Butuh Penelusuran Ala Sherlock Holmes di Papua

Butuh Penelusuran Ala Sherlock Holmes di Papua

Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno telah mendeklarasikan konflik di Tolikara, Papua, bukan merupakan konflik agama. Apa iya?

Adanya atribut-atribut agama jelas telah mengkategorikan insiden itu sebagai konflik agama. Jangan ingkar seperti ABG labil.

Sebuah konflik agama dikenali melalui karakteristik perusakan atribut agama. Identitas pihak-pihak yang berseteru juga jelas, yakni Kristen dan Muslim. Meski begitu, layaknya semua konflik, penyebab peristiwa Tolikara memiliki banyak dimensi.

Artinya, insiden Tolikara bukan disebabkan oleh agama saja. Tapi lebih banyak oleh masalah-masalah lain, seperti ekonomi, sosial, dan politik.

Dengan kata lain, penelusuran konflik agama di Tolikara harus diletakkan dalam konteks yang lebih luas. Konteks yang dimaksud adalah pergulatan politik daerah Papua dan sejarahnya yang panjang.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya menjadi sorotan adalah mengapa bisa terjadi konflik agama di Tolikara? Jawaban dari pertanyaan ini sangat penting, karena bisa menuntun pemerintah untuk mengatasi, bahkan mencegah, konflik-konflik agama lain di nusantara.

Untuk itu, harus ada penelusuran benang merah dari potensi konflik yang ada serta kasus dengan pola yang sama. Cara ini kerap dilakukan oleh Sherlock Holmes, tokoh detektif fiksi rekaan Sir Arthur Conan Doyle.

Meski tokoh fiksi, penyelidikan ala Sherlock Holmes sangat relevan untuk memecahkan misteri kasus. Holmes identik dengan ketajaman penalaran logis.

Holmes memisahkan antara fakta yang penting dan yang cuma kebetulan saja. Lalu, dia membuat teori berdasarkan fakta yang tersisa. Jika terdapat fakta baru yang bertentangan dengan teorinya, ia akan membuat ulang teori berdasarkan fakta baru tersebut.

Holmes juga mengumpulkan data-data tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya. Sebab, menurut dia, semua kasus yang pernah terjadi akan dilakukan lagi.

Dalam novel pertama kisah Sherlock Holmes pada 1887 berjudul ‘A Study in Scarlet’ atau ‘Penelusuran Benang Merah’, disebutkan bahwa ada benang merah (dalam konteks ini pembunuhan) di dalam kumparan kehidupan yang tanpa warna. Bagi Holmes, “Tugas kitalah untuk menelusuri, menguraikan, dan meluruskannya!”

Masalah Terbesar

Di dalam dunia detektif, dikenal jargon “Ketika seorang detektif menyerah, maka kasus itu akan buntu! Bagi detektif, kebuntuan sebuah kasus sama saja hilangnya harga diri!”

Untuk itu, perlu ada keteguhan untuk mencari sumber kerentanan konflik di Tolikara. Penelusuran harus dilakukan dalam konteks yang lebih luas. Sebab, sampai saat ini, aparat hanya menangkap dua orang yang diduga sebagai provokator.

Sementara itu, tim peneliti Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) dari Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) membeberkan bahwa kerentanan Papua terletak pada respons aparat keamanan yang secara represif menggunakan senjata untuk melukai atau membunuh (violence).

http://crcs.ugm.ac.id/main/news/3511/tolikara-idul-fitri-2015-tentang-konflik-agama-mayoritas-minoritas-dan-perjuangan-tanah-damai.html

Di Papua, menurut peneliti UGM, polarisasi yang lebih mencolok adalah antara pendatang dan orang asli Papua. Polarisasi yang tak sehat ini mewarnai kehidupan sosial dan ekonomi, dan sebagiannya muncul dalam UU Otonomi Khusus Papua.

Dengan demikian, ketegangan pun muncul antara Kristen-pendatang dan Kristen-asli Papua, juga antara Muslim-pendatang dan Muslim-Papua. Sehingga anggapan mayoritas Kristen yang menindas minoritas Muslim di Papu adalah penyederhanaan yang berbahaya dan amat keliru.

Khusus Tolikara, kabupaten itu sendiri cukup rawan politik, seperti tampak dalam konflik saat Pilkada pada Februari 2015.

“Satu kecenderungan lain adalah adanya persaingan antara Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang mendominasi di daerah itu dengan kelompok agama lainnya (termasuk dengan Kristen denominasi yang berbeda),” demikian laporan peneliti UGM.

Namun, menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), isu utama kerawanan Papua sebetulnya bukan agama. Menurut kajian LIPI, masalah terbesar Papua, yakni sejarah dan status politik, kekerasan negara dan pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, serta marjinalisasi dan diskriminasi. (Papua Road Map 2009, seperti dikutip Oase Gagasan Papua Damai)

Jika kita harus menarik kesimpulan, konflik agama di Tolikara harus dipahami dari konteks masalah kerentanan Papua secara keseluruhan.

Dengan demikian, jargon ‘toleransi’ dan ‘menghormati agama lain’ tidak hanya terdengar klise, tapi juga tidak banyak gunanya dalam penanganan konflik Tolikara.

Penanganan konflik harus dimulai dari akarnya, yakni dimensi ketidakadilan ekonomi, politik, pelanggaran HAM, serta kekerasan yang kerap dialami masyarakat Papua, apapun agamanya.

Oleh : Antonia Timmerman