Sejumlah Pertanyaan yang Sebaiknya Diajukan terkait Gerakan Rakyat

Sejumlah Pertanyaan yang Sebaiknya Diajukan terkait Gerakan Rakyat

(rollingstone.co.id/ragil kuswanto)

Ada cahaya terang dari pergerakan rakyat di negeri ini, meskipun belum terang benderang. Berkat perjuangan para petani Kendeng, tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akhirnya merekomendasikan bahwa penambangan tidak dapat dilakukan di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

Itu artinya, PT Semen Indonesia Tbk dan 21 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) lainnya tidak dapat melakukan aktivitas penambangan di CAT Watuputih. Ibu Patmi – salah satu ‘Kartini Kendeng’ yang meninggal tempo hari – mungkin tersenyum simpul di alam sana, meski ia tahu bahwa perjuangan belum selesai.

Bagaimana pun masih ada kajian tahap selanjutnya, terlebih pabrik semen bernilai triliunan rupiah itu sudah berdiri, bahkan ditargetkan beroperasi secara komersial pada Juni 2017. Tapi gerakan rakyat di Kendeng bukan kemarin sore. Tradisi perlawanan sudah ada sejak lama dan akan berlipat ganda selama terjadi ketidakadilan.

Nah, dalam sejarah panjang gerakan rakyat – tak hanya Kendeng – pasti ada yang menghembuskan pertanyaan tentang siapa di belakangnya. Para penanya seakan ‘sudah tahu’ jawabannya. Jawabannya: pasti ada. Pasti ada yang cari makan atas nama rakyat. Gak mungkin gak ada. Pertanyaan-pertanyaan, semisal:

Mana mungkin rakyat punya ide perlawanan?

Ngerti apa mereka tentang AMDAL, apalagi tentang hukum?

Kok bisa demo berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun?

Katanya miskin, ya mending kerja saja toh daripada demo?

Begitu kira-kira tuduhan yang dengan mudahnya dialamatkan kepada rakyat oleh penguasa dan kelas menengah yang dimotori para aktivis media sosial. Dengan asumsi ada pencari keuntungan di balik gerakan rakyat, maka telah terjadi upaya mendelegitimasi gerakan. Gerakan rakyat dianggap tidak layak untuk diperhatikan. Nggak keren, dan lain-lain.

Tuduhan semacam ini sesungguhnya bukan barang baru dalam sejarah gerakan rakyat termasuk para petani, di mana pun itu. Namun, sangat disayangkan, jika para aktivis medsos dan pemujanya – yang konon mengaku kaum intelek – hanya sibuk pada satu pertanyaan dan satu kesimpulan saja dalam menyikapi gerakan rakyat.

Bukankah kaum cendekiawan punya curiosity yang tinggi? Tanya hal-hal lain yang lebih bermutu kek, kreatif sedikit dong, kan intelek? Kalau bingung, izinkan saya mengusulkan beberapa pertanyaan ecek-ecek seputar gerakan rakyat, yang sebaiknya dipertimbangkan oleh teman-teman kelas menengah yang pintar-pintar ini.

Berikut daftar pertanyaannya:

1. Sejak kapan ada gerakan rakyat?

Kelihatannya simpel, tapi ini menjadi kerangka besar buat kita. Iya betul, gerakan rakyat sudah ada sejak dulu kala. Di Indonesia, rakyat ikut berperang melawan penjajah termasuk pada Perang Diponegoro. Adalah kaum tani yang mendukung habis-habisan Diponegoro dalam melawan kekuasaan kolonial.

Kalian kira ada LSM di belakang peristiwa itu? LSM apa yang sudah ada tahun 1800-an di Indonesia?

Sejak 1830 sampai awal abad-20, Onghokham memperkirakan ada sekitar 100 perlawanan masyarakat petani. Gerakan mereka biasanya dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal seperti ulama, kiai, atau tokoh spiritual.

2. Kenapa muncul gerakan rakyat?

Ini sebenarnya termasuk pertanyaan yang perlu didalami secara serius, daripada buru-buru menuduh telah terjadi sinetron kemiskinan di kalangan rakyat. Tiap gerakan punya alasan yang berbeda.Tapi mari saya berikan gambaran umum saja.

Faktanya, di tengah-tengah masyarakat terdapat berbagai kelas, lengkap dengan relasi di antara kelas dengan kepentingannya masing-masing. Tak selamanya kepentingan satu kelompok sejalan dengan yang lain.

Dan tidak selamanya juga, kelompok yang bertentangan dalam satu isu, pasti berseberangan juga dalam isu lainnya. Tentang hal ini, kalian yang sering ribut-ribut soal Pilkada Jakarta, pasti paham.

Nah, kalau sudah terjadi perbedaan kepentingan, misalnya satu pihak fokus untuk meraup keuntungan, sedangkan yang lain ingin mempertahankan sawahnya agar terhindar dari kekeringan sepanjang tahun, tentu potensi konflik atau gesekan bisa terjadi. Sebisa mungkin perbedaan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah.

Apa bisa? Ya, bisa saja. Kalau gak bisa? Sebagai negara berlandaskan hukum, tentu baik jika diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Apalagi semua orang sama di hadapan hukum. Sayangnya, tidak selamanya demikian. Pun sudah ada keputusan hukum tetap, para penguasa dan pemilik modal bisa mencari celah untuk tidak mengikuti ketetapan hukum.

Misalnya, dalam isu pabrik semen di Rembang, walaupun sudah ada putusan MA yang membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik semen, toh masih bisa keluar izin yang baru. Segampang itu? Iya, semudah itu, asal punya kuasa dan kapital.

3. Apa benar tidak ada pendampingan dari pihak luar?

Dari waktu ke waktu, kemungkinan adanya pendampingan dari pihak luar terhadap rakyat semakin besar. Pendampingan ini bisa berupa pendampingan intensif atau sesaat.

Di tengah arus informasi yang begitu cepat, masyarakat bisa dengan mudah mendeteksi ketimpangan atau ketidakadilan yang ada di tengah kelurahannya, kecamatannya, kotanya bahkan bangsanya dalam hitungan menit.

Berbagai aksi volunteerism bisa dengan mudahnya dibangun dan pertolongan dengan cepat dapat diberikan. Bukankah ini hal yang baik? Tapi, bagaimana dengan para ‘pendamping’ yang sebenarnya mau ambil keuntungan? Apakah mereka ada? Dan, apakah ada pendamping yang memang tulus menemani rakyat?

Saya harus jujur mengatakan bahwa kemungkinan berkeliarannya para parasit dalam gerakan rakyat tentu ada. Ambil contoh lagi dalam kasus perlawanan petani Kendeng. Para politisi dari partai yang berseberangan dengan pemerintah termasuk yang cepat memberikan pernyataan-pernyataan menyudutkan pemerintah.

Kecil kemungkinan para politisi tersebut benar-benar peduli sama para petani Kendeng. Hal ini bisa jadi salah satu acuan dalam menilai mana yang benar-benar peduli rakyat dan mana yang tidak.

Cek track record-nya, semuanya terang benderang. Apakah para ‘pendamping’ itu sebelumnya memang terverifikasi sering menunjukkan mentalitas ‘ada bakwan di balik udang” atau tidak. Bisa cek juga sejauh mana konsistensi mereka dalam ‘mendampingi’ dan ‘keberpihakan’ mereka terhadap rakyat kecil.

Percayalah teman-teman, kalau memang hanya mau cari untung, tidak akan mampu bertahan lama para parasit itu bermain. Yang ada bukannya untung, malah rugi bandar, jika terlalu lama di lapangan. Apalagi seperti gerakan di Kendeng yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Oke, sekarang perkenankan saya menyampaikan beberapa pertanyaan terakhir pada kesempatan kali ini:

Apakah menurut kalian petani atau rakyat jelata pada umumnya tidak bisa menyuarakan pendapat mereka?

Apakah mereka tidak punya hak untuk mempertahankan tanah mereka?

Apakah mereka tidak bisa bersuara, jika merasakan ketidakadilan?

Apakah mereka tidak boleh berbeda pendapat dengan pemerintah, perusahaan, atau para kelas menengah yang terhormat?

Tentang hal ini, silakan kalian pikirkan jawabannya masing-masing. Kalau sudah selesai berefleksi terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi, saya punya satu pertanyaan bonus: Ada siapa di balik penguasa? Itu…

  • Fajar Martha

    Mantap, bung