum lagi menjadi prioritas.

Padahal, selain persoalan diskriminasi terhadap perempuan, persoalan lain yang krusial adalah pasal yang mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan oleh mereka yang memiliki agama dan seagama.

Hal ini menjadi masalah lantaran Indonesia juga mengakui kepercayaan, dan tidak semua kepercayaan atau agama mengharuskan urusan kawin-mawin harus dengan kepercayaan yang sama.

Pasal ini jadi menambah rumit mereka yang mau menikah tetapi memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda.

Tak hanya itu, hal penting lain yang harus direvisi dari undang-undang ini adalah batas usia perkawinan. Usia perkawinan perempuan diatur dalam batas 16 tahun. Artinya, undang-undang ini mengesahkan perkawinan usia anak.

UU ini menjadi legitimasi untuk mengawinkan anak perempuan dan mencerabut mereka dari akses terhadap pendidikan. Belum lagi risiko kesehatan reproduksi.

Berhubungan seks pada usia 16 tahun atau di bawah usia 21 tahun bukanlah keputusan yang bijak dan dapat meningkatkan risiko kanker mulut rahim dua kali lipat lebih tinggi. Selain itu, kehamilan di bawah usia 21 tahun berisiko besar terhadap kesehatan bayi, hingga keguguran dan kematian.

Belum lagi persoalan kekerasan. Anak perempuan, terutama dalam keluarga tanpa akses terhadap pendidikan dan modal, sering dianggap sebagai beban ekonomi. Sebab itu, semakin cepat dikawinkan, dianggap semakin cepat pula mengurangi beban keluarga.

Data ICRW juga menunjukkan perkawinan usia muda memang lebih banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kurang sejahtera dan melanggengkan kemiskinan.

Tulisan ini tentu tidak sedang berusaha mencegah segala jenis perkawinan. Namun, seperti Mbak Kahiyang yang akhirnya ke pelaminan, semoga UU Perkawinan juga segera berlabuh di DPR untuk direvisi pasal-pasalnya yang bermasalah.

Supaya apa? Supaya Mbak Kahiyang nggak mengalami diskriminasi seperti jutaan perempuan lain di Indonesia. Bukan begitu, Pak Jokowi?

  • Widya Puspa Lestari

    Terima kasih untuk tulisan ini, sangat membuka pikiran dan menyuarakan opini saya.

    Akan tetapi, saya ingin sedikit mengomentari paragraf berikut:

    “Saat meminjam uang ke bank, perempuan cenderung menggunakannya untuk hal-hal produktif, seperti kebutuhan modal kerja dan kebutuhan pendidikan. Sementara peminjam laki-laki lebih sering menggunakan dananya untuk membeli rokok dan kawin lagi. Nah!”

    Saya mengerti Anda bermaksud menekankan bahwa kebijakan pemberian pinjaman bank kepada perempuan sangat tidak berdasar, karena kenyataannya perempuan juga bisa bijak menggunakan dana pinjaman. Hanya saja, analogi ‘kecenderungan’ tersebut seperti mengendors stereotipe laki-laki dan perempuan. Padahal, kita di sini sama-sama ingin melepaskan diri dari stereotipe yang divonis kepada kita sejak dilahirkan. Jadi paragraf tersebut menurut saya kurang tepat 🙂

    Sekali lagi terima kasih tulisannya. Saya jadi lebih tahu banyak tentang UU Perkawinan di Indonesia 🙂

    • Del

      Saya sepakat dgn komentar ini. Kalau tetap mau menuliskan paragraf itu, harus didukung fakta/hasil penelitian supaya tidak men-stereotipe gender.

      • Rika Nova

        Hi Del dan Widya, terima kasih masukannya. Sebagaimana disebutkan dalam paragraf di atasnya, komentar tersebut adalah berdasarkan pantauan direktur UMKM dan BPR Bank Indonesia berdasarkan penyaluran kredit UMKM. saya tidak sepakat gender stereotype, tapi saya pikir penting untuk menunjukan adanya ketimpangan penggunaan insentif sebagai bukti bahwa pemberian insentif kepada kelompok tertentu saja adalah praktik yang tidak tepat terutama ketika ditemukan adanya kasus-kasus demikian. tanpa menyebutkan adanya kasus demikian yang dilakukan predominantly oleh kelompok tersebut, praktik tersebut akan dianggap tidak bermasalah dan baik baik saka. Sekali lagi, terima kasih banyak, saya sangat menghargai masukannya.