Bacaan sebelum Anda Mendukung atau Menentang Pansus Hak Angket KPK

Bacaan sebelum Anda Mendukung atau Menentang Pansus Hak Angket KPK

Ilustrasi (lichterseo.com)

Bersyukurlah kita menjadi Warga Negara Indonesia. Bagaimanapun, kita punya wakil rakyat yang begitu peduli dengan keresahan rakyat terhadap banyaknya kasus korupsi di negeri ini.

Dengan bangga dan bahagia, para wakil rakyat menggelar hak angket untuk lembaga yang pada awal-awal reformasi dibentuk untuk memberangus korupsi, yakni Korupsi Pemberantasan Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nah, sebagai rakyat yang baik, tentu kita harus mengetahui beberapa hal yang terkait dengan 23 orang anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Ini bisa menjadi sebentuk kekaguman kita terhadap mereka, terutama untuk urusan korupsi.

Bagaimanapun kita harus kagum, karena seumur-umur baru kali ini ada wakil rakyat yang mendengar suara narapidana. Bahkan, wakil kita yang sungguh bijaksana itu sempat mendatangi para napi korupsi di lapas. Sungguh penuh empati, bukan?

Namun, sebelum mendukung atau menentang Pansus Hak Angket KPK, ada baiknya kita mengetahui beberapa hal tentang mereka. Apa saja itu? Sila disimak…

Agama dan Jenis Kelamin

Sebenarnya nggak enak ngomongin agama di zaman sekarang. Salah sedikit bisa dibilang penistaan. Lha wong bilang ndeso saja dianggap ujaran kebencian. Tapi saya cuma mau bilang bahwa di dalam Pansus Hak Angket KPK tak hanya satu agama saja, kok. Udah, gitu aja.

Sedangkan untuk jenis kelamin, sungguh tsakep karena Risa Mariska menjadi satu-satunya perempuan dalam pansus. Untunglah keterwakilan perempuan tidak diatur dalam hal semacam ini.

Sebaran Wilayah

Kita berbicara Indonesia yang terdiri atas 34 provinsi. Dengan adanya 23 orang wakil rakyat, sesungguhnya azas perwakilan sudah terpenuhi. Ya nggak apa-apa, namanya juga perwakilan. Kalau semuanya ikutan, itu namanya kondangan.

Nah, sebanyak 23 wakil rakyat yang terhormat itu tersebar di sembilan provinsi saja. Jadi, benar-benar menganut azas permusyawaratan perwakilan, bukan? Rakyat di 34 provinsi cukup diwakili oleh wakil rakyat yang berasal dari sembilan provinsi.

Untuk memastikan bahwa yang diurus oleh pansus adalah nasib bangsa yang setidaknya terdiri atas lima pulau besar, maka sebaran anggota pansus menjadi semakin mengagumkan.

Pulau Sumatera memberi sumbangan personel yang banyak sekali, yakni lima orang. Mereka berasal dari Aceh (1), Sumatera Utara (3), dan Sumatera Barat (1). Bagaimana Sulawesi? Banyak juga, yakni dua orang yang keduanya berasal dari Sulawesi Tengah. Sisanya?

Ini Indonesia, bung! Pasti sisanya jatah Pulau Jawa. Pulau Jawa memang mendominasi dengan rincian Banten (2), DKI Jakarta (1), Jawa Barat (4), Jawa Tengah (2), dan Jawa Timur (7).

Soal keterwakilan ini juga agak unik, karena kita tidak melihat perwakilan dari Provinsi Riau dalam pansus. Padahal, gubernurnya – sekarang udah mantan – getol sekali berurusan dengan KPK.

Mungkin aspirasi Riau sudah diserap dari perwakilan daerah tetangga, Sumatera Utara, yang gubernurnya juga secara bergantian dilamar oleh KPK.

Lalu, mana Kalimantan? Mana Bali? Nusa Tenggara? Papua?

Tempat Kelahiran

Sekali lagi, jangan bayangkan bahwa Indonesia akan terwakili sepenuhnya oleh orang-orang yang lahir di penjuru Indonesia. Sebab, sudah ada lima anggota pansus yang kelahiran Jakarta.

Ya udah tambahkan Daeng Muhammad yang kelahiran Bekasi, sehingga ada enam orang yang kelahiran Jakarta dan sekitarnya. Ini yang terbanyak.

Di peringkat kedua adalah Medan, yang menjadi tempat kelahiran HR Muhammad Syafi’i dan Junimart Girsang. Sisanya tersebar di Sibolga, Baturaja, Manado, Balikpapan, Pasuruan, Padang, Bandung, Pekalongan, Banyuwangi, Aceh, Wosu, Surabaya, Mandala, Banjarmasin, dan Soppeng.

Jadi, nggak usah tanya soal perwakilan kelahiran Karangasem, Flores, Sintang, hingga Biak Numfor, ya… Sekali lagi saya tekankan, namanya juga azas perwakilan.

Para Pemilih

Dari 23 wakil rakyat yang tergabung dalam Pansus Hak Angket KPK, sebanyak 21 di antaranya adalah pilihan rakyat yang dilegalkan KPU sebagai hasil dari pemilu legislatif 2014. Suara paling banyak dan paling sedikit secara unik dibukukan oleh partai yang sama, yakni Nasdem.

Taufiqulhadi terpilih sebagai anggota DPR dengan mengantongi sebanyak 22.075 suara saja di dapil Jawa Timur IV. Sedangkan rekannya, Ahmad HM Ali, secara gemilang meraih 109.021 suara di dapil Sulawesi Tengah.

Kalau ditotal, jumlah penduduk Indonesia yang memilih 21 anggota pansus tersebut sebanyak 1.061.289 orang alias kurang lebih setara penduduk Sleman.

Maka, semakin jelaslah prinsip perwakilan dalam demokrasi kita bahwa pilihan satu juta orang dapat mempengaruhi hajat hidup ratusan juta orang lainnya.

Mungkin ke depan, mengingat saat ini azas rahasia dalam pemilu sudah bias dengan dukungan terbuka yang diumbar di Facebook dan grup WhatsApp, kita dapat mengetahui satu juta orang itu siapa saja.

Ini semata ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya telah memilih wakil rakyat yang sangat peduli mendengar aspirasi rakyat, terutama aspirasi para napi kasus korupsi.

Selain yang 21 orang itu, terdapat dua orang yang merupakan hasil pergantian antar waktu (PAW) dan kebetulan dua-duanya dari PDI Perjuangan, partainya Pak Jokowi. Yang pertama adalah Eddy Kusuma Wijaya. Pensiunan polisi ini masuk ke DPR menggantikan Herdian Koosnadi yang kebetulan ikutan gaul di KPK.

Satu lagi adalah nama yang nggak asing bagi penikmat sepak bola. Namanya Arteria Dahlan, yang dahulu sempat dikenal kala aktif di PSSI. Kalau yang satu ini terkena dampak baik naiknya Jokowi jadi presiden.

Jadi, saat Jokowi menjadi presiden, maka gubernur DKI Jakarta kosong. Ketika itu, pria yang sekarang jadi narapidana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diangkat menjadi gubernur. Lalu, posisi wakil gubernur kosong.

Dengan gilang-gemilang, Ahok memilih Djarot Saiful Hidajat, mantan walikota Blitar yang juga anggota PDI Perjuangan dan anggota DPR kala itu. Tadinya nama Djarot Saiful terpilih masuk Senayan dari Jatim VI dengan raihan 69.053 suara. Nah, Arteria Dahlan kemudian masuk menggantikan posisi Djarot.

Jadi, kalau anda merasa terusik dengan Pansus Hak Angket KPK, silakan salahkan Pak Jokowi seperti biasanya. Begitu kan? Ya iyalah, masa mau menyalahkan Kim Jong-un. Kelar hidup lo!

Zodiak

Ada 10 bintang yang bertaburan di Pansus Hak Angket KPK. Hanya Pisces yang tidak cawe-cawe dalam urusan ini. Mungkin mereka lagi sibuk berenang di laut.

Dari deretan bintang-bintang tersebut, ada yang sendirian. Mereka adalah Aquarius, Aries, Cancer, Leo, dan Virgo. Ada juga yang berdua, yakni pemilik bintang Capricorn, Sagitarius, dan Taurus. Adapun sebanyak 12 orang lainnya secara dominan terbagi dalam tiga bintang saja, yaitu Gemini (4), Libra (4), dan Scorpio (4).

Maka jangan heran, kalau pansus ini doyan ngobrol sampai perlu bertandang ke Lapas Sukamiskin, karena itu Gemini banget. Jangan kaget pula, kalau pansus banyak yang suka, karena itu Librable. Plus, jangan keder, kalau pansus sangat kreatif dalam menjalankan tugasnya, termasuk bertanya ke napi korupsi, karena itu Scorpio, yes.

Kalau ada yang bilang bahwa pansus tidak pengertian dan seolah tidak peduli suara rakyat banyak karena mengunjungi napi korupsi, harap dimaklumi. Itu semata-mata faktor ketiadaan Pisces yang biasanya pengertian dan peduli.

Tertua dan Termuda

Anggota tertua dalam Pansus Hak Angket KPK adalah Eddy Kusuma Wijaya, yang tadi masuk menjadi anggota DPR karena PAW. Situs DPR menyebut bahwa Eddy Kusuma Wijaya lahir di Baturaja pada 1 November 1954 alias sudah 62 tahun.

Sedangkan member termuda sudah barang tentu jatuh pada mantannya Julie Estelle, yakni Moreno Suprapto. Mantan pembalap itu lahir di Jakarta pada 14 November 1982 alias baru 34 tahun, lebih tepatnya jalan 35.

Lalu apa hubungannya? Tentu saja tidak ada. Ada atau tidak, KPK tetap saja jadi fokus pemretelan kerja para politisi di Senayan. Pada akhirnya, KPK lebih sibuk menghadapi DPR, alih-alih memberantas korupsi. Dan, kita sebagai rakyat, tetap sibuk memikirkan cicilan…