Ingat Mendoan, Ingat Toleransi

Ingat Mendoan, Ingat Toleransi

harianresep.blogspot.co.id

Memangnya ada kota toleransi umat beragama di Indonesia? Apakah tempat ibadah yang berdiri berdampingan bisa menjadi jaminan? Apakah pemimpin daerahnya yang lulusan luar negeri bisa jadi pegangan?

Saya pernah mengikuti regional meeting Gusdurian Jawa Tengah dan Yogyakarta di Banyumas, Jateng. Banyumas selama ini dikenal sebagai daerah yang sulit dijangkau. Letaknya yang berada di sisi selatan Gunung Slamet dan dikelilingi oleh perbukitan membuat orang harus naik turun bukit.

Begitu sampai di sana, saya terkesan dengan penyambutan dari Gusdurian Banyumas selaku tuan rumah. Selama ini, budaya Banyumasan dikenal sebagai budaya yang keras. Tapi sepertinya itu hanya stereotype yang dibangun oleh media saja.

Saya justru merasakan kecerian selama acara. Orang Banyumas memang terkenal dengan blakasuta atau berbicara apa adanya tanpa basa basi. Mereka juga senang bercanda. Ini mirip dengan orang Jawa Timur, yang membedakan hanya bahasa saja.

Gusdurian sebagai komunitas yang bergerak di bidang kerukunan umat beragama tumbuh besar di Banyumas. Semua pihak dirangkul menjadi stakeholder komunitas tersebut.

Hadirnya komunitas pendukung kerukunan umat saya kira amat penting di tengah gempuran paham-paham radikal yang ingin melahirkan konflik sektarian Sunni-Syiah dan mendirikan Daulah Islam menggantikan NKRI.

Pada acara tersebut ada beberapa isu yang dibahas, yaitu tentang sosial media yang digunakan untuk menyebarkan paham kebencian dan toleransi yang terjadi antar umat beragama. Tetapi hanya isu kedua yang saya tulis di Voxpop.

Masalah toleransi umat beragama selalu seksi untuk dibahas. Saya ingin mengungkapkan bahwa masih ada kota di Indonesia yang sangat toleran, bahkan bisa dibilang cermin atau miniatur sebuah masyarakat madani.

Dimana itu? Banyumas. Ya, kota yang dikenal dengan makanan khas tempe dan tahu mendoan itu. Di Banyumas, kerukunan umat beragama berjalan kondusif, gurih, dan renyah seperti mendoan.

Seluruh elemen kepercayaan ada, mulai dari agama yang diakui oleh negara dan berbagai aliran kepercayaan. Bahkan Islam pun terdapat berbagai aliran yang selama ini jadi minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Untuk aliran kepercayaan tercatat ada lebih dari 100 aliran yang terdaftar dalam Majelis Luhur (MUI-nya aliran kepercayaan). Uniknya disini adalah keberadaan Majelis Luhur sebagai penghimpun dari aliran kepercayaan.

Dampak positifnya adalah aliran kepercayaan mempunyai wadah dalam menyalurkan aspirasi mereka, sehingga terjadi komunikasi yang baik dengan pemerintah setempat.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Banyumas juga concern soal toleransi. Hal ini patut disyukuri, karena akhir-akhir ini terdengar berita tentang walikota yang mengeluarkan surat edaran larangan perayaan agama. Sebuah kemunduran dalam hal kerukunan umat.

Dari segi budaya, Banyumasan juga sangat egaliter. Ini membuat masyarakat di sana sangat toleran menyikapi perbedaan. Kristalisasi dari keegaliteran ini tercermin dalam bahasa yang dipakai, yaitu bahasa Jawa dialek Banyumasan.

Dialek Banyumasan mirip bahasa ngapak yang tidak mengenal strata seperti halnya bahasa Jawa yang dipakai di mantan wilayah Kerajaan Mataram. Kalau dalam bahasa Jawa Mataram ada stratifikasi ngoko-kromo inggil, tapi kalau Banyumasan tidak mengenal itu.

Semua dianggap sama, berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Hal inilah yang mendasari kelenturan masyarakat Banyumas dalam menyikapi perbedaan.

Apabila kita melihat pemikiran Gus Dur terlihat bahwa beliau adalah orang yang sangat egaliter. Contohnya ketika beliau lengser dari presiden, beliau pamitan di istana hanya menggunakan celana pendek.

Istana yang tadinya merupakan tempat sakral didesakralisasi oleh Gus Dur dengan melonggarkan aturan protokoler, sehingga rakyat bisa dengan mudah mengakses istana untuk menyampaikan keluh kesahnya.

Toleransi menjadi bagian yang integral dengan kerukunan warga. Sikap toleransi tumbuh subur, jika masyarakat mempunyai sikap egaliter dalam menyikapi perbedaan. Tidak ada kesan bahwa umat mayoritas – dalam hal ini umat Islam – memiliki hak istimewa yang rentan menimbulkan diskriminasi.

Misalnya, ketika pencatatan sipil, mereka yang menganut kepercayaan dipersulit dalam memperoleh dokumen negara atau saat pembangunan rumah ibadah (gereja, vihara, atau padepokan) ataupun mendapat tentangan oleh warga.

Di Jawa Tengah ada beberapa kasus diskriminasi yang terjadi, yaitu apa yang terjadi pada Sapto Darmo di Brebes dan Kudus. Dalam kasus di Brebes, ada anggota Sapto Darmo yang meninggal ditolak jenazahnya untuk dikuburkan di pemakaman umum.

Sedangkan untuk kasus di Rembang, ormas radikal menolak pembangunan sanggar (tempat ibadah). Alhamdullilah, kasus-kasus diskriminasi seperti itu tidak pernah terjadi di Banyumas.

Masyarakat Madani

Banyumas bisa dijadikan contoh bagaimana membangun komunikasi antar umat beragama, sehingga menimbulkan suasana yang damai jauh dari konflik sosial. Sikap egaliter adalah bahan bakar utama bagi berlangsungnya toleransi.

Tentu kita ingat bagaimana Rasulullah saat menerbitkan Piagam Madinah. Bisa dikatakan itu adalah praktik toleransi dalam hal politik pertama kali yang pernah dilakukan pada saat itu.

Rasulullah mengizinkan umat Nasrani dan Yahudi menganut kepercayaan mereka dan memperlakukan mereka adil sebagaimana memperlakukan umat Islam. Tanpa sikap egaliter yang dimiliki Rasulullah sulit tercipta situasi seperti itu.

Dalam buku tentang sejarah hidup Nabi Muhammad yang ditulis oleh Hussen Haekal, disebutkan, “Muhammad SAW mendemonstrasikan pada setiap orang dan komunitas agar dapat hidup berdampingan melalui realisasi proyek sosial yang pluralis berdasarkan otonomi keagamaan dan hukum.”

Buku itu juga menyebutkan, “Dan penyebaran risalah keagamaan tidak boleh ada paksaan untuk berpindah agama melalui tekanan dan kekuatan. Semua orang miliki kebebasan. Karena dengan kebebasan, menjamin dunia lebih mencapai kebenaran dan kemajuan menuju kesatuan yang integral dan terhormat.”

Kita semua berharap apa yang terjadi di Banyumas juga terjadi di seluruh Indonesia, sehingga setiap warga negara apapun agama dan kepercayaannya mendapat keadilan yang sama guna terciptanya masyarakat madani.