Habis Dicap Komunis, Kini Distempel Anti-Nasionalis

Habis Dicap Komunis, Kini Distempel Anti-Nasionalis

Pengadilan Rakyat Internasional (International People’s Tribunal) akhirnya diadakan di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015. Pengadilan atas tragedi kemanusiaan di Indonesia pada 1965 itu digagas oleh aktivis HAM dan sejumlah warga Indonesia sejak 2013.

Pengadilan Rakyat Internasional digelar untuk menghasilkan rekomendasi agar pemerintah RI menyelesaikan dugaan pembantaian massal, penahanan, penyiksaan, pengasingan atau eksil, penghilangan paksa, dan propaganda kebencian.

Pengadilan yang kebetulan berlangsung di negara eks penjajah itu sontak bikin geger Indonesia, mulai dari warga biasa sampai pejabat negara.

Mereka lalu menyalahkan Belanda, bahkan banyak yang mengungkit-ungkit kalau Belanda dulu lebih kejam membantai orang Indonesia. Kok Belanda tidak diadili? Kurang ajar betul kompeni!

Bahkan pejabat sekelas Wapres saja tak mampu menahan diri. “Jadi, jangan mengadili Indonesia. Kita adili Belanda juga kalau mereka macam-macam,” tegas Jusuf Kalla.

Tapi belakangan ini, JK sepertinya meralat omongannya dengan berusaha tetap tenang dan senyum-senyum kecut khas beliau. “Itu hanya pengadilan semu, mungkin latihan-latihan. Tak usah kita tanggapi,” katanya, sehari setelah penyataan adil mengadili kompeni itu.

Mungkin ketika itu JK sedang naik darahnya dan spontan menuding Belanda. Maklum, sebanyak 40 ribu warga Sulawesi Selatan, kampung halaman JK, pernah dihabisi oleh Westerling, komandan pasukan Belanda, selama masa revolusi Indonesia.

Pak JK pastinya paham soal International People’s Tribunal. Begitu juga dengan anak-anak buahnya di kabinet, terutama Menkopolhukam Luhut Pandjaitan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

International People’s Tribunal (IPT) 1965 dikoordinasikan oleh aktivis dan juga praktisi hukum Nursyahbani Katjasungkana. Sedangkan Todung Mulya Lubis, pengacara yang dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia (HAM), menjadi jaksa ketua.

Hakimnya baru bule-bule. Ada tujuh hakim yang akan memutuskan perkara, antara lain Sir Geoffrey Nice, Helen Jarvis, Mireille Fanon Mendes France, John Gittings, Shadi Sadr, Cees Flinterman, dan Zak Yacoob.

Pengadilan Rakyat Internasional yang membahas pembantaian dan perlakuan terhadap anggota, simpatisan, dan keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI) itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum.

Pengadilan itu berada di luar negara dan lembaga formal seperti PBB. Kebetulan lokasinya berada di Den Haag. Di kota itu juga memang bermarkas Mahkamah Pidana Internasional (International Court of Justice).

Tapi tetap saja, maksud hati pengen cuekin, tapi batok kepala dan kuping sudah terlanjur panas. Mungkin pejabat-pejabat RI itu sangat nasionalis se nasionalis­-nasionalisnya. Itu kenapa mereka repot-repot dan ngotot bikin pelatihan bela negara.

Pak Luhut Pandjaitan menganggap orang-orang Indonesia yang terlibat dalam pengadilan rakyat di Belanda sudah berpikir tidak seperti orang Indonesia lagi. Kurang kerjaan!

Sejarawan Anhar Gonggong bahkan bilang pengadilan rakyat di Den Haag merupakan kebodohan sejarah. Orang Indonesia yang ikut dalam pengadilan itu dicap bukan nasionalis. Sebab, PKI juga melakukan pelanggaran HAM serius seperti pembunuhan kyai dan merampas tanah milik pesantren.

Fakta sejarah memang mencatat cerita buram. Jika PKI memang bersalah, mereka seharusnya dihukum juga secara benar. Jangan sampai analogi itu dijadikan alasan untuk membenarkan pembunuhan satu juta orang setelah meletusnya peristiwa G-30S/PKI.

Pengadilan Rakyat Internasional memang tidak akan menyelesaikan masalah begitu saja. Tetapi setidaknya ada langkah untuk membuka mata masyarakat bahwa menghakimi tanpa pengadilan itu tidak benar. Setiap orang bisa salah, tetapi bukan berarti bisa diperlakukan seenaknya.

Selama ini, pemerintah tidak pernah menganggap bahwa pembantaian massal pada 1965 itu salah. Itu kenapa pemerintah tidak ingin meminta maaf kepada keluarga korban. Miris sekali, peristiwa yang terjadi pada 50 tahun lalu tersebut tak pernah ada solusi.

Bahkan para korban yang memang warga Indonesia tidak banyak mendapatkan simpati atau dukungan dari bangsanya sendiri. Seolah-olah mereka yang berbau komunis tidak akan pernah mendapat tempat sampai kiamat.

Kalau begitu siapa yang tidak berpikir seperti orang Indonesia? Atau pikiran orang Indonesia memang seperti itu?

Foto: counter-currents.com