Meski Jomblo, Kami Mikirin Negara

Meski Jomblo, Kami Mikirin Negara

Ilustrasi (newstatesman.com)

Selepas Ngaji Sastra di komunitas Ikatan Jomblo Nusantara saban malam Jum’at, ada ritual yang tak pernah kami tinggalkan, yakni ngopi di warung (hik) Pak Catur di seberang Jalan Slamet Riyadi, Solo.

Bukan apa-apa, sebagai anak kosan cum perantauan yang duitnya selalu mepet, kami benar-benar harus bisa mengatur keuangan. Bukan untuk ditabung terus plesiran ke mal, tempat hiburan, hotel, eh?

Tapi kami, para jomblo yang terpinggirkan, cuma bisa sekadar ngopi sambil jagongan (ngobrol) tentang mantan dan kenangan yang tak lekang waktu. Haha… Lha, mau gimana? Mosok mau mengharapkan negara hadir ngurusin jomblo? Harus bikin kartu jomblo, gitu? Yang model laminating atau e-KTJ? Halahh…

Eh tapi ada yang bilang, “Mas, negara ini udah darurat jomblo, lho. Jumlah orang yang menjomblo lebih dari 52 juta jiwa!” Iya saya tahu, jumlah jomblo di sini bahkan mencapai 70% dari jumlah pemilih Jokowi-JK pada pilpres lalu yang sebanyak 70,9 juta jiwa. Potensi yang menjanjikan, bukan?

Lho, katanya darurat, kok malah menjanjikan? Ya mungkin semacam darurat yang menjanjikan kali, hehe… Namun, apapun itu namanya, bukan berarti setiap orang bisa mengintervensi kemurnian menjomblo. Apalagi maksa-maksa nanya, “Kapan nikah?”

Ah sudahlah… Kami memang galau asmara, tapi kami tidak abai dengan mantan dan kenangan persoalan bangsa dan negara. “Tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negara, jangan tanya kapan saya nikah!” Asyikk…

Dari hasil nyinyiran obrolan di warung kopi, kami sadar tugas pemerintah menjaga keutuhan bangsa tidaklah mudah. Presiden Jokowi sampai menerbitkan Perppu No 2 tahun 2017 sebagai pengganti UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang kemudian dikenal dengan istilah Perppu Ormas.

Tidak salah lagi, Perppu Ormas menjadi alat gebuk untuk membubarkan ormas yang dinilai bertolak belakang (anti) dengan Pancasila dan UUD 1945. Yap benar, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Wait… Wait… Jomblo-jomblo ngomongin HTI, mau ngapain? Di warung kopi lagi?

Oh jangan salah, ritual rasan-rasan adalah wujud nyata pengabdian kami sebagai anak bangsa. Konon, aksi mahasiswa tahun 1998 yang mampu meruntuhkan rezim Orde Baru berawal dari rasan-rasan di warung kopi.

Jadi ceritanya, pemerintah terpaksa mengambil keputusan itu karena situasi yang (sangat) mendesak. Macam anak kosan ngutang untuk makan aja – mendesak karena menyangkut kelangsungan anggaran pendapatan dan belanja gebet-menggebet hidup.

Terlebih term ‘khilafah’ yang diusung HTI pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan menggeliatnya era Reformasi menjadikan ide khilafah di Indonesia kian vulgar dan menemukan kembali momentumnya. Pembicaraan-pembicaraan soal itu semakin intens dan terbuka di kampanyekan, baik lewat opini-opini pemikiran maupun gerakan nyata.

Selain itu, agresi yang dilancarkan Barat terhadap negara-negara di Timur Tengah disinyalir kuat menjadi faktor terpenting yang membangkitkan eskalasi ‘kerinduan’ beberapa kelompok terhadap sistem Khilafah Islamiyah yang pernah mengantarkan kejayaan pada masa silam.

Macam membangkitkan eskalasi kerinduan terhadap mantan…

Kita tentu masih ingat betul dengan Konferensi Khilafah Internasional yang diselenggarakan HTI pada 12 Agustus 2007. Peristiwa yang berhasil menarik perhatian media internasional, yang mewacanakan khilafah dan penerapan syariat Islam sepenuhnya alias mengganti ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ini yang dikhawatirkan.

Disadari atau tidak, Pancasila – meminjam istilah Buya Syafii – merupakan hulu dan hilir. Pancasila menjadi fondasi gedung bernama Indonesia. Bung Karno menyebutnya sebagai philosofische grondslag. Ia tidak ditemukan dari ruang kosong, namun hasil dialektika berbagai ideologi dan praktik kehidupan bersama yang telah berproses.

Gimana, udah kayak jomblo tulen, belum?

Di luar kontroversi hukum, keberanian pemimpin mengambil keputusan politik patut diapresiasi, karena negeri ini terlalu lama terjebak dalam rezim penuh kebimbangan.

Mengambil keputusan jauh lebih baik ketimbang memelihara keragu-raguan, apalagi memberi harapan palsu. Bahwa keputusan tidak akan memuaskan semua pihak adalah hal yang jamak. Misalnya, “Kamu terlalu baik buat aku. Kita lebih baik temenan aja.”

Puas??

Kita lanjut lagi….

Dalam sebuah negara besar dengan penduduk yang beragam, mengharapkan keputusan yang bulat sama artinya dengan mengharapkan lahirnya pemimpin yang didukung semua rakyat. Sampai lebaran kuda, saya yakin tidak akan ada. Eh, beliau ke mana ya?

Namun, yang patut menjadi catatan bahwa Perppu Ormas juga rawan diselewengkan. Duh, kalau ngomongin bagian ini rasanya gimana gitu?

Dengan dalih menjaga hubungan asmara, eh keutuhan NKRI, beberapa pihak yang syarat kepentingan termasuk pemerintah akan lebih represif, sehingga bisa mengantarkan ke dalam situasi otoritarianisme. Kan ngeri?

Dalam situasi seperti itu, jika mengkritik (kebijakan) pemerintah dengan berbagai macam perspektif, kita bakal dituduh sebagai kelompok yang membahayakan keutuhan NKRI sehingga harus dibubarkan.

Di negara kita pernah berlangsung situasi seperti itu, tapi kok ada yang rindu ya? Rindu kok sama mantan?

Ah sudahlah, pada cecap kopi yang terakhir, kami telungkupkan tangan. Doa sudah dirapalkan. Semoga malam Minggu hujan. Agar mereka merasakan derita kami, jomblo yang terpinggirkan.

Sruput…