Hate Speech Dibidik, Kalau Love Speech?

Hate Speech Dibidik, Kalau Love Speech?

Saya semula ingin menulis soal suku anak dalam (SAD) atau orang rimba di Jambi yang lagi happening. Saya terkejut dengan postingan seorang teman di media sosial, kalau orang rimba sekarang sudah akrab dengan sepeda motor dan handphone. Mereka pun menonton sinetron di TV dan berbusana seperti masyarakat umumnya.

Tentu aja, teman saya yang bekerja di perusahaan sawit ternama itu tidak main-main. Keterangan itu diperoleh dari Tumenggung Tarip, salah satu tokoh dan sesepuh suku anak dalam, saat berkunjung ke komunitas orang rimba di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi, 26 September 2014.

Ketika itu, kehidupan dan peradaban masyarakat suku anak dalam diklaim sudah jauh lebih baik. Anak-anak dan sebagian orang tua mulai belajar menulis dan membaca. Beberapa di antara mereka juga sudah ada yang sekolah hingga lulus SMA.

Setahun kemudian, tepatnya 30 Oktober 2015, Presiden Jokowi mengunjungi Desa Bukti Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Ya betul! Kecamatan, kabupaten, dan provinsi yang sama. Dalam kunjungannya tersebut, Jokowi berdialog dengan tokoh suku anak dalam, yang masih menggunakan cawat, pakaian khas orang rimba.

Saya sebenarnya ingin mengupas lebih dalam lagi soal itu. Bukan soal cawatnya, tapi seperti apa kondisi riil suku anak dalam saat ini? Apakah kebijakan Jokowi yang menjanjikan hunian tetap dan lahan seluas 2.000 haktare untuk suku anak dalam itu tepat sasaran?

Tapi, gara-gara sebagian netizen menuding bahwa foto presiden dan suku anak dalam bercawat itu hasil rekayasa untuk pencitraan, persoalannya menjadi ruwet.

Istana membantah kalau itu rekayasa, polisi pun bersiap untuk memproses secara hukum bagi siapa saja yang menyebar fitnah atau berita bohong.

Persoalannya kini bergeser menjadi fitnah atau tidak fitnah. Entah kebetulan atau tidak, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech. Bahkan sudah ada anggota DPR yang mendorong kalau kasus ini bisa menjadi test case SE Kapolri.

Ujaran atau ucapan kebencian bisa berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Berbagai kalangan menilai SE Kapolri soal hate speech ini bisa memberangus kebebasan berpendapat termasuk di media sosial. Tapi sebagian kalangan juga menyambut baik, karena berbeda antara hate speech dan kritik.

Kalau mengutip Wikipedia, kritik adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan.

Kalau ucapan kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Jadi, polisi harus adil dalam menangani masalah hate speech, jangan sampai ini menjadi pasal ‘karet’ hanya untuk menjerat orang atau kelompok yang tidak suka kepada Jokowi. Orang-orang yang menghina agama, etnis bahkan seorang gay, juga harus diproses secara hukum.

Lalu, bagaimana nasib penyebar love speech? Rasanya tidak adil kalau yang satu ini tidak diperhatikan. Love speech bisa jadi lawannya hate speech.

Love speech bisa dibilang tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencintai individu atau kelompok lain tanpa membedakan ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.

Kalau ucapan kecintaan itu baik, lalu kenapa masih ada nyinyiran kepada orang yang mendukung etnis tertentu? Kenapa masih ada bulian kepada orang yang setuju pernikahan beda agama? Kenapa masih ada caci maki kepada orang yang pro lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)?

Foto: hercampus.com